TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Puncak, Papua Tengah, ludes terbakar pada Rabu (26/8/2026) malam.

Insiden kebakaran yang menghanguskan bangunan di Jalan Kimak, Kota Ilaga tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 WIT.

Kapolres Puncak AKBP Domingos Ximenes membenarkan adanya peristiwa kebakaran yang meratakan kantor BPBD tersebut.

"Iya betul, penyebab kebakaran masih kami dalami karena kejadian malam hari dan minim penerangan, jadi kami belum bisa pastikan apa penyebab kebakaran," kata Domingos saat dikonfirmasi, Rabu malam.

Baca juga: UPDATE Amuk Massa di Kabupaten Puncak: Kantor Bupati dan 10 Gedung Dibakar Akibat Dana Desa Dipotong

Domingos menyampaikan, kobaran api saat ini telah berhasil dipadamkan oleh petugas dan warga sekitar.

Kendati demikian, seluruh material bangunan kantor beserta inventaris di dalamnya tidak ada yang berhasil diselamatkan.

"Untuk saat ini api sudah padam, tapi seluruh bangunan ludes terbakar beserta isinya," jelasnya.

Menyikapi insiden tersebut, aparat kepolisian langsung memperketat pengamanan di area sekitar lokasi dengan menggiatkan patroli rutin.

Pihak kepolisian juga mengagendakan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna mengungkap penyebab pasti munculnya titik api.

"Untuk pengamanan, anggota lakukan patroli rutin. Besok pagi rencananya akan dilakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran," ujar Domingos.

Baca juga: Diduga Persoalan Penyaluran Dana Desa, Warga Bakar Kantor Dinas Kabupaten Puncak Papua Tengah

Rentetan Aksi Pembakaran Fasilitas Publik

Peristiwa perataan kantor BPBD Puncak ini terjadi di tengah situasi kerawanan keamanan daerah tersebut.

Sebelumnya, sejumlah fasilitas pemerintahan di Kabupaten Puncak sempat menjadi sasaran aksi pembakaran dan perusakan oleh massa pada Selasa (11/8/2026).

Dalam insiden dua pekan lalu itu, sedikitnya tujuh kantor pemerintah dilaporkan dibakar, sementara tujuh kantor lainnya mengalami perusakan serta penjarahan.

Aksi anarkis warga tersebut diduga kuat dipicu oleh rasa kecewa terhadap kebijakan pemotongan alokasi dana desa oleh pemerintah pusat. (*)

Sumber: kompas.com