TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo meyebut, hingga kini pihaknya belum melihat secara detail kajian pengelolaan transportasi laut yang akan dikerjakan Transjakarta. 

Francine mengatakan, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta sejauh ini belum memaparkan kajian terkait penyerahan mandat pengelolaan transportasi laut ke Transjakarta.

"Jadi, sampai saat ini belum ada paparan dari Dinas Perhubungan ke Komisi B terkait dengan kajian dari rencana transportasi laut tersebut. Karena kajiannya pun juga sampai saat ini belum ada," kata Francine, Kamis (27/8/2026). 

Menurut Francine, Dishub atau Transjakarta seharusnya membuat kajian terlebih dahulu sebelum operasional pengelolaan trans laut benar-benar diambil alih ke BUMD.

"Harusnya itu ada kajian terlebih dahulu, gitu kan. Memang bisa atau tidak transportasi laut ini secara jangka panjang akan menguntungkan atau bagaimana, gitu kan harus ada dong hitung-hitungannya," terang dia. 

Paling mendasar lanjut Francine, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga belum memberikan paparan secara jelas alasan rencana pengambil-alihan transportasi laut ke Transjakarta.

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta memiliki layanan transportasi laut yang saat ini sudah berjalan bernama JakBoat. 

JakBoat dikelola Dishun DKI Jakarta, tarif yang dikenakan untuk satu kali perjalanan ke Kepulauan Seribu berkisar Rp40 ribu. 

Menurut Francine, alasan pengambil-alihan atau pemindahan wewenang operasional harus dipaparkan secara mendetail sebelum benar-benar dilaksanakan.

"Kemudian juga siapa sebenarnya yang harusnya bertanggung jawab untuk mengelola, gitu. Apakah tetap di Dishub atau mungkin memang lebih efisien kalau digabungkan dengan Transjakarta. Tuh, jadi sampai hari ini belum ada kajian itu," tegas dia. 

Kajian lanjut Francine sangat penting, jika Transjakarta benar-benar ditugaskan mengelola transportasi laut ke Kepulauan Seribu. 

Misalnya lanjut dia, Pemprov DKI Jakarta atau Transjakarta harus memperhitungkan prediksi penumpang dan targetnya dalam sehari atau periode tertenu. 

Kemudian layanan transportasi laut yang nantinya dikelola Transjakarta apakah akan menyasar penumpang wisatawan, atau justru untuk layanan publik. 

Jika memang diperuntukkan layanan publik, Pemprov DKI Jakarta perlu menghitung besaran subsidinya agar tiket yang ditetapkan dapat disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. 

Kan tentu namanya kalau kita investasi sesuatu, harapannya gitu, minimal-minimalnya jangan sampai rugikan. Tapi kalau misalnya dalam hal ini karena layanan publik dan harus nantinya mendapatkan bantuan subsidi, tentu juga harus diperhitungkan dong berapa besaran subsidinya," tegas dia. 

Jangan sampai lanjut dia, Pemprov DKI Jakarta harus menanggung beban biaya perawatan kapal tetapi dampak untuk masyarakat tidak dirasakan. 

"Kan kapal sendiri juga investasinya mahal. Jangan sampai sepi, gitu kan. Kalau sepi, nganggur, yang ada juga nanti kapalnya jadinya rusak gitu karena maintenance-nya kurang dan lain sebagainya," tegas dia.