BANGKAPOS.COM - Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai анаmali kondisi sosial-ekonomi yang berpotensi memicu "patahan sejarah" sebelum 2029 terus menuai sorotan tajam.
Langkah Budi Arie bahkan menuai kritik keras dari DPP PSI yang menudingnya berupaya mengadu domba Prabowo Subianto dan Jokowi.
Menanggapi tuduhan tersebut, Budi Arie menegaskan gagasannya tidak ada kaitannya dengan Jokowi dan murni pandangan akademis personal.
Baca juga: Intip Harta Kekayaan Menhut Raja Juli Antoni yang Disorot Usai Tak Mendampingi Presiden Prabowo
Berikut ulasan isi video viral Budi Arie beserta pernyataan resminya.
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, akhirnya memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang memicu kontroversi mengenai nasib pemerintahan Prabowo Subianto sebelum tahun 2029.
Ia menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi akibat spekulasi dari ucapannya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini.
Awalnya, Budi Arie mengakui bahwa ucapannya telah memicu reaksi dan penafsiran yang beragam di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, mantan menteri koperasi ini langsung meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa terganggu.
"Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut," tegas Budi Arie dari keterangan video kepada Tribunnews.com, Rabu (26/8/2026).
Ia membeberkan tiga poin penting untuk meluruskan konteks analisisnya.
Pada poin pertama, ia memastikan bahwa opini tersebut murni datang dari pemikirannya sendiri.
"Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu pernyataan dan analisa tersebut merupakan pernyataan dan analisa pribadi saya," ungkapnya.
Lebih lanjut, Budi Arie menepis isu liar yang mengaitkan analisis politiknya tersebut dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
"Kedua, pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan kait-mengkaitnya dengan Bapak Joko Widodo," tambahnya.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Budi Arie menyatakan kesiapannya dalam menghadapi dampak dari beredarnya pernyataan tersebut di ruang publik.
Ia menegaskan tidak akan lari dari masalah.
"Yang ketiga, saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut," kata Budi Arie.
Sebagai penutup klarifikasinya, Budi memberikan pesan singkat kepada publik agar situasi tetap kondusif dan tidak terpecah belah.
"Terima kasih. Jaga terus persatuan Indonesia," pungkasnya.
Sebelumnya, sebuah potongan video yang memperlihatkan Budi Arie Setiadi tengah berbicara di hadapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendadak viral dan memicu gelombang spekulasi politik.
Dalam video tersebut, Budi Arie mengajak audiensnya untuk tidak terpaku pada skenario politik konvensional menuju Pemilu 2029.
Dengan nada serius, ia menyinggung soal insting politiknya mengenai kemungkinan adanya percepatan.
"Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?' Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?" ucap Budi Arie yang langsung dijawab seruan "Siap!" dari audiens.
Lebih jauh, Budi Arie mendeskripsikan kondisi masyarakat saat ini sebagai sebuah anomali.
Ia membandingkan dinamika sosial dan ekonomi saat ini dengan patahan sejarah pada masa transisi Orde Baru ke Reformasi tahun 1997-1999.
"Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun 97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy," ucap Budi Arie.
Budi Arie Setiadi dikenal sebagai orang dekat dan salah satu loyalis utama mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Budi Arie merupakan pendiri sekaligus Ketua Umum Projo (Pro Jokowi), organisasi relawan utama yang mendukung Jokowi sejak Pilpres 2014.
Berkat kedekatannya dengan Jokowi, ia dipercaya menduduki sejumlah jabatan penting, mulai dari Wakil Menteri Desa hingga Menteri Komunikasi dan Informatika.
Budi Arie kerap dianggap sebagai figur yang identik dengan kepentingan politik Jokowi dan sering dianggap sebagai jembatan komunikasi politik.
Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, menuding Ketua Umum (Ketum) Projo, Budi Arie Setiadi, berupaya mengadu domba antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini disampaikan merespons beredarnya potongan video viral yang memperlihatkan Budi Arie tengah berbicara di hadapan Jokowi mengenai potensi percepatan konstelasi politik sebelum Pemilu 2029.
"Kami melihat ada kepentingan terselubung dari BudiArie, terkait narasi sepotong yang disampaikan dari cuplikan itu," kata Bestari kepada Tribunnews.com, Selasa (25/8/2026).
Bestari menyoroti rekam jejak politik Budi Ariebelakangan ini. Ia menyebut bahwa mantan Menteri Koperasi itu sempat ditolak oleh Partai Gerindra.
Bahkan, Bestari menegaskan bahwa partainya juga menolak keras jika Budi Arie berniat bergabung dengan PSI.
"Kita kan tahu sama-sama bahwa Budi Arie ini orang yang ditolak pada waktu masuk ke Gerindra. Bahkan ketika ada isu bahwa akan ke PSI, saya pun sudah ber-statement tidak akan menerima Budi Arie," tegasnya.
Terkait kehadiran Jokowi dalam video tersebut, Bestari meyakini 1.000 persen bahwa mantan Wali Kota Solo itu tidak mengetahui apa yang akan disampaikan oleh Budi Arie.
Menurut Bestari, gestur Jokowi dalam video tersebut terlihat sangat tidak nyaman saat Budi Ariemenarasikan hal-hal yang berpotensi merusak hubungan antara Jokowi dan Prabowo.
"Kalau dia bicara Projo menyatakan siap, silakan aja dia bergerak dengan dirinya sendiri dan perangkatnya. Kenapa harus menunggu ada Pak Jokowi baru ngomong begitu?" ujar Bestari.
"Jadi ini orang yang ingin mengadu domba antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dari gestur, sangat tidak nyaman Pak Jokowi berada di tempat itu," sambungnya.
Lebih lanjut, Bestari mengingatkan bahwa pendukung sejati Jokowi seharusnya tegak lurus mengawal pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, bukan melontarkan pernyataan yang memicu kegaduhan.
Ia juga menyindir manuver Budi Arie ini tak lebih dari sekadar upaya mencari posisi tawar politik yang terbilang receh.
"Untuk bargaining-bargaining kecil mungkin ya. Kalau bargaining besar kan enggak mungkin, orang udah pernah dipecat jadi menteri apa segala macam enggak mungkin lagi bisa membuat bargaining besar. Ada apa? Anda siapa? Kan begitu," imbuh Bestari.
(Tribunnews/Kompas)
