WARTAKOTALIVE.COM, PANCORAN MAS - Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Air, Retno Marsudi turut hadir dalam perayaan Hari Danau Sedunia (HDS) di Universitas Indonesia (UI), Kamis (27/8/2026).
Pada momen tersebut, Retno menceritakan perjalanan penetapan HDS memiliki rekam jejak panjang yang bermula dari komitmen global di ajang World Water Forum ke-10 pada Mei 2024.
Momentum tersebut berlanjut hingga Sidang Majelis Umum PBB secara resmi menetapkan tanggal 27 Agustus sebagai peringatan Hari Danau Sedunia melalui sebuah resolusi khusus.
"Jadi kalau kita bicara danau hari ini, kita harus mundur balik di Mei 2024 mulai dari World Water Forum yang ke-10 yang tadi saya sebutkan, all the way sampai di UN Majelis Umum PBB sampai ada sebuah resolusi yang khusus mengakui 27 Agustus sebagai Hari Danau Sedunia," kata Menteri Luar Negeri RI.
Penetapan tanggal peringatan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah seruan untuk menggerakkan aksi nyata dalam menjaga keberlangsungan ekosistem perairan darat tersebut.
Tantangan utama saat ini berfokus pada langkah konkret dalam melindungi serta mengelola danau secara berkelanjutan demi generasi mendatang.
"Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bukan hanya penetapan dari Hari Danau tersebut, tetapi bagaimana kita memaknainya, bagaimana kita take action untuk memproteksi dan juga untuk mengelola secara berkelanjutan danau-danau ini," ujarnya.
Baca juga: Kapolres Pastikan Kota Bekasi Kondusif, Tak Ada Pergerakan Massa ke DPR RI
Keberadaan danau memegang peranan vital bagi kelangsungan hidup manusia karena posisinya sebagai salah satu penopang dan sumber pasokan air bersih utama.
Di saat yang sama, krisis air global kini tengah mengancam berbagai belahan dunia dan menjadi tantangan besar yang membutuhkan perhatian mendesak.
Isu krusial mengenai tata kelola air dan pemulihan danau ini akan menjadi agenda utama dalam Konferensi Air PBB yang digelar tahun ini.
Meski tantangan ekologis yang dihadapi setiap negara berbeda-beda, seluruh dunia memiliki satu misi tunggal untuk menyelamatkan danau melalui kolaborasi global.
"Jadi intinya itu teman-teman, pesan yang ingin saya sampaikan adalah tantangan yang dihadapi danau-danau di dunia pasti beragam, tetapi ada satu goal yang sama, yaitu adalah memproteksi dan mengelola secara sustainable. Caranya bagaimana? Dengan kerja sama," ungkapnya.
Sinergi internasional menjadi kunci utama yang terus didorong, khususnya dalam peningkatan kapasitas tata kelola lingkungan di setiap negara.
Selain peningkatan kapasitas, aspek pembiayaan, investasi hijau, dan pertukaran pengalaman antarnegara menjadi pilar penting yang harus segera direalisasikan.
Kepemimpinan Indonesia yang telah terbangun sejak 2024 menjadi modal kuat untuk terus mengawal isu strategis danau dan ketersediaan air bersih di tingkat internasional.
Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, mengungkapkan rasa prihatinnya atas kondisi mayoritas danau di Indonesia yang kian memprihatinkan akibat pencemaran hebat.
"Terjadi polusi air yang luar biasa," tegas Jumhur.
Ia menegaskan bahwa salah satu biang kerok dari kerusakan ekosistem tersebut adalah maraknya praktik bisnis keramba ikan yang tak terkendali.
Penumpukan sisa pakan ternak selama bertahun-tahun hingga mencapai ketebalan bermeter-meter di dasar danau dinilai membusuk dan merusak produktivitas perairan.
Baca juga: Pesan Ahok di Depan Tokoh Tionghoa: Beda Bukan Alasan Merasa Rendah
Kondisi tersebut dianggap sangat tidak adil karena area danau yang seharusnya menjadi milik bersama justru dikuasai segelintir pihak hingga merugikan masyarakat luas.
Guna mengatasi persoalan menahun ini, KLH tengah mengkaji langkah tegas berupa skema pemulihan dan pembersihan danau secara menyeluruh.
Rencana restorasi selama tiga bulan akan diberlakukan, di mana para pengusaha keramba diwajibkan tetap bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan para pekerja mereka.
"Kamu harus menggaji orang-orang yang selama ini kamu gaji itu selama 3 bulan, tapi kamu enggak dapat apa-apa, dalam rangka merestor danaunya itu," ujarnya.
Langkah keras ini ditujukan kepada pemilik modal yang selama ini meraup keuntungan berlimpah namun mengabaikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
Pemerintah tidak ragu mengambil alih izin pengelolaan jika para investor menolak skema pemulihan dan keberlanjutan lingkungan tersebut.
Jumhur mengingatkan para pelaku usaha agar meninggalkan pola bisnis lama yang merusak alam demi mengejar keuntungan finansial belaka.
"Jadi sekarang sudah zamannya orang cari duit bisa kaya raya dengan cara juga memuliakan bumi, memuliakan lingkungan," pungkasnya. (m38)
