Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandar Lampung memperketat penagihan pajak reklame yang masih menunggak.

Baca juga: Perumda Way Rilau Masih Perbaiki Aliran Air di Jalan Blora Bandar Lampung

Langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mencegah potensi kebocoran penerimaan pajak.

Plt Kepala Bapenda Bandar Lampung, Yusnadi Ferianto, mengatakan terdapat ratusan Wajib Pajak (WP) reklame yang hingga kini masih memiliki tunggakan. Total tunggakan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp4 miliar.

Menurut Yusnadi, penanganan terhadap WP yang menunggak dilakukan secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku.

Bapenda tidak langsung memberikan sanksi, melainkan terlebih dahulu mengingatkan WP melalui surat teguran.

"Surat teguran 1, teguran 2, hingga teguran 3 kepada wajib pajak terkait objek yang menunggak," ujar Yusnadi, Rabu (26/8/2026).

Apabila teguran ketiga tidak diindahkan, Bapenda akan mengambil langkah lebih tegas dengan memasang stiker pada objek reklame yang menunggak pajak.

"Jika teguran 3 ini tidak diindahkan juga, baru kami lakukan pemasangan stiker. Namanya kan WP harus diingatkan dulu, tidak boleh juga kita langsung stiker tanpa ada mekanisme yang kita lalui," jelasnya.

Selain penagihan pajak reklame, Bapenda Bandar Lampung juga mengintensifkan penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan turun langsung ke lapangan bersama petugas dan instansi terkait.

Pengawasan turut dilakukan terhadap Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang mencakup sektor hotel, restoran, hiburan, dan parkir.

Bapenda juga memantau sistem pembayaran pajak secara daring secara real-time untuk memastikan seluruh transaksi tercatat dan mengantisipasi potensi kebocoran PAD.

"Kami mengawasi sistem pembayaran pajak online secara real-time guna mencegah kebocoran PAD," kata Yusnadi.

Melalui penagihan dan pengawasan tersebut, Bapenda Bandar Lampung menargetkan kepatuhan wajib pajak meningkat sehingga penerimaan daerah dari berbagai sektor pajak dapat lebih optimal.

(Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus)