TRIBUNWOW.COM – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP, Selly Andriany Gantina, mendesak pemerintah untuk segera membentuk tim khusus guna mengevaluasi data desil secara masif akibat maraknya anomali di masyarakat yang mengancam nasib penerima bantuan sosial dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Selly menilai adanya ketidaksesuaian antara data di sistem dengan fakta riil di lapangan, seperti kasus seorang tukang becak di Kulon Progo yang mendadak masuk desil 9 sehingga mengancam status beasiswa KIP anaknya.

Politisi PDIP tersebut menegaskan agar pemerintah tidak menjadikan angka desil sebagai "vonis tunggal" dalam menentukan perlindungan sosial, melainkan harus memperkuat verifikasi lapangan, mempercepat mekanisme sanggah digital, serta menyediakan zona transisi bagi warga terdampak.

Ia juga mendorong adanya mekanisme perlindungan bagi penerima bantuan yang sedang berjalan agar anak-anak dari keluarga tidak mampu tidak kehilangan hak pendidikan hanya karena kesalahan atau ketidakakuratan data pemutakhiran sistem. (*)