TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perpusip) Provinsi Sulawesi Barat, Mustari Mula, berhasil meraih gelar doktor pada Program Doktor Studi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Senin (24/8/2026).
Gelar tersebut diraih setelah Mustari Mula mempertahankan disertasinya dalam Ujian Akhir Disertasi di Sekolah Pascasarjana Unhas, berjudul "Adaptasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Daya Saing Daerah Provinsi Sulawesi Barat."
Penelitian tersebut mengkaji adaptasi pemerintah daerah terhadap transformasi digital, kapasitas kelembagaan, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta kaitannya dengan peningkatan daya saing daerah.
Baca juga: Rakor Pengelola dan Penggiat KIM se-Sulbar, Mustari Mula: Ini Mengevaluasi Program Tahun 2024
Baca juga: Adaptasi Digitalisasi Perpusip Sulbar Padukan e-Book dan Buku untuk Akselerasi Minat Literasi Anak
Dalam penelitian itu, Mustari Mula menawarkan kerangka konseptual yang disebut Model AKIK, yakni Adaptasi, Kapasitas Institusional, Implementasi, dan Kompetitif.
Model tersebut menjelaskan bahwa transformasi pemerintahan digital tidak cukup hanya dengan menyediakan teknologi dan aplikasi.
Keberhasilannya juga membutuhkan kesiapan aparatur, kapasitas kelembagaan, kualitas implementasi sistem pemerintahan digital, serta kemampuan pemerintah daerah menciptakan nilai dan keunggulan kompetitif.
“Transformasi digital pemerintahan pada dasarnya bukan semata-mata persoalan teknologi. Ada dimensi manusia, kelembagaan, implementasi dan dampaknya terhadap daya saing daerah yang harus dilihat sebagai satu kesatuan,” demikian substansi utama penelitian Mustari Mula.
Penelitian tersebut memadukan sejumlah perspektif teoritis, di antaranya Culture Shock Theory dari Kalervo Oberg untuk melihat proses adaptasi aparatur terhadap perubahan digital.
Kemudian Institutional Capacity dari Merilee S. Grindle untuk menganalisis kapasitas kelembagaan serta perspektif Public Value yang dikembangkan Mark H. Moore untuk memahami nilai publik dan dampak pemerintahan terhadap masyarakat.
Dalam menganalisis implementasi SPBE, penelitian Mustari Mula menggunakan empat domain utama, yakni kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan.
Hasil penelitian menunjukkan perkembangan SPBE di Sulawesi Barat mengalami peningkatan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, peningkatan indeks tersebut belum sepenuhnya menunjukkan pemerataan kapasitas pada seluruh aspek pemerintahan digital.
Salah satu temuan penting penelitian menunjukkan domain manajemen menjadi aspek SPBE yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap daya saing daerah.
Domain tersebut mencakup pengelolaan teknologi, risiko, keamanan, data, aplikasi, infrastruktur hingga layanan pemerintahan.
Hasil analisis SEM-PLS menunjukkan nilai R⊃2; sebesar 0,660 pada konstruk Daya Saing Daerah.
Sementara pengaruh domain Manajemen terhadap Daya Saing Daerah memiliki effect size (f⊃2;) sebesar 0,687 atau masuk kategori besar.
Temuan tersebut menunjukkan pembangunan pemerintahan digital tidak berhenti pada keberadaan aplikasi atau layanan elektronik.
Kemampuan pemerintah dalam mengelola ekosistem digital secara terintegrasi menjadi faktor penting, mulai dari sumber daya manusia, data, infrastruktur, keamanan, manajemen risiko hingga layanan publik.
Penelitian tersebut juga menemukan proses adaptasi aparatur memiliki peran penting dalam implementasi pemerintahan digital.
Dari empat fase adaptasi berdasarkan Culture Shock Theory, yakni Honeymoon, Crisis, Recovery, dan Adjustment, fase Adjustment menunjukkan pengaruh paling kuat terhadap implementasi SPBE.
Hal itu menunjukkan keberhasilan transformasi digital membutuhkan proses adaptasi aparatur hingga mencapai tahap penyesuaian terhadap pola kerja, teknologi, dan lingkungan pemerintahan yang baru.
Dengan demikian, Model AKIK menempatkan aparatur dan kapasitas kelembagaan sebagai fondasi, implementasi pemerintahan digital sebagai proses utama, serta daya saing daerah sebagai orientasi akhir.
Mustari Mula menilai pemerintah daerah perlu mengubah cara pandang terhadap digitalisasi pemerintahan.
Menurutnya, digitalisasi tidak seharusnya dipahami sebatas pengadaan aplikasi, tetapi sebagai proses transformasi organisasi dan budaya kerja pemerintahan.
“Pemerintahan digital harus menghasilkan perubahan nyata dalam cara pemerintah bekerja, memberikan pelayanan dan menciptakan nilai bagi masyarakat. Karena itu, teknologi harus ditempatkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan, bukan sebagai tujuan itu sendiri,” ujarnya.
Temuan penelitian tersebut dinilai relevan dengan arah kebijakan nasional yang mulai bergerak dari pendekatan SPBE menuju pemerintahan digital.
Model AKIK yang ditawarkan diharapkan dapat menjadi salah satu pendekatan konseptual dalam memahami transformasi pemerintahan digital di tingkat daerah.
Dalam proses penyelesaian disertasinya, Mustari Mula dibimbing Promotor Prof. M. Tahir Kasnawi, Ko-Promotor I Muhammad Idris, dan Ko-Promotor II Suryadi Lambali.
Sementara tim penguji di antaranya Prof. Sukri Tamma dan penguji eksternal Prof. Risma Niswaty.
Dengan selesainya Ujian Akhir Disertasi tersebut, perjalanan akademik Mustari Mula pada jenjang doktoral Studi Pembangunan Unhas memasuki tahap akhir.
Gelar doktor tersebut menambah pengalaman akademik dan profesional Mustari Mula di bidang pemerintahan, komunikasi publik, transformasi digital, dan pembangunan daerah.
Ia berharap Model AKIK tidak berhenti sebagai kontribusi akademik, tetapi dapat dikembangkan untuk mendorong transformasi pemerintahan digital yang lebih adaptif, berkapasitas, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan daya saing daerah.(*)
