TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinasti politik dinilai menjadi persoalan serius dihadapi pemerintahan saat ini.

Hal ini semakin mengkhawatirkan ketika kekuasaan diikuti penguasaan sumber daya dan jaringan politik.

Konsentrasi kekuasaan tersebut dinilai dapat menggerus ruang kompetisi yang sehat dalam demokrasi.

Hal tersebut diungkap akademisi sekaligus praktisi Subhan Djaya Mappaturung dalam Forum Dosen bertajuk 'Asa Untuk Negeri di Tengah Krisis Kepemimpinan' disiarkan langsung di kanal YouTube Tribun Timur, Rabu (26/8/2026).

Subhan Djaya mengatakan, prosedur menjadi pemimpin di Indonesia sebenarnya telah tersedia melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu).

Namun, persoalan yang lebih mendasar bagaimana menghadirkan pemimpin yang memiliki moral dan mampu menjadi teladan bagi masyarakat.

Dua aspek ini belum bisa terjawab dengan prosedur memilih pemimpin saat ini melalui Pemilu.

"Itu bukan soal prosedur menjadi pemimpin, itu sudah disediakan melalui pemilu. Yang kita mau pikirkan bagaimana kepemimpinan itu berbasis moral dan menjadi teladan," kata Subhan Djaya.

"Itu persoalan, jadi ini tidak disiapkan karena para pemimpin sekarang mikirnya kekuasaan," jelasnya.

Menurut Subhan, orientasi terhadap kekuasaan dapat memengaruhi perilaku pemimpin setelah memperoleh jabatan.

Ia menilai kekuasaan kemudian berpotensi tidak lagi diarahkan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik.

Namun sebaliknya, jabatan digunakan untuk mempertahankan kekuasaan itu sendiri.

"Kekuasaan pada saat didapatkan yang terjadi berikutnya hanya bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi jabatan, melakukan koalisi," ujar Dosen Universitas Islam Makassar.

"Bagaimana sumber daya itu dikuasai untuk supaya dia kembali terpilih," imbuhnya.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat menciptakan siklus kekuasaan yang terus berulang.

Jabatan yang telah diperoleh akan dipertahankan lalu berpotensi diteruskan kepada orang-orang terdekat dalam lingkaran kekuasaan.

"Kalau dia Kembali terpilih, anaknya lagi, atau saudara, keluarga itu tidak pernah habis," katanya

Subhan menilai konsentrasi kekuasaan dalam kelompok atau keluarga tertentu dapat menjadi persoalan serius bagi kehidupan demokrasi.

Menurutnya, ketika kekuasaan politik sekaligus menguasai sumber daya dan jaringan, ruang kompetisi bagi kelompok lain menjadi semakin sempit.

"Kekuasaan yang terpusat dan terkonsentrasi berbahaya bagi demokrasi. Itu tidak memberikan ruang kompetisi yang sehat kepada hal lain yang modalnya social," kata Subhan.

Ia kemudian menyoroti kecenderungan dinasti politik yang menurutnya tidak lagi sebatas persoalan pewarisan jabatan dari satu anggota keluarga kepada anggota keluarga lainnya.

Menurutnya, dinasti politik dapat berkembang menjadi kekuatan yang menguasai berbagai sumber daya dan jaringan.

"Persoalan besar sekarang kecenderungan dinasti politik itu,tidak hanya sekedar mewariskan jabatan tapi jadi predator dinasti,"  ujar Subhan.

"Artinya dia sudah mengkoptasi semua sumber daya, jaringan sehingga sekarang efeknya ke masyarakat," jelasnya.

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam melihat persoalan kepemimpinan dan demokrasi di Indonesia.

"Sebab, demokrasi membutuhkan kompetisi yang sehat serta pemimpin yang mampu menjalankan kekuasaan berdasarkan moral dan keteladanan," imbuhnya. (*)