TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Sebanyak tujuh daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra) masuk kategori berisiko tinggi mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Provinsi yang berada di jazirah tenggara Pulau Sulawesi ini terdiri dari 17 kabupaten/kota, dengan Kendari sebagai ibu kotanya.
Tujuh daerah yang berisiko tinggi karhutla, yakni Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Baubau, dan Kota Kendari.
Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, dan Kendari terletak di daratan Pulau Sulawesi.
Buton Tengah yang terkenal dengan julukan Negeri 1.000 Gua ini berada di Pulau Muna, dan Baubau terletak di Pulau Buton.
Baca juga: Daftar Wilayah Rawan Karhutla dan Kekeringan di Kendari, BPBD Sedia Tandon Air Bagi Warga Terdampak
Untuk mengakses Pulau Muna dan Pulau Buton dari Pulau Sulawesi bisa menggunakan kapal laut.
Sementara 10 kabupaten lainnya berada pada tingkat risiko sedang, yakni Muna, Buton, Wakatobi, Kolaka Utara, Konawe Utara, Buton Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat dan Buton Selatan.
Informasi tersebut disampaikan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, saat apel siaga dan simulasi penanggulangan bencana karhutla serta kekeringan di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Rabu (26/8/2026).
Alamatnya berada di Kompleks Bumi Praja, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari.
Jaraknya dengan Tugu Religi Sultra atau Eks MTQ sekira 7,6 kilometer (km), waktu tempuh 16 menit berkendara.
Baca juga: Kekeringan Meningkat, BMKG Prediksi Risiko Karhutla di Sulawesi Tenggara Naik hingga September 2026
Purnawirawan TNI AD ini mengatakan kekeringan dan karhutla menjadi ancaman yang perlu diantisipasi pemerintah daerah, terutama menjelang puncak musim kemarau.
Perubahan iklim global yang tidak menentu turut memengaruhi pola cuaca dan meningkatkan risiko terjadinya bencana hidrometeorologi.
“Berdasarkan laporan resmi dari Stasiun Klimatologi BMKG Sultra, pada Juli 2026, wilayah Sultra berada dalam alarm kewaspadaan tinggi terkait dinamika atmosfer dan laut sepanjang tahun 2026,” kata mantan Komandan Korem 143 Haluoleo itu.
Kondisi tersebut juga sejalan dengan pemetaan dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Sultra 2022-2026, yang menunjukkan provinsi dengan julukan Bumi Anoa ini memiliki kerawanan terhadap bencana hidrometeorologi kering.
Untuk bencana kekeringan, seluruh kabupaten dan kota di provinsi penghasil nikel ini berada pada tingkat risiko tinggi.
Baca juga: Dishut Catat 211,88 Hektare dari 166 Kasus Karhutla di Sultra Sepanjang Januari Hingga Oktober 2023
Ancaman tersebut semakin perlu diwaspadai karena puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September hingga Oktober 2026, dengan durasi kekeringan mencapai 21 dasarian.
Menghadapi kondisi tersebut, lulusan Akademi Militer (Akmil) ini meminta seluruh bupati dan wali kota bersama BPBD mengaktifkan posko siaga bencana karhutla dan kekeringan di wilayah masing-masing.
Mantan Pangdam XIV Hasanuddin ini juga meminta OPD teknis dan instansi vertikal terkait memperkuat langkah terpadu lintas sektor, terutama pada bidang pangan, sumber daya air dan bendungan, serta energi dan lingkungan.
Adapun untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama musim kemarau, Pemprov Sultra menyiapkan sembilan mobil tangki air yang akan didistribusikan ke sejumlah daerah.
“Untuk masalah air bersih, ada beberapa mobil tangki air yang akan kita siapkan. Tahun 2026 ini kita anggarkan ada sembilan mobil tangki air yang akan kita distribusikan ke daerah-daerah,” ujar mantan Kepala BIN Daerah Sultra ini.
Baca juga: BMKG Sulawesi Tenggara Imbau Masyarakat Waspada Terhadap Karhutla
Selain mobil tangki, pemerintah juga menyiapkan peralatan pemadam kebakaran untuk ditempatkan di wilayah yang rawan karhutla.
Bantuan air dan sarana tersebut akan ditempatkan langsung di daerah rawan agar dapat digunakan lebih cepat ketika terjadi kebakaran.
“Kalau disimpan di Kendari akan membutuhkan waktu. Jadi kita simpan di daerah-daerah yang rawan terbakar, sehingga jika terjadi langsung bisa dioperasikan,” katanya.
Selain menyiapkan peralatan, Pemprov Sultra juga menggelar simulasi penanggulangan Karhutla untuk memastikan personel memahami penggunaan sarana yang tersedia.
Simulasi tersebut juga dilakukan untuk menyelaraskan regulasi dan meningkatkan kesiapan personel ketika menghadapi bencana.
“Kita akan upayakan setiap tahun kegiatan ini selalu dilakukan, sehingga kita selalu terbiasa dan mengerti kondisi,” jelas gubernur kelahiran Makassar, 11 Maret 1963 ini. (*)
(TribunnewsSultra.com/Dewi Lestari)
