Pemerintah dilaporkan mengerahkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN).

Hal itu untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi rawan.

Lantas, mengapa ribuan ASN tersebut harus dikerahkan?

Sebelumnya, terdapat enam provinsi yang ditetapkan menjadi prioritas adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi.

Penambahan personel dilakukan untuk memperkuat penanganan karhutla di lapangan.

Dari total 5.000 ASN, sebanyak 2.200 personel ditempatkan di tiga provinsi di Kalimantan.

Khusus Kalimantan Barat, pemerintah mengirim 700 ASN dari wilayah yang tingkat kerawanan karhutlanya lebih rendah.

Menteri Kehutanan, Raja Antoni, mengatakan (26/8/2026) 700 ASN tersebut akan membantu penanganan karhutla di Kalimantan Barat.

“Khusus untuk di Kalimantan Barat akan ada 700 ASN dari daerah-daerah yang tidak terlalu terdampak karhutla, akan kita kirim ke sini,” ujar Raja Antoni saat meninjau lokasi karhutla di Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Rabu (26/8/2026).

Pemerintah tidak hanya menambah staf pelaksana.

Kementerian Kehutanan juga meminta pejabat eselon I berkantor langsung di enam provinsi prioritas.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan merespons kondisi karhutla yang terus berubah.

Penebalan personel juga menjadi bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto.