BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa akan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8). Massa dari sejumlah daerah dijadwalkan datang dengan membawa tuntutan yang beragam.
Di tengah rencana aksi tersebut, DPR RI memastikan aktivitas kelembagaan tetap berjalan normal.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan rapat paripurna tetap digelar sesuai agenda, kemudian dilanjutkan kegiatan alat kelengkapan dewan (AKD).
“Jadi sampai sejauh ini jalannya normal aja,” kata Doli di Gedung DPR RI, Rabu (26/8).
Agenda paripurna mencakup pengambilan keputusan atas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2026, pembahasan RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangannya, serta sejumlah agenda legislasi lainnya, termasuk perkembangan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.
Doli menegaskan DPR terbuka terhadap masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi.
Menurut dia, menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara.
“Kalau memang besok mau hadir kami menerima dengan terbuka, menyambut dengan baik,” ujarnya.
Ketua DPR Puan Maharani juga memastikan gedung parlemen terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Bahkan, pimpinan DPR disebut dapat menemui perwakilan massa aksi.
“Partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR,” kata Puan, Rabu.
Meski demikian, Puan meminta demonstrasi berlangsung tertib dan tidak berujung kericuhan.
“Jangan sampai (ada kericuhan), lebih baik kita menjaga ketertiban, kita menjaga semuanya berjalan dengan baik, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Disebut Dicegat
Menjelang aksi, rombongan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang hendak menuju Jakarta dilaporkan dicegat aparat pada Rabu siang.
Koordinator AMPB Teguh Istianto menyebut sekitar 200 warga menggunakan empat bus tertahan sebelum memasuki jalan tol. Teguh menilai tindakan tersebut sebagai upaya menghalangi kebebasan menyampaikan pendapat.
Ia memastikan massa Pati datang ke Jakarta tanpa niat membuat kericuhan.
“Kami datang ke Jakarta itu tidak mau membuat rusuh, tidak, tapi kami mau ketemu sama DPR untuk bisa segera mensahkan undang-undang perampasan aset dan undang-undang untuk hukuman mati koruptor,” katanya.
Selain AMPB, sejumlah pengemudi ojek online (ojol) dan kurir online menyatakan akan bermalam di sekitar Kompleks Parlemen untuk mengawal massa Pati beserta logistik donasi.
“Kami siap pasang badan untuk mengamankan Mas Botok dan kawan-kawan dari Pati sebisa dan semampu kita,” kata perwakilan Ojol Borobudur, Umar Kiting.
Empat Kelompok
Aksi Kamis dijadwalkan melibatkan sejumlah kelompok. AMPB membawa tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset, penuntasan dugaan korupsi di Kabupaten Pati, serta persoalan pemblokiran rekening donasi operasional aksi.
Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) membawa tiga tuntutan, yakni pengesahan RUU Perampasan Aset, hukuman mati bagi koruptor, dan penurunan harga kebutuhan pokok. Sekitar 2.000 warga AMDB sebelumnya dijadwalkan berunjuk rasa di DPRD Kota Depok sebelum bergabung dengan massa di Jakarta.
Sementara itu, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) yang terdiri atas 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil memperkirakan sekitar 1.000 peserta hadir. Mereka membawa 10 tuntutan yang mencakup isu demokrasi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, militerisme, kriminalisasi aktivis, hingga pemberantasan korupsi.
Dari Bangkalan, Jawa Timur, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) juga dijadwalkan hadir. Mereka membawa dukungan terhadap sejumlah program Presiden Prabowo Subianto, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), sembari meminta evaluasi tata kelolanya.
Siapkan Pengamanan
Polri menyatakan menghormati hak warga menyampaikan pendapat di muka umum. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir meminta peserta aksi menjaga ketertiban dan tidak mengganggu hak masyarakat lain.
“Polri siap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Kami menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum,” kata Isir.
Polda Metro Jaya juga menyiapkan pola pengamanan untuk mengantisipasi aksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto memastikan situasi Jakarta tetap aman dan kondusif.
Rekayasa lalu lintas di sekitar Gedung DPR/MPR RI bersifat situasional, terutama jika jumlah massa berdampak terhadap arus kendaraan. Sejumlah ruas yang perlu diwaspadai antara lain Jalan Gatot Subroto, Gerbang Pemuda, Palmerah Timur, Gelora, Asia Afrika, Tentara Pelajar, hingga kawasan Semanggi.
Polisi juga mengantisipasi kemungkinan penyusupan dan provokasi.
Pengamanan dilakukan melalui patroli kewilayahan, patroli siber, intelijen, serta pemeriksaan di lapangan. (Kompas.com)
