TRIBUNKALTIM.CO - Aktivis 98 Yulian Paonganan atau Ongen menilai relawan Pro Jokowi (Projo) sebagai “relawan semu” setelah pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi soal kemungkinan percepatan Pemilu 2029 menjadi sorotan publik.
Menurut Ongen, Projo belum menunjukkan arah gerakan politik yang jelas setelah era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Ia menilai aktivitas organisasi tersebut kembali ramai ketika dinamika politik nasional mulai menghangat.
Pernyataan Ongen itu kemudian mendapat respons dari Sekjen Projo Freddy Alex Damanik.
Baca juga: Denny Indrayana Sorot Ekspresi Jokowi Saat Budi Arie Bahas Potensi Prabowo Jatuh Sebelum 2029
Ia membantah anggapan tersebut dan menegaskan Projo merupakan organisasi relawan yang memiliki struktur, jaringan hingga daerah, serta sikap politik.
“Projo itu relawan semu. Ramai ketika ada kepentingan politik, setelah itu tidak jelas arahnya,” ujar Ongen dalam pernyataannya, Selasa (25/8/2026).
Menurut Ongen, citra Projo sebagai organisasi relawan Jokowi membuat keberadaan kelompok tersebut sulit dilepaskan dari dinamika politik kekuasaan.
Ia menilai aktivitas Projo lebih sering terlihat dalam mobilisasi politik dibandingkan gerakan kerelawanan yang konsisten.
Ongen menyebut fenomena tersebut secara satir mirip dengan istilah “kabinet bayangan” yang digunakan Feri Amsari dan kawan-kawan untuk menggambarkan kelompok di luar struktur pemerintahan yang seolah memiliki pengaruh dalam menentukan arah politik.
“Kalau istilah kabinet bayangan yang dibikin Feri Amsari Cs itu, ya maksudnya cuma perumpamaan saja. Jangan dianggap sebagai kabinet resmi pemerintah,” kata Ongen.
Sosok yang dikenal sebagai perngkritik keras Jokowi dan sempat terjerat kasus UU ITE itu mengungkapkan Projo bukan bagian dari kabinet pemerintahan secara formal.
Tetapi, menurut Ongen, kedekatan organisasi relawan dengan lingkaran kekuasaan sering membuat batas antara gerakan relawan dan kepentingan politik menjadi kabur.
“Projo identik dengan relawan Jokowi. Tapi pertanyaannya, setelah era Jokowi, Projo ini sebenarnya mau menjadi apa? Kalau hanya muncul ketika pemilu atau momentum politik, publik juga bisa menilai sendiri,” ujarnya.
Penyandang gelar doktor ilmu kelautan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) itu juga menyindir sejumlah elite relawan yang menurutnya terlalu percaya diri dalam membaca arah politik nasional.
Menurutnya, dinamika kekuasaan tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan pernyataan elite organisasi relawan.
“Jangan merasa relawan adalah penentu kekuasaan. Kekuasaan itu ada mekanismenya, ada konstitusinya, dan ada rakyat yang menentukan,” ungkap Ongen.
“Kalau relawan cuma ramai menjelang pemilu, lalu setelah itu sibuk mencari posisi dan pengaruh, publik berhak bertanya, ini sebenarnya relawan atau kendaraan politik?” ungkapnya.
Baca juga: Budi Arie Bicara Pemilu 2029 Bisa Lebih Cepat di Depan Jokowi, Ini Kata Pengamat
Menanggapi hal tersebut, Sekjen Projo, Freddy Alex Damanik meminta Ongen membedakan antara relawan, partai politik, dan kabinet sebelum membuat analogi.
"Kalau Projo disebut 'relawan semu', pertanyaan saya sederhana, semu menurut ukuran siapa? Projo itu lahir dari gerakan rakyat, tumbuh bersama rakyat, dan sudah melewati berbagai kontestasi politik sejak 2013," ungkap Freddy saat dihubungi Tribunnews.com redaksi Solo, Rabu.
"Jadi kalau ada orang yang baru melihat Projo ketika isu politik sedang ramai, jangan kemudian menyimpulkan Projo baru muncul ketika politik ramai. Itu namanya pengamatan yang malas, bukan analisis politik," tegasnya.
Freddy juga menyebut Projo tidak pernah mengklaim sebagai kabinet, apalagi kabinet bayangan.
"Kami juga tidak pernah mengaku sebagai pemerintah. Projo adalah organisasi relawan yang memiliki sikap politik dan hak politik. Projo adalah pendukung pemerintah Prabowo-Gibran sejak awal sampai saat ini," ungkap Freddy.
Freddy justru heran ketika Projo melakukan kajian politik, riset, membaca momentum dan menyampaikan pandangan, kemudian dianggap sebagai sesuatu yang aneh.
"Apakah relawan harus selalu berdiri di pinggir jalan sambil membawa poster supaya dianggap relawan? Projo punya struktur organisasi, punya jaringan sampai daerah, punya kader dan punya tradisi politik. Kami tidak perlu meminjam istilah 'kabinet bayangan' hanya untuk terlihat intelektual," ungkapnya.
Sebelumnya, pada video viral terlihat Budi Arie mengajak audiensnya untuk tidak terpaku pada skenario politik konvensional menuju Pemilu 2029.
Budi Arie menyinggung insting politiknya mengenai kemungkinan adanya percepatan.
"Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, 'Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?'. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?" ucap Budi Arie yang langsung dijawab seruan "Siap!" dari audiens.
Lebih jauh, Budi Arie mendeskripsikan kondisi masyarakat saat ini sebagai sebuah anomali.
Ia membandingkan dinamika sosial dan ekonomi saat ini dengan patahan sejarah pada masa transisi Orde Baru ke Reformasi tahun 1997-1999.
"Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun 97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy," ucap Budi Arie.
Baca juga: Pernyataan Budi Arie soal Pemilu 2029 Dinilai Adu Domba Jokowi-Prabowo, Sekjen Projo: Sikap Pribadi
Budi Arie Setiadi meminta maaf buntut pernyataannya yang menyebut adanya potensi percepatan Pemilu 2029.
Adapun pernyataannya itu viral melalui sebuah potongan video dalam sebuah forum yang turut dihadiri oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Di sisi lain, pernyataannya itu pun memicu berbagai kritik dari berbagai pihak.
"Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini, yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Arie Setiadi memohon maaf bagi pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut," katanya dalam sebuah video yang diterima Tribunnews.com redaksi Solo, Jawa Tengah, Kamis (26/8/2026).
Budi Arie menegaskan bahwa pernyataannya tersebut bukanlah sikap resmi dari Projo, tetapi merupakan analisis pribadi.
Lalu, dia juga mengungkapkan bahwa pernyataannya itu tidak berkaitan dengan Jokowi.
"Saya ingin menyampaikan bahwa pernyataan dan analisa tersebut merupakan pernyataan dan analisa pribadi saya."
"Lalu pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan mengkaitnya dengan Bapak Joko Widodo," tegasnya.
Budi Arie juga mengaku siap menerima konsekuensi apapun buntut dari pernyataannya tersebut. (*)
