WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Gelombang unjuk rasa akan kembali mengarah ke Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).

Kali ini, bukan hanya massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang bersiap turun ke jalan.

Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) yang terdiri dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil juga akan menggelar aksi dengan membawa sederet tuntutan keras.

Aksi bertajuk #MerebutKembaliIndonesia itu dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB.

Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel mengatakan, demonstrasi tersebut merupakan bentuk pengawasan langsung masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI.

"Aksi pada 27 Agustus 2026 ini bukan sekadar penyampaian pendapat biasa di jalanan, melainkan bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan publik terhadap DPR RI," kata Mixel dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2026).

GERAM memperkirakan sekitar 1.000 orang dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil akan mengikuti aksi tersebut.

Mereka antara lain berasal dari UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat, Serikat Tahanan Politik, serta sejumlah organisasi kepemudaan dan komunitas masyarakat sipil.

Tuntut Pimpinan DPR Turun Temui Massa

Selain membawa sejumlah tuntutan, GERAM meminta pimpinan DPR RI turun langsung menemui massa untuk berdialog.

Mixel menilai, aksi mahasiswa selama ini kerap hanya mendapat respons berupa komunikasi yang menurut mereka tidak selalu diikuti tindakan nyata.

"Kami menuntut Ketua dan Wakil Ketua DPR RI hadir langsung menemui massa aksi untuk berdialog secara nyata dan setara, bukan sekadar respons simbolis," ujarnya.

GERAM bahkan menyatakan akan mengonsolidasikan aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar jika pimpinan DPR tidak membuka ruang dialog.

"Jika pimpinan DPR RI tidak bersedia membuka ruang dialog, kami menilai hal tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat dan kami siap mengonsolidasikan gerakan lanjutan yang jauh lebih besar," kata Mixel.

10 Tuntutan GERAM

Di balik aksi tersebut, GERAM membawa 10 tuntutan yang mencakup isu politik, ekonomi, pendidikan, kesejahteraan pekerja hingga pemberantasan korupsi.

Tuntutan pertama adalah mengadili Prabowo-Gibran.

GERAM menuntut adanya pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan yang mereka nilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, serta memperbesar ketimpangan ekonomi.

Kedua, mereka mendesak penghentian dan evaluasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait transparansi anggaran dan potensi patronase politik.

Ketiga, GERAM meminta penghentian kebijakan pajak yang dianggap menindas rakyat, sekaligus mendorong sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar.

Keempat, mahasiswa menuntut pendidikan dan kesehatan gratis, ilmiah, serta berkualitas, dengan menolak komersialisasi kampus dan pemangkasan anggaran layanan dasar.

Kelima, mereka mendesak harga kebutuhan pokok diturunkan dan upah buruh dinaikkan dengan pengendalian harga serta jaminan upah layak.

Keenam, GERAM meminta pemerintah menetapkan bencana di Sumatra dan NTT sebagai bencana nasional, sekaligus mempercepat mobilisasi bantuan dan pemulihan.

Ketujuh, mereka menuntut jaminan hak pekerja rumah tangga, termasuk perlindungan hukum, upah layak, dan jam kerja manusiawi.

Kedelapan, GERAM menyerukan demiliterisasi dan penghentian pembangunan batalyon, yang mereka nilai penting untuk menjaga supremasi sipil.

Kesembilan, mereka meminta penghentian kriminalisasi aktivis dan pembebasan seluruh tahanan politik, termasuk pihak yang memperjuangkan isu HAM, agraria, buruh, dan kebebasan berekspresi.

Kesepuluh, GERAM mendesak penyitaan seluruh aset koruptor, serta perampasan aset hasil kejahatan untuk dialokasikan bagi pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana.

Bukan Hanya Mahasiswa, Warga Pati Juga Menuju Jakarta

Di tengah persiapan aksi mahasiswa, rombongan warga Pati, Jawa Tengah, juga berencana menghadiri demonstrasi di Jakarta.

Koordinator AMPB Teguh Istianto mengatakan, empat bus yang membawa sekitar 200 warga Pati dilaporkan tertahan setelah keluar dari wilayah Kabupaten Pati pada Rabu (26/8/2026).

"Empat bus dari AMPB dari Pati disekat. Isinya 200 orang," ujar Teguh kepada wartawan di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat.

Menurut Teguh, keempat bus tersebut berangkat dari Pati sekitar pukul 13.30 WIB dan baru keluar dari wilayah Pati ketika mendapat informasi mengenai pencegatan.

Dalam video yang diterimanya, kata Teguh, tampak sejumlah polisi berada di sekitar empat bus tersebut dan massa disebut tidak diperbolehkan melanjutkan perjalanan menuju Jakarta.

Baca juga: Jelang Demo 27 Agustus, Ratusan Ojol Mulai Padati Depan Gedung DPR

Warga Pati Klaim Datang untuk Sampaikan Aspirasi

Teguh mengatakan, keberangkatan warga Pati ke Jakarta dilakukan untuk menghadiri aksi sekaligus menyampaikan masukan mengenai RUU Perampasan Aset.

Ia mengaitkan keberangkatan itu dengan pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap pembahasan RUU tersebut.

"Jadi kami yang dari Pati itu kan ada empat bus untuk tambahan. Nah ini kami cuma mau menghadiri apa yang diinginkan Puan. Puan itu kan pengesahan aset menunggu masukan masyarakat," kata Teguh.

Ia menegaskan, massa Pati tidak berniat membuat kerusuhan.

"Teman-teman AMPB yang sudah berada di Jakarta tetap akan mengikuti aksi pada Kamis (27/8/2026)," ujarnya.

Sementara empat bus yang membawa sekitar 200 warga Pati masih dilaporkan tertahan.

Dengan demikian, aksi 27 Agustus 2026 bukan hanya akan diwarnai tuntutan dari kalangan mahasiswa.

Sejumlah warga dari luar Jakarta juga tengah berupaya menuju Senayan untuk menyampaikan aspirasi, sementara perhatian publik tertuju pada bagaimana aparat dan pimpinan DPR merespons gelombang protes tersebut.-