Laporan Wartawan Serambi Indonesia Dede Rosadi I Aceh Singkil 

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Bupati Aceh Singkil, Safriadi Oyon menegaskan komitmennya menjaga kelestarian Taman Wisata Alam (TWA) Kepulauan Banyak.

Ia juga memastikan bahawa TWA Kepulauan Banyak memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Safriadi dalam konsultasi publik review dokumen penataan Blok Pengelolaan dan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) TWA Kepulauan Banyak di Aula Bappeda Aceh Singkil, Kamis (27/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, BKSDA Aceh, BPKH Wilayah XVIII Aceh, Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Asisten 2 Setdakab Aceh Singkil, Faisal sejumlah kepala SKPK terkait, camat Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat.

Selain itu, hadir juga Kepala Seksi Konservasi Wilayah II BKSDA Aceh serta unsur terkait lainnya termasuk NGO Fauna dan Flora, WCS-IP, FFI, Laut Nusantara, YAKOPI, Ecosystem Impact, tokoh masyarakat serta para pelaku wisata.

Dalam kesempatan itu, Safriadi menyampaikan apresiasi kepada BKSDA Aceh yang telah membuka ruang dialog dan partisipasi publik dalam proses penataan dan pengelolaan kawasan TWA Kepulauan Banyak.

“Kepulauan Banyak adalah kekayaan alam, identitas daerah, ruang hidup masyarakat, sekaligus aset masa depan Aceh Singkil," kata Safriadi.

Menurutnya, penataan kawasan harus dilakukan secara proporsional.

Dengan menempatkan konservasi, kepentingan masyarakat dan pengembangan ekonomi berkelanjutan dalam satu keseimbangan.

Konservasi sebutnya harus kuat, masyarakat harus terlindungi, dan potensi ekonomi harus tumbuh secara berkelanjutan.

"Jangan sampai konservasi hanya berbicara tentang menjaga kawasan, tetapi mengabaikan masyarakat yang sejak dahulu hidup berdampingan dengan alam,” tukasnya.

Baca juga: Hari Ini, PPPK Paruh Waktu Aceh Singkil Dilantik

Bupati juga menegaskan dukungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terhadap penataan kawasan dan penyusunan RPJP TWA Kepulauan Banyak.

Dengan catatan seluruh proses harus transparan, berbasis data, memperhatikan kondisi riil di lapangan serta melibatkan masyarakat.

Tidak sekadar menghasilkan dokumen yang baik di atas kertas, tetapi harus melahirkan kebijakan yang tepat, implementatif, dan memberikan kepastian bagi masyarakat serta keberlanjutan kawasan.

Oleh karena itu, ia berharap konsultasi publik menjadi ruang untuk menyerap berbagai pandangan, persoalan, kebutuhan dan gagasan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan. 

"Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, siap bersinergi dengan BKSDA Aceh dan seluruh pihak untuk membangun tata kelola Kepulauan Banyak yang lebih baik," kata Safriadi.(*)