TRIBUNJAKARTA.COM - Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam aliansi dan relawan akan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis (27/8/2026).
Dilansir dari Kompas.com, Senin (24/8/2026), terdapat tiga aliansi atau kelompok relawan yang akan melakukan aksi dengan membawa berbagai tuntutan.
Aliansi tersebut antara lain masyarakat asal Pati, Jawa Tengah, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
Selain itu, terdapat kelompok masyarakat dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, yakni Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).
Ketiga, terdapat Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), yakni aliansi yang terdiri dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil.
Mereka mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia.
Lantas, apa saja tuntutan yang akan dibawa oleh ketiga aliansi dalam demo 27 Agustus 2026?
Masyarakat Pati yang tergabung dalam AMPB berencana menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI dengan membawa dua tuntutan.
Koordinator AMPB Teguh Istianto mengatakan, dua tuntutan tersebut yakni pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberian hukuman mati bagi koruptor.
Sementara itu, warga Pati dijadwalkan mulai berdatangan ke Jakarta pada 26 Agustus 2026. Sebagian warga bahkan telah tiba di Jakarta dan sementara beristirahat di rumah aman.
Tak semua aliansi menyampaikan tuntutannya dalam aksi 27 Agustus 2026. Kelompok relawan RMP4 mengaku akan datang ke Jakarta untuk menyuarakan dukungan terhadap sejumlah program Prabowo.
Koordinator RMP4 Ali mengatakan, salah satu program yang mereka dukung adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ali menilai program tersebut membantu masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi anak-anak.
“Dari program MBG ini, kami sangat terbantu. Selain uang saku bisa ditabung, anak-anak bisa mendapatkan makan bergizi setiap hari,” ujarnya.
Meski mendukung keberlanjutan MBG, Ali mengatakan program tersebut tetap perlu dievaluasi.
Menurut dia, sejumlah dapur MBG perlu diperbaiki agar program tersebut dapat berjalan lebih baik.
“Jadi, bukan dihentikan programnya, tetapi diperbaiki tata kelolanya sehingga program ini bisa betul-betul berjalan semakin baik,” katanya.
Lebih lanjut, pihaknya telah menyiapkan 500 tiket keberangkatan bagi massa dari Bangkalan.
“Kami siapkan 500 tiket keberangkatan dan kami akan ke Jakarta menggelar aksi damai,” kata Ali.
RMP4 menyebut aksi pada 27 Agustus akan digelar secara damai untuk menyuarakan agar program-program prioritas pemerintah tetap dilanjutkan, termasuk MBG dengan perbaikan tata kelola.
Lebih lanjut, Aliansi GERAM membawa 10 tuntutan rakyat dalam aksi yang akan dilaksanakan pada Kamis (27/8/2026).
Dilansir dari Kompas.com, Selasa (25/8/2026), berikut daftar tuntutan tersebut:
1. Adili Prabowo-Gibran, dengan menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, serta memperbesar ketimpangan ekonomi.
2. Hentikan KDMP dan MBG, dengan menuntut penghentian dan evaluasi menyeluruh terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dari aspek transparansi anggaran dan potensi patronase politik.
3. Hentikan kebijakan pajak yang menindas rakyat, dengan menolak pajak yang dinilai membebani masyarakat miskin dan pekerja serta mendorong penerapan sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar.
4. Wujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, ilmiah, serta berkualitas, dengan menolak komersialisasi kampus dan pemangkasan anggaran layanan dasar publik.
5. Turunkan harga kebutuhan pokok dan naikkan upah buruh, dengan mengendalikan harga barang kebutuhan pokok serta memberikan jaminan upah layak bagi buruh.
6. Tetapkan bencana di Sumatra dan NTT sebagai bencana nasional, serta mempercepat mobilisasi bantuan nasional dan pemulihan bagi wilayah terdampak bencana.
7. Jamin dan penuhi hak-hak pekerja rumah tangga, dengan mendorong regulasi yang memberikan perlindungan hukum efektif, upah layak, dan jam kerja manusiawi bagi PRT.
8. Laksanakan demiliterisasi dan hentikan pembangunan batalyon, dengan menolak perluasan peran militer di ruang sipil serta menegaskan prinsip supremasi sipil.
9. Hentikan kriminalisasi aktivis dan bebaskan seluruh tahanan politik, dengan menolak kriminalisasi terhadap pejuang HAM, agraria, buruh, dan pihak yang menyampaikan ekspresi demokratis.
10. Sita seluruh aset koruptor, dengan menuntut koruptor dipenjara dan aset hasil kejahatan korupsi dirampas untuk dialokasikan bagi pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana.
Sumber: Kompas.com
