TRIBUNNEWS.COM - Koalisi Ojol Nasional (KON) menyatakan tidak ikut serta dalam aksi yang digelar pada Kamis (27/8/2026).
Hal itu diungkapkan KON saat melakukan kunjungan ke Sidoarjo, Jawa Timur dan bertemu dengan para pengemudi ojek online (ojol) dari Sidoarjo, Surabaya, dan Pasuruan pada Rabu (26/8/2026).
Kegiatan itu dihadiri Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional, Andi Kristiyanto serta Sekjen KON, Juwel Safriko Hutasoit.
Mereka menyerap aspirasi para driver ojol yang menyangkut keberlangsungan profesi mereka.
Juwel Safriko menyatakan KON tidak terlibat rencana aksi besok dan menghimbau rekan ojol tidak mudah terprovokasi.
“Jangan sampai rekan-rekan ojol mudah terpancing provokasi dan informasi yang tidak benar, karena pada akhirnya justru dapat merugikan kita sendiri."
"Mari kita jaga persatuan dan kondusivitas di wilayah masing-masing,” ujar Juwel dikutip dari keterangan tertulis.
Pada kesempatan itu, selain membahas situasi dan informasi yang berkembang, KON juga menjelaskan kepada para pengemudi mengenai status kemitraan ojol dengan aplikator.
KON juga mengajak para pengemudi ojol menjaga kondusivitas di wilayahnya masing-masing.
Baca juga: Soal Rencana Demo 27 Agustus, Boni Hargens: Tetap Aman Namun Waspadai Angsa Hitam
Hal senada juga disampaikan Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengungkapkan pihaknya tidak ambil bagian pada aksi 27 Agustus besok.
Pihaknya mengaku, sedang fokus mengawal regulasi Perpres No. 27 Tahun 2026 yang rencana akan diterbitkan pada akhir Agustus 2026 atau awal September 2026.
"Karena hal itu kami tidak ambil bagian pada aksi massa hari Kamis, 27 Agustus 2026," ungkap Igun saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Rabu.
"Namun memang sebagian rekan-rekan pengemudi ojol kami terima informasi ada yang akan ikut serta," sambungnya.
Sejumlah kelompok masyarakat akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).
Belasan aktivis dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) telah bertolak menuju Jakarta dari kawasan Alun-alun Pati, Jawa Tengah pada Kamis (20/8/2026) lalu.
Keberangkatan ini merupakan gelombang awal sebelum aksi unjuk rasa akbar bersama koalisi Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu (ARIB) di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026.
Selain AMPB, diketahui ada tiga kelompok masyarakat lainnya yang juga berencana menggelar aksi pada 27 Agustus di Jakarta.
Lantas, apa saja tuntutan mereka?
Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, menegaskan aksi ini merupakan gerakan organik dan tidak didanai pihak mana pun.
Botok mengatakan, kedatangan masyarakat yang tergabung dalam AMPB ke Jakarta merupakan bentuk solidaritas dan dukungan terhadap masyarakat Jabodetabek yang akan menyampaikan aspirasi terkait RUU Perampasan Aset.
Namun, ia belum dapat memastikan terkait jumlah massa yang akan hadir.
Botok mengimbau massa yang hadir dalam aksi agar menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak melakukan tindakan anarkis.
"Saya berharap nanti kawan-kawan yang hadir di aksi 27 Agustus untuk tertib, jangan anarkis, jangan merusak fasilitas umum, jangan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum," ungkapnya di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (25/8/2026).
Ia meminta aparat keamanan segera bertindak apabila menemukan adanya indikasi provokasi selama aksi berlangsung.
"Saya berharap untuk aparat keamanan tegas ya. Ketika ada gejala-gejala provokasi untuk segera ditangkap dan diamankan," tegasnya.
Baca juga: Besok Aksi Demo 27 Agustus, Perkantoran di Kawasan DPR Berlakukan Libur dan WFH
Botok juga menyampaikan, aksi tersebut membawa dua tuntutan, yakni meminta DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor dan menerapkan hukuman mati bagi koruptor.
Dua tuntutan tersebut, kata Botok, sebelumnya juga disampaikan AMPB saat menggelar aksi di depan DPRD Kabupaten Pati pada 13 Agustus 2026.
"Berdasarkan audiensi dengan DPRD Kabupaten Pati, pengesahan RUU tersebut itu kewenangan dari pusat dan berdasarkan dari audiensi tersebut dan kita bertemu di media sosial dengan kawan-kawan di Jabodetabek, akhirnya kita sepakat untuk datang ke Jakarta mendukung aksi teman-teman tanggal 27 Agustus," ujarnya.
Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Aksi ini disebut sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI.
GERAM menyebut, sejumlah organisasi tergabung dalam konsolidasi tersebut, antara lain DPM UNUSIA, Aliansi Mahasiswa Universitas Terbuka, BEM Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat, dan Serikat Tahanan Politik, serta organisasi kepemudaan dan komunitas sipil lainnya.
GERAM memperkirakan sekitar 1.000 orang akan mengikuti aksi tersebut.
Aksi dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB hingga selesai.
Koordinator Aksi GERAM, Ahmad Mixel, mengatakan massa menuntut pimpinan DPR RI menemui mereka secara langsung untuk berdialog.
GERAM juga akan mengonsolidasikan aksi lanjutan jika pimpinan DPR tidak bersedia menemui massa.
"Kami menuntut Ketua dan Wakil Ketua DPR RI hadir langsung menemui massa aksi untuk berdialog secara nyata dan setara, bukan sekadar respons simbolis," kata Ahmad dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2026).
Baca juga: AMPB Pati Siapkan Keranda Jelang Aksi di DPR RI, Simbol Tuntutan Hukuman Mati bagi Koruptor
Dalam aksinya, GERAM membawa 10 tuntutan.
Salah satunya meminta pertanggungjawaban politik dan hukum terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, dan memperbesar ketimpangan ekonomi.
GERAM juga menuntut penghentian serta evaluasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama dari sisi transparansi anggaran dan potensi patronase politik.
Selain itu, mereka menolak kebijakan pajak yang dinilai membebani masyarakat miskin dan pekerja serta mendorong penerapan sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar.
Tuntutan lainnya mencakup pendidikan dan kesehatan gratis serta berkualitas, penurunan harga kebutuhan pokok dan kenaikan upah buruh, serta penetapan bencana di Sumatra dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bencana nasional.
GERAM juga mendesak pemerintah menjamin hak pekerja rumah tangga, melakukan demiliterisasi dan menghentikan pembangunan batalyon, serta menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan membebaskan tahanan politik.
Terakhir, GERAM menuntut penyitaan aset hasil korupsi dan pemanfaatannya untuk membiayai pendidikan, kesehatan, serta pemulihan wilayah terdampak bencana.
Aktivis Anti-Korupsi, Kasno, menyampaikan ada ribuan massa yang siap hadir dalam aksi di Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026.
Kasno optimis massa dari Depok, Jawa Barat, akan menemani perjuangan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
“Saya yakin, haqqul yakin, ini akan berjumlah ribuan,” kata Kasno saat menggelar aksi damai “bakar” kartu ATM Mandiri di Jalan Margonda Depok, Selasa (25/8/2026), dilansir TribunnewsDepok.com.
“Ribuan warga masyarakat Kota Depok akan mendukung teman-teman atau pun warga masyarakat yang juga mengadakan aksi demonstrasi untuk mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset dan hukum mati para koruptor,” ungkapnya.
Baca juga: Kelompok Mahasiswa Ingatkan Rencana Aksi AMPB 27 Agustus Tak Picu Provokasi Masyarakat
Sebanyak 200 warga Madura yang tergabung dalam Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) menggelar konsolidasi di Kabupaten Bangkalan, Sabtu (22/8/2026) lalu.
Ratusan massa RMP4 berasal dari beragam latar belakang, mulai dari tukang becak, buruh bangunan, buruh peternakan lele, sopir, hingga salesman.
Korlap RMP4, Mahrus Ali, menegaskan warga Madura mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aksi ini disebut sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, sekaligus penegasan bahwa masyarakat Madura ingin memastikan keberlangsungan MBG berjalan sesuai tujuan.
“Bukan Program MBG-nya yang harus dihentikan, namun pengawasan SPPG harus lebih ditingkatkan karena Program MBG sangat dibutuhkan anak-anak kami,” katanya, Sabtu, dikutip dari Surya.co.id.
Selain konsolidasi di Bangkalan, RMP4 juga menyiapkan langkah lanjutan dengan menggelar aksi damai di Jakarta.
“Tanggal 27 Agustus, kami akan berangkat dari Madura ke Jakarta untuk menggelar aksi damai, jaga Jakarta, jaga Indonesia. Kami akan siapkan 500 tiket saat pemberangkatan nanti,” jelas Mahrus Ali.
(Tribunnews.com/Gilang, Nuryanti) (TribunJateng.com/Mazka Hauzan Naufal) (TribunnewsDepok.com/M. Rifqi Ibnumasy) (Surya.co.id/Ahmad Faisol)
