TRIBUNKALTIM.CO - Aksi demonstrasi dijadwalkan berlangsung hari ini, Kamis, 27 Agustus 2026, di depan Gedung DPR/MPR RI, kawasan Senayan, Jakarta.
Aksi tersebut tidak hanya membawa tuntutan mengenai pengesahan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset.
Sejumlah kelompok masyarakat yang dijadwalkan turun ke Jakarta membawa agenda berbeda, mulai dari pemberantasan korupsi, hukuman mati bagi koruptor, penurunan harga kebutuhan pokok, persoalan pendidikan dan kesehatan, hingga dukungan terhadap program pemerintah.
Sedikitnya terdapat empat kelompok yang dijadwalkan menyampaikan aspirasi dalam aksi pada Kamis, 27 Agustus 2026 tersebut.
Keempat kelompok itu adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu atau AMDB, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM, serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo atau RMP4.
Baca juga: Demo 27 Agustus 2026, Daftar Rute Alternatif untuk Menghindari Kemacetan
Masing-masing kelompok membawa tuntutan dan agenda sendiri. Meski terdapat sejumlah tuntutan yang sama, terdapat pula perbedaan sikap dalam isu tertentu.
AMPB dan AMDB, misalnya, sama-sama mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset serta menuntut hukuman mati terhadap koruptor.
Sementara GERAM membawa 10 tuntutan rakyat yang menjangkau persoalan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, demokrasi, hingga pemberantasan korupsi.
Di sisi lain, RMP4 justru datang dengan agenda untuk mendukung sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
MBG merupakan program yang menjadi salah satu agenda pemerintah dalam penyediaan makanan bergizi bagi kelompok sasaran yang telah ditentukan.
Dengan beragamnya kelompok yang akan hadir, demonstrasi pada hari ini di kawasan Gedung DPR/MPR RI tidak hanya berpusat pada satu isu.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB menjadi salah satu kelompok yang dijadwalkan mengikuti aksi demonstrasi di Jakarta pada Kamis, 27 Agustus 2026.
AMPB merupakan kelompok masyarakat yang berasal dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Kelompok tersebut membawa dua tuntutan utama, yakni mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset serta menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi.
RUU Perampasan Aset merupakan rancangan aturan yang menjadi sorotan karena berkaitan dengan mekanisme perampasan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana.
AMPB sebelumnya dibentuk sebagai respons atas sejumlah persoalan di Kabupaten Pati.
Kelompok ini muncul menyusul kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 hingga 250 persen yang diberlakukan Bupati Pati saat itu, Sudewo.
Selain persoalan kenaikan PBB-P2, AMPB juga berkaitan dengan polemik tambang ilegal di wilayah Sukolilo, Kabupaten Pati, pada pertengahan 2025.
PBB-P2 sendiri merupakan pungutan pajak yang berkaitan dengan kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan di wilayah perdesaan serta perkotaan.
Dua tokoh AMPB yang belakangan menjadi sorotan adalah Teguh Istiyanto dan Supriyono alias Botok.
Keduanya sebelumnya pernah divonis enam bulan pidana terkait kasus pemblokiran Jalur Pantura Pati–Rembang di Desa Widorokandang, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati.
Namun, dalam sidang vonis yang digelar di Pengadilan Negeri Pati pada Kamis, 5 Maret 2026, Botok dan Teguh dinyatakan tidak perlu menjalani pidana penjara dengan syarat umum tidak melakukan tindak pidana selama 10 bulan.
Nama Botok kembali menjadi perhatian menjelang aksi demonstrasi hari ini.
Pada Sabtu, 22 Agustus 2026, Botok mengaku rekening bank miliknya tidak dapat digunakan sehingga dana sebesar Rp80,9 juta yang berada di dalam rekening tersebut tidak bisa ditarik.
Dana itu disebut berkaitan dengan kebutuhan operasional aksi demonstrasi di Jakarta.
Persoalan rekening tersebut kemudian menjadi salah satu isu yang turut mendapat perhatian kelompok lain yang akan mengikuti demonstrasi pada 27 Agustus 2026.
AMDB Tuntut Tiga Hal, Soroti Harga Kebutuhan Pokok
Selain AMPB, aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, hari ini juga dijadwalkan diikuti Aliansi Masyarakat Depok Bersatu atau AMDB.
AMDB berasal dari Depok, Jawa Barat, yang merupakan salah satu wilayah penyangga DKI Jakarta.
Koordinator aksi AMDB diketahui bernama Yusuf.
Untuk demonstrasi pada Kamis, 27 Agustus 2026, AMDB membawa tiga tuntutan utama.
Tuntutan pertama adalah pengesahan RUU Perampasan Aset.
Tuntutan kedua adalah penerapan hukuman mati bagi koruptor.
Sementara tuntutan ketiga adalah penurunan harga kebutuhan pokok.
Dua tuntutan pertama memiliki kesamaan dengan tuntutan yang dibawa AMPB.
Selain membawa tiga tuntutan tersebut, AMDB turut menyoroti persoalan rekening milik Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok.
Rekening tersebut disebut digunakan untuk menampung dana donasi bagi kebutuhan operasional aksi demonstrasi.
Persoalan tidak dapat digunakannya rekening tersebut menjadi perhatian karena dinilai berkaitan dengan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat.
Sebelum bergerak menuju Jakarta, sekitar 2.000 anggota AMDB telah menggelar aksi damai di Kantor DPRD Kota Depok pada Rabu, 26 Agustus 2026.
Sebelumnya, berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam AMDB juga telah melakukan rapat pada Minggu malam, 23 Agustus 2026.
Rapat tersebut dilakukan untuk mematangkan konsolidasi serta membahas teknis lapangan menjelang demonstrasi di Jakarta.
Konsolidasi merupakan proses penyatuan dan penguatan koordinasi di antara kelompok atau pihak yang akan terlibat dalam sebuah kegiatan.
GERAM Bawa 10 Tuntutan Rakyat
Kelompok lain yang dijadwalkan mengikuti aksi demonstrasi hari ini adalah Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM.
GERAM diperkirakan membawa sekitar 1.000 orang dalam aksi di Jakarta.
Koordinator aksi GERAM diketahui bernama Ahmad Mixel.
GERAM merupakan aliansi yang terdiri atas 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil.
Di dalamnya terdapat mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat, Serikat Tahanan Politik, serta sejumlah organisasi kepemudaan dan komunitas masyarakat sipil lainnya.
Sebelumnya, GERAM telah terlibat dalam sejumlah aksi yang mengangkat berbagai isu.
Pada Jumat, 14 Agustus 2020, GERAM melakukan unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di depan Gedung DPRD Jawa Tengah, Semarang.
Aliansi ini juga pernah melakukan aksi terkait tuntutan reforma agraria sejati di Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Jumat, 24 September 2021.
Reforma agraria merupakan upaya penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar persoalan ketimpangan agraria dapat ditangani.
Selain itu, GERAM juga menyoroti isu pendidikan dan ketenagakerjaan ketika bergabung dalam aksi damai memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Rabu, 1 Mei 2026.
Dalam demonstrasi pada Kamis, 27 Agustus 2026, GERAM membawa 10 tuntutan rakyat.
Tuntutan pertama adalah mengadili Prabowo-Gibran, dengan menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, serta memperbesar ketimpangan ekonomi.
Tuntutan kedua adalah menghentikan KDMP dan MBG.
GERAM meminta penghentian serta evaluasi menyeluruh terhadap program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dan Makan Bergizi Gratis dari aspek transparansi anggaran serta potensi patronase politik.
Patronase politik merujuk pada hubungan atau praktik pemberian keuntungan dan dukungan yang dikaitkan dengan kepentingan politik.
Tuntutan ketiga adalah menghentikan kebijakan pajak yang dinilai menindas rakyat.
GERAM menolak kebijakan pajak yang dinilai membebani masyarakat miskin dan pekerja serta mendorong penerapan sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar.
Pajak progresif merupakan sistem perpajakan dengan beban pajak yang meningkat sesuai dengan tingkat kemampuan atau dasar pengenaan pajak.
Tuntutan keempat adalah mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, ilmiah, serta berkualitas.
GERAM menolak komersialisasi kampus dan pemangkasan anggaran layanan dasar publik.
Tuntutan kelima adalah menurunkan harga kebutuhan pokok dan menaikkan upah buruh.
GERAM meminta pengendalian harga barang kebutuhan pokok serta jaminan upah layak bagi pekerja.
Tuntutan keenam adalah menetapkan bencana di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur atau NTT sebagai bencana nasional.
Tuntutan tersebut berkaitan dengan percepatan mobilisasi bantuan nasional dan pemulihan bagi wilayah terdampak.
Tuntutan ketujuh adalah menjamin serta memenuhi hak-hak pekerja rumah tangga atau PRT.
GERAM mendorong adanya regulasi perlindungan hukum yang efektif, upah layak, dan jam kerja yang manusiawi bagi pekerja rumah tangga.
Tuntutan kedelapan adalah melaksanakan demiliterisasi dan menghentikan pembangunan batalyon.
Demiliterisasi merupakan pengurangan atau penghapusan peran dan pengaruh militer dalam bidang tertentu.
GERAM menolak perluasan peran militer dalam ruang sipil serta menegaskan prinsip supremasi sipil.
Tuntutan kesembilan adalah menghentikan kriminalisasi aktivis dan membebaskan seluruh tahanan politik.
Kelompok tersebut menolak kriminalisasi terhadap pejuang hak asasi manusia, agraria, buruh, serta bentuk ekspresi demokratis.
Tuntutan kesepuluh adalah menyita seluruh aset koruptor.
GERAM menuntut pelaku korupsi dipenjara serta aset hasil kejahatan korupsi dirampas untuk dialokasikan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana.
RMP4 Datang dengan Agenda Berbeda, Dukung Program MBG
Di tengah kelompok-kelompok yang membawa berbagai tuntutan kepada pemerintah dan DPR, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo atau RMP4 hadir dengan agenda yang berbeda.
Kelompok tersebut dijadwalkan mengikuti aksi di Jakarta pada Kamis, 27 Agustus 2026 dengan membawa dukungan terhadap sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu program yang didukung adalah Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Untuk mengikuti aksi di ibu kota, sebanyak 500 tiket telah dipersiapkan untuk memberangkatkan para peserta.
RMP4 berasal dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.
Massa yang tergabung di dalam kelompok tersebut berasal dari berbagai latar belakang profesi.
Di antaranya tukang becak, buruh peternakan lele, kuli, tukang, sopir, sales, serta profesi lainnya.
Salah satu koordinator lapangan RMP4 bernama Mahrus Ali.
Berbeda dengan GERAM yang membawa tuntutan penghentian dan evaluasi program MBG, RMP4 menyatakan dukungan terhadap program tersebut.
Meski memberikan dukungan, RMP4 tetap meminta adanya perbaikan tata kelola dalam pelaksanaan program MBG.
Kelompok tersebut juga meminta dilakukan evaluasi terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
SPPG merupakan satuan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyediaan dan pemenuhan kebutuhan gizi dalam pelaksanaan program terkait.
RMP4 disebut sebagai kelompok yang masih relatif baru.
Kelompok ini dibentuk sebagai respons terhadap gelombang aksi penolakan terhadap program MBG yang dilakukan mahasiswa di sekitar kawasan Bundaran HI atau Hotel Indonesia, Jakarta, pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Sebelumnya, sekitar 200 orang dari RMP4 juga telah menggelar aksi di Kabupaten Bangkalan, Madura, pada Sabtu, 22 Agustus 2026.
Aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis.
Melihat Jumlah Aksi Demo di Kaltim
Sepanjang tahun 2025, aktivitas demonstrasi di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan dinamika yang cukup beragam di setiap daerah.
Berdasarkan data yang bersumber dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dan diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat sebanyak 66 kegiatan demonstrasi terjadi di berbagai kabupaten dan kota.
Demonstrasi sendiri merupakan bentuk penyampaian aspirasi atau pendapat di muka umum yang dilakukan oleh sekelompok orang.
Biasanya, aksi ini dilakukan untuk menyuarakan tuntutan terkait kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, isu sosial, maupun kepentingan politik.
Dalam praktiknya, demonstrasi merupakan bagian dari hak demokrasi masyarakat yang dijamin oleh undang-undang, selama dilakukan secara tertib dan sesuai aturan.
Dari total 66 aksi tersebut, sebagian besar dipicu oleh isu ekonomi sebanyak 35 kasus, diikuti isu sosial sebanyak 28 kasus, serta isu politik sebanyak 3 kasus.
Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ekonomi masih menjadi pemicu utama masyarakat dalam menyampaikan aspirasi di Kalimantan Timur.
Samarinda Paling Tinggi, Ini 5 Daerah dengan Demonstrasi Terbanyak
Jika dilihat berdasarkan wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) di masing-masing kabupaten dan kota, terdapat lima daerah dengan jumlah demonstrasi tertinggi sepanjang 2025.
Kelima wilayah ini mencerminkan pusat aktivitas sosial dan ekonomi yang cukup tinggi di Kalimantan Timur.
1. Kota Samarinda – 27 Aksi Demonstrasi
Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda mencatat jumlah demonstrasi tertinggi dengan total 27 aksi.
Dari jumlah tersebut, 15 di antaranya berkaitan dengan isu ekonomi, sementara 12 lainnya terkait isu sosial.
Tidak terdapat aksi demonstrasi bertema politik di wilayah ini sepanjang 2025.
Tingginya angka ini mencerminkan peran Samarinda sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan aktivitas masyarakat.
2. Kabupaten Berau – 12 Aksi Demonstrasi
Di posisi kedua terdapat Kabupaten Berau dengan total 12 aksi demonstrasi.
Mayoritas demonstrasi di wilayah ini didominasi oleh isu sosial sebanyak 8 kasus, sementara sisanya 4 kasus terkait ekonomi.
Tidak tercatat adanya demonstrasi politik di Berau sepanjang tahun tersebut.
3. Kabupaten Kutai Kartanegara – 9 Aksi Demonstrasi
Kutai Kartanegara menempati posisi ketiga dengan total 9 aksi demonstrasi.
Distribusi isu di wilayah ini cukup berimbang, dengan 4 aksi terkait ekonomi, 4 aksi sosial, dan 1 aksi politik.
Ini menjadikan Kutai Kartanegara sebagai salah satu daerah yang mengalami variasi isu dalam demonstrasi.
4. Kota Balikpapan – 7 Aksi Demonstrasi
Balikpapan sebagai kota industri dan bisnis mencatat 7 aksi demonstrasi.
Dari jumlah tersebut, 5 aksi berkaitan dengan isu ekonomi, 1 aksi sosial, dan 1 aksi politik.
Hal ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi menjadi perhatian utama masyarakat di kota ini.
5. Kota Bontang – 6 Aksi Demonstrasi
Posisi kelima ditempati Kota Bontang dengan total 6 aksi demonstrasi.
Rinciannya terdiri dari 4 aksi ekonomi, 1 aksi sosial, dan 1 aksi politik. Sebagai kota industri, isu ekonomi kembali menjadi dominan dalam aksi demonstrasi di wilayah ini.
Sebaran Demonstrasi di Daerah Lain
Selain lima daerah dengan jumlah demonstrasi tertinggi, terdapat sejumlah wilayah lain di Kalimantan Timur yang juga mencatat aktivitas demonstrasi, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil.
Kabupaten Paser mencatat 2 aksi demonstrasi yang terdiri dari 1 isu ekonomi dan 1 isu sosial.
Jumlah yang sama juga terjadi di Kabupaten Kutai Timur dengan total 2 aksi, masing-masing terkait isu sosial dan ekonomi, meskipun terdapat catatan bahwa data ekonomi tidak sepenuhnya terlihat dalam rincian.
Selanjutnya, Kabupaten Penajam Paser Utara hanya mencatat 1 aksi demonstrasi yang berkaitan dengan isu ekonomi.
Sementara itu, dua wilayah lainnya, yaitu Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu, tidak mencatat adanya kegiatan demonstrasi sepanjang tahun 2025.
Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat aktivitas sosial dan dinamika masyarakat di masing-masing daerah.
Wilayah dengan tingkat urbanisasi dan aktivitas ekonomi tinggi cenderung memiliki frekuensi demonstrasi yang lebih besar dibandingkan daerah yang relatif lebih tenang.
Dominasi Isu Ekonomi dan Sosial
Jika dilihat secara keseluruhan, isu ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat melakukan demonstrasi.
Isu ekonomi dalam konteks ini dapat mencakup berbagai hal, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, upah pekerja, kebijakan perusahaan, hingga persoalan tenaga kerja.
Sementara itu, isu sosial juga menjadi perhatian signifikan dengan 28 kasus. Isu sosial biasanya berkaitan dengan pendidikan, lingkungan, konflik masyarakat, hingga pelayanan publik.
Adapun isu politik relatif kecil dengan hanya 3 kasus, yang menunjukkan bahwa demonstrasi di Kalimantan Timur lebih banyak dipicu oleh kebutuhan praktis masyarakat dibandingkan kepentingan politik.
