TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Massa dair aliansi Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) turun ke jalan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera sahkan RUU Perampasan Aset Koruptor.
Tak hanya itu, massa Forum BEM DIY juga menyuarakan 9 tuntutan lainnya dalam aksi damai yang dilaksanakan pada Kamis siang (27/8/2026) di depan Kantor DPRD DIY.
Massa memulai aksinya dengan berjalan kaki dari titik kumpul menuju kantor DPRD DIY sembari membentangkan spanduk berisikan kritik terhadap pemerintah.
Sesampainya di Kantor DPRD DIY, mereka kemudian berorasi lalu melanjutkan ke rute selanjutnya di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta serta dititik akhir yakni di Nol Km Yogyakarta.
Jalannya aksi turut dikawal oleh aparat kepolisian yang berjaga-jaga mengamakan penyampaian aspirasi dari para mahasiswa tersebut.
Koordinator Aksi, Faturahman Djaguna, mengatakan ada dua tuntutan besar yang turut disuarakan para mahasiswa gabungan dari perwakikan BEM berapa kampus di DIY.
“Dua pokok isu besar yang pertama perkuat otonomi daerah dan fiskal daerah. Lalu yang kedua sahkan RUU Perampasan Aset,” katanya di sela-sala aksi.
Dia menilai tata pemerintahan yang terjadi saat ini adalah bentuk kekuasaan yang sentralistik.
Menurutnya, jika sistem ini tidak dibenahi maka akan berdampak pada pemerintah daerah.
Sementara alasan menyuarakan tuntutan pengasahan RUU Perampasan Aset, menurut Faturahman sebagai upaya pemberantasan korupsi yang sebenarnya.
Para koruptor menurutnya harus dibikin jera dengan perampasan aset-aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi.
“Tentunya Undang-undang Perampasan Aset ini didorong untuk bagaimana koruptor-koruptor yang masih di luar, masih merajalela di berbagai macam institusi-institusi kelembagaan kenegaraan, ini harus dibasmi,” tegas Faturahman.
Baca juga: Forum BEM Se-DIY Gelar Aksi dari DPRD hingga Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Ini Tuntutannya
Secara keseluruhan, para mahasiswa aliansi Forum BEM DIY menyampaikan tuntutannya, yakni :
1. Perkuat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal
2. Transparansi RUU perampasan aset dan segera disahkan
3. Hentikan sentralisasi pengelolaan sumber daya alam
4. Reformasi total Polri
5. Hentikan militerisme dalam kehidupan sipil
6. Sahkan RUU masyarakat adat dan perkuat hak masyarakat kepulauan
7. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan berkeadilan
8. Reformasi total parpol dan birokrasi
9. Perkuat pengawasan dan akuntabilitas penyelenggara negara
10. Evaluasi total dan pertanggungjawaban kebijakan kehutanan atas kebakaran hutan di Indonesia
Apabila tuntutan utama mereka terkait pengesahan RUU Perampasan Aset tak kunjung direspons hingga disahkan, mereka akan menggelar aksi dan mengerahkan massa dengan eskalasi yang lebih besar. (*)
