TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, mengenai wacana percepatan pemilihan umum (Pemilu) sebelum 2029.
Puan menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus mengikuti ketentuan konstitusi yang mengatur masa pemerintahan selama lima tahun.
Ia mengatakan, Indonesia merupakan negara hukum. Sehingga, seluruh pihak harus menaati aturan yang telah ditetapkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
"Sesuai dengan konstitusi, pemerintahan itu berjalan sesuai undang-undangnya per lima tahun. Jadi ikuti konstitusi yang ada dan ya sebagai warga negara yang taat hukum ya ikuti semua aturan itu dengan sebaik-baiknya," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Puan menjelaskan, ketentuan mengenai penyelenggaraan Pemilu setiap lima tahun telah menjadi bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia.
Sebab itu, pelaksanaan Pemilu semestinya dilakukan sesuai siklus yang telah ditetapkan.
Baca juga: Elite Golkar Kaget Budi Arie Bicara Percepatan Pemilu di Samping Jokowi, Singgung soal Makar
"Pemilu per lima tahun ya kita lakukan setiap lima tahun," ujar Ketua DPP PDIP itu.
Jagat maya dihebohkan dengan beredarnya potongan video Budi Arie Setiadi saat berbicara di hadapan Jokowi dan sejumlah audiens.
Video tersebut memicu gelombang spekulasi politik.
Dalam rekaman itu, mantan Menteri Koperasi ini mengajak audiensnya untuk tidak terpaku pada skenario Pemilu 2029.
Ia bahkan mengaku telah membisikkan insting politiknya secara langsung kepada Jokowi.
Baca juga: Respons Pernyataan Budi Arie, PSI Pastikan Dukung Prabowo-Gibran Sampai Akhir Masa Jabatan
"Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, 'Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?'. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?" ucap Budi Arie yang langsung dijawab seruan "Siap!" dari audiens.
Lebih jauh, Budi Arie mendeskripsikan kondisi masyarakat saat ini sebagai sebuah anomali.
Ia membandingkan dinamika sosial dan ekonomi saat ini dengan patahan sejarah pada masa transisi Orde Baru ke Reformasi tahun 1997-1999.
"Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun 97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy," ucap Budi Arie.
Sementara itu, Budi Arie telah menyampaikan klarifikasi atas potongan video tersebut.
Ia menyampaikan permohonan maaf terhadap pihak yang tak berkenan.
"Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisis saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut," kata Budi Arie, dalam unggahannya di media sosial pribadinya pada Rabu (26/8/2026).
"Pernyataan dan analisis tersebut merupakan pernyataan dan analisis pribadi saya. Pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan kait-mengkait dengan Bapak Joko Widodo," lanjut Budi Arie.
Budi Arie juga menyatakan siap menerima konsekuensi dari pernyataan tersebut.
"Saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisis dan pernyataan saya tersebut," ujar dia.
