Namun, ekosistem kesehatan tidak boleh berhenti pada hubungan rumah sakit dengan pemerintah kota. Banyak risiko kesehatan justru terbentuk di luar fasilitas kesehatan

Surabaya (ANTARA) - Ada perbedaan besar antara mengetahui seseorang sakit dan mengetahui bahwa seseorang mulai berisiko sakit. Yang pertama membawa warga ke ruang periksa. Yang kedua semestinya membuat sistem kesehatan datang lebih dahulu.

Di titik itulah gagasan membangun ekosistem kesehatan berbasis Rukun Warga (RW) di Surabaya menjadi penting. Kota ini sebenarnya tidak kekurangan simpul layanan. Puskesmas tersedia, Posyandu Keluarga berkembang, rumah sakit tersebar di berbagai kawasan, ambulans disiapkan, dan program Satu RW Satu Tenaga Kesehatan terus diperkuat.

Persoalannya bukan lagi menambah sebanyak mungkin program, melainkan menjahit seluruh kekuatan tersebut agar bekerja sebagai satu sistem yang mampu menemukan risiko, melakukan intervensi, dan memastikan warga tidak berjalan sendirian setelah menerima hasil pemeriksaan.

Cek Kesehatan Gratis atau CKG memberi peluang menggeser pelayanan kesehatan dari pendekatan kuratif menuju upaya promotif dan preventif. Program nasional ini dirancang untuk mendeteksi faktor risiko kesehatan, kondisi prapenyakit, dan penyakit sejak dini pada seluruh siklus kehidupan.

Hingga akhir 2025, CKG telah dilaksanakan di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan 10.229 puskesmas, dengan kehadiran sekitar 70 juta peserta.

Namun, pemeriksaan hanyalah pintu masuk. Warga yang diketahui memiliki tekanan darah tinggi tidak otomatis menjadi sehat hanya karena hasilnya tercatat. Hal serupa berlaku bagi mereka yang ditemukan memiliki gula darah tinggi, obesitas, masalah gizi, atau faktor risiko penyakit lainnya. Hasil pemeriksaan baru memiliki nilai ketika diikuti tindakan yang tepat.

Petunjuk teknis Kementerian Kesehatan menempatkan edukasi, pemantauan, pemeriksaan lanjutan, tata laksana, dan rujukan sebagai bagian penting setelah skrining. Karena itu, keberhasilan CKG tidak semestinya hanya dihitung dari jumlah warga yang diperiksa, tetapi dari seberapa banyak risiko yang ditemukan dan ditindaklanjuti.

Tantangan cakupan masih nyata. Pada Juli 2026, pelaksanaan CKG di Jawa Timur disebut baru sekitar 32 persen sehingga perlu pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. DPRD Jawa Timur mendorong perluasan layanan CKG hingga kantor kelurahan, kecamatan, posyandu, dan lokasi kegiatan masyarakat agar lebih mudah dijangkau warga.

Kota Surabaya mempunyai modal untuk menjawab tantangan itu melalui layanan yang dekat dengan lingkungan warga. Pemerintah kota telah mengembangkan Posyandu Keluarga yang melayani berbagai kelompok usia, mulai dari ibu hamil, anak, remaja hingga lansia.

Pada Mei 2026, Pemkot Surabaya menyebut penguatan layanan kesehatan dilakukan melalui program Satu RW Satu Tenaga Kesehatan, satu ambulans satu puskesmas, integrasi layanan primer di 153 kelurahan, serta 2.191 Posyandu Keluarga.

Dengan modal tersebut, pertanyaan terpenting bukan lagi siapa yang diperiksa, melainkan siapa yang memastikan warga berisiko tidak hilang setelah keluar dari ruang pemeriksaan.

Menyatukan simpul

Gagasan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jawa Timur melalui konsep RS Smart menawarkan satu kemungkinan jawaban. RW diposisikan sebagai ruang integrasi, bukan sebagai rumah sakit baru.

CKG menemukan risiko, tenaga kesehatan menilai kondisi, puskesmas menangani, rumah sakit memperkuat layanan rujukan, sedangkan keluarga dan komunitas membantu menjaga perubahan perilaku.

Dalam kerangka itu, RW dapat menjadi simpul lalu lintas kesehatan. Informasi bergerak dari hasil skrining menuju tenaga kesehatan, diteruskan ke layanan yang diperlukan, lalu kembali kepada warga dalam bentuk pendampingan.

Surabaya sebenarnya telah memiliki sebagian infrastruktur tersebut. Pada Juni 2026, pemerintah kota mengembangkan Satu Data Kesehatan yang dirancang menghubungkan 69 rumah sakit.

Data yang dihimpun mencakup tenaga medis, ambulans, kapasitas rumah sakit, hingga sebaran penyakit. Sistem ini juga disiapkan untuk memperkuat Satu RW Satu Nakes, satu kelurahan satu ambulans, serta Tim Gerak Cepat yang terhubung dengan Command Center 112.

Namun, ekosistem kesehatan tidak boleh berhenti pada hubungan rumah sakit dengan pemerintah kota. Banyak risiko kesehatan justru terbentuk di luar fasilitas kesehatan.

Pola makan berlangsung di rumah. Aktivitas fisik dipengaruhi lingkungan. Kepatuhan minum obat berkaitan dengan keluarga. Kesehatan mental anak dan remaja bersentuhan dengan sekolah dan ruang sosial. Lansia membutuhkan dukungan orang terdekat.

Di sinilah RW mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki teknologi, yakni kedekatan sosial.

Tenaga kesehatan dapat membaca hasil pemeriksaan, kader mengenali perubahan perilaku, keluarga mengetahui kebiasaan sehari-hari, sedangkan lingkungan dapat mendorong aktivitas fisik, makanan sehat, kepatuhan pengobatan, hingga penghentian merokok.

Transformasi digital kesehatan pun semestinya diarahkan untuk memperkuat alur layanan, bukan sekadar menambah data. Karena itu, dashboard kesehatan berbasis RW jangan berubah menjadi papan peringkat wilayah.

Dashboard harus mampu menjawab kebutuhan konkret, seperti warga berisiko hipertensi yang belum kontrol, ibu hamil berisiko yang belum didampingi, lansia yang tidak hadir dalam pemantauan, atau anak yang membutuhkan intervensi gizi.

Pada saat yang sama, perlindungan data pribadi harus menjadi fondasi. Data kesehatan merupakan informasi sensitif yang menuntut keamanan, pembatasan akses, dan penggunaan secara bertanggung jawab.

Mengukur perubahan

Titik paling rawan dalam membangun ekosistem kesehatan bukanlah aplikasi, melainkan kesinambungan pekerjaan manusia di belakangnya.

Satu RW Satu Nakes akan kehilangan makna apabila tenaga kesehatan hanya datang untuk mencatat. Posyandu Keluarga kehilangan daya ungkit bila sekadar menjadi tempat pemeriksaan rutin. CKG menjadi seremonial jika tidak mempunyai jalur tindak lanjut yang jelas.

Karena itu, Surabaya perlu mengubah cara mengukur keberhasilan. Bukan hanya berapa warga yang diperiksa, tetapi berapa risiko yang ditemukan. Bukan hanya berapa rujukan diterbitkan, tetapi berapa yang selesai dan ditindaklanjuti. Bukan hanya berapa kader aktif, tetapi berapa warga berisiko yang berhasil didampingi.

Pembagian tugas juga harus tegas. RW tidak boleh dibebani fungsi klinis yang menjadi kewenangan tenaga kesehatan. Kader bukan pengganti dokter. Tenaga kesehatan pun tidak boleh tenggelam dalam pekerjaan administrasi. Puskesmas tetap menjadi simpul layanan primer, sementara rumah sakit menjalankan fungsi rujukan dan layanan lanjutan.

Lebih jauh, warga harus menjadi pemilik manfaat, bukan sekadar objek data. Mereka perlu memahami hasil pemeriksaan, mengetahui tingkat risikonya, mendapat petunjuk tindakan, dan memiliki saluran bantuan yang jelas.

Surabaya memiliki peluang besar karena ekosistem dasarnya sudah tersedia. Tantangannya adalah memastikan seluruh simpul itu bekerja sebagai satu jaring pengaman kesehatan warga.

Kota yang sehat bukan hanya kota yang mampu menangani pasien dengan cepat, melainkan kota yang semakin mampu mencegah risiko berkembang menjadi penyakit. Ketika RW menjadi mata pertama, tenaga kesehatan menjadi pengarah tindakan, keluarga menjadi ruang pendampingan, dan teknologi menjadi penghubung, pelayanan kesehatan bergerak dari sekadar mengobati menuju menjaga.

Ekosistem kesehatan berbasis RW akhirnya bukan tentang mendirikan lebih banyak fasilitas. Ia tentang memastikan setiap temuan memiliki tindak lanjut, setiap risiko memiliki pendampingan, dan setiap warga memiliki jalan yang jelas menuju hidup yang lebih sehat.