SRIPOKU.COM - Memasuki Bab 2 dalam mata pelajaran Sejarah Kelas 12 SMA Kurikulum Merdeka, peserta didik diajak untuk mempelajari materi "Demokrasi Liberal hingga Demokrasi Terpimpin".

Materi ini membahas babak penting dalam perjalanan politik dan pemerintahan Indonesia pasca-kemerdekaan.

Peserta didik diajak untuk menganalisis bagaimana bangsa Indonesia berksperimen dengan sistem pemerintahan parlementer pada era Demokrasi Liberal hingga beralih ke sistem terpusat pada era Demokrasi Terpimpin.

Baca juga: Ringkasan Materi Sejarah Kelas 11 SMA Bab 2 Pergerakan Kebangsaan Indonesia Kurikulum Merdeka 2026

Berikut adalah ringkasan materi Sejarah Kelas 12 SMA Bab 2 Demokrasi Liberal hingga Demokrasi Terpimpin yang dirangkum secara padat dan terstruktur untuk mempermudah proses belajar-mengajar.

1. Masa Demokrasi Liberal (1950–1959)

Masa Demokrasi Liberal ditandai dengan penerapan sistem parlementer di mana kabinet bertanggung jawab kepada parlemen (DPR):

• Sering Terjadi Pergantian Kabinet: Kekuatan politik didasarkan pada koalisi partai di parlemen. Akibatnya, terjadi instabilitas politik dengan bergantinya tujuh kabinet dalam kurun waktu 9 tahun (di antaranya Kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamidjojo, dan Djuanda).
• Pemilu Pertama 1955: Diselenggarakan dua tahap untuk memilih anggota DPR dan anggota Konstituante. Pemilu ini berjalan demokratis dan aman, memunculkan empat partai besar: PNI, Masyumi, NU, dan PKI.
• Kegagalan Konstituante: Badan Konstituante yang bertugas menyusun UUD baru mengalami jalan buntu akibat perdebatan sengit mengenai dasar negara.

2. Peralihan Menuju Demokrasi Terpimpin

Ketidakstabilan politik pada era Demokrasi Liberal mendorong Presiden Soekarno mengambil langkah politik besar:

• Dekrit Presiden 5 Juli 1959: Menjadi titik balik berahirnya Demokrasi Liberal. Isi pokok Dekrit Presiden meliputi pembubaran Konstituante, berlakunya kembali UUD 1945, tidak berlakunya UUDS 1950, serta pembentukan MPRS dan DPAS.
• Konsep Demokrasi Terpimpin: Demokrasi yang dipahami Soekarno sebagai demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, namun dalam praktiknya kekuasaan berpusat pada tangan Presiden.

3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965)

Pada masa ini, dinamika politik domestik dan luar negeri Indonesia mengalami perubahan signifikan:

• Peta Politik Domestik: Terjadi konsentrasi kekuatan politik pada tiga pilar utama, yaitu Presiden Soekarno, TNI Angkatan Darat, dan PKI.
• Kebijakan Luar Negeri: Indonesia menerapkan politik luar negeri yang agresif dan konfrontatif, seperti perjuangan pembebasan Irian Barat (Trikora), konfrontasi Malaysia (Dwikora), serta pembentukan poros Jakarta-Peking.
• Kondisi Ekonomi: Terjadi krisis ekonomi yang berat akibat tingginya laju inflasi (hiperinflasi), proyek-proyek mercusuar, dan menurunnya kegiatan ekspor-impor.

4. Nilai Pembelajaran Sejarah

Melalui bab ini, siswa dibimbing untuk mengambil pelajaran bahwa kestabilan politik dan kepatuhan terhadap konstitusi merupakan syarat mutlak dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional dan persatuan bangsa.***