Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyisir dan melakukan audit profil terhadap 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta data penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala BGN, Sudaryono mengatakan bahwa langkah penertiban tersebut dilakukan untuk memastikan keberadaan lokasi dapur, target sekolah, hingga penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Jadi, penjelasannya sekarang ini menurut catatan yang beroperasi kan 27.485. Itu kemudian kami sisir, kami profiling dapurnya dan juga kami cek penerima manfaat," kata Sudaryono, selepas rapat terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan bahwa dari total unit yang diaudit, BGN telah menerbitkan surat ketetapan sementara bagi 27.022 SPPG yang datanya terverifikasi tertib, sambil terus melakukan pembaruan data secara berkala.

Sementara itu, BGN mengambil tindakan tegas dengan membekukan sementara atau suspend sebanyak 463 SPPG atau dapur MBG itu.

"Pembekuan tersebut diberlakukan setidaknya selama 10 hari, karena belum melengkapi persyaratan administrasi dan verifikasi kelayakan teknis," ujarnya.

Selama masa pembekuan 10 hari tersebut, kata dia, pengelola 463 unit SPPG diwajibkan menyerahkan data kelengkapan profil unit pelayanan, foto kondisi fisik dapur, serta profil rinci sekolah sasaran yang dilayani.

Untuk menjamin keakuratan data operasional, BGN melakukan verifikasi silang secara langsung dengan mengirimkan surat konfirmasi dan pos elektronik atau e-mail kepada para kepala sekolah penerima program.

Sudaryono menegaskan penertiban ketat ini bertujuan mencegah adanya laporan SPPG fiktif atau unit yang belum beroperasi, tetapi telah terdata, sehingga penyaluran MBG benar-benar tepat sasaran dan beroperasi secara optimal.

"Jadi kami betul-betul pastikan bahwa dapur ini beroperasi dan melayani sekolah-sekolah begitu kira-kira," kata dia.