TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Pernyataan anggota DPRD Kota Medan, Golfrid Lubis, yang menilai hampir dua tahun kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas gagal dan belum menunjukkan terobosan, mendapat tanggapan berbeda dari sesama anggota DPRD Medan, Janses Simbolon.

Jansen, Politikus Fraksi Hanura ini menilai sejumlah program yang dijalankan Pemko Medan mulai berjalan dan dirasakan masyarakat.

Menurutnya, persoalan utama justru berada pada kinerja sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai belum maksimal menerjemahkan visi dan misi wali kota.

Janses pun mendorong Rico Waas segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan OPD, camat hingga lurah.

"Menurut saya kesalahannya terletak pada kadis-kadisnya. Untuk itu saya mendesak agar Wali Kota Medan Rico Waas segera melakukan evaluasi atas kinerja mulai dari pimpinan OPD, camat sampai ke tingkat lurah," tegas Ketua DPC Partai Hanura Kota Medan, Kamis (27/8/2026). 

Menurut Janses, kepala OPD memiliki peran penting dalam membantu wali kota merealisasikan program pembangunan.

Jika kinerja OPD tidak maksimal, sorotan publik pada akhirnya tetap diarahkan kepada kepala daerah.

"Para kadis bukan bekerja bagaimana agar visi dan misi Wali Kota Medan lewat program-program yang telah dicanangkannya terwujud dalam membangun Kota Medan. Mereka belum mampu bekerja sesuai apa yang diharapkan oleh pimpinan mereka, yaitu Rico Waas selaku Wali Kota Medan," ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut membuat Rico Waas seolah-olah terlihat lemah dan gagal menjalankan visi serta misinya.

Padahal, kata Janses, sejumlah program Pemko Medan mulai dirasakan masyarakat.

"Jadi pernyataan ini hanya untuk melengkapi pernyataan saudara Golfrid Lubis yang justru menurut saya kurang tepat diarahkan hanya kepada Wali Kota Medan saja. Dibutuhkan kerja sama semua pihak dalam mewujudkan visi, misi serta program kerja Wali Kota Medan," katanya.

Selain kinerja OPD, Janses turut menyoroti komitmen Pemko Medan mengalokasikan sekitar 35 persen APBD untuk pembangunan di wilayah Medan Utara.

Menurutnya, realisasi pembangunan di kawasan tersebut masih belum maksimal. 

Karena itu, ia kembali meminta wali kota mengevaluasi jajaran perangkat daerah hingga tingkat kewilayahan.

"Untuk itu, saya mendorong Wali Kota Medan segera melakukan evaluasi terhadap OPD-OPD, camat bahkan lurah yang dinilai tidak mampu menjalankan apa yang sudah dicanangkan untuk Kota Medan," pungkasnya.

Aktivis Soroti Kritik Golfrid soal Ekonomi Medan

Di sisi lain, kritik Golfrid Lubis yang mengaitkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi dengan kegagalan kepemimpinan Rico Waas juga mendapat sorotan dari aktivis mahasiswa Dion Hafiz Maulana Munthe.

Dion menilai kritik terhadap pemerintah daerah merupakan hal yang wajar dalam iklim demokrasi. Namun, menurut dia, kritik pejabat publik harus disertai data yang jelas, terukur, dan dapat diuji publik.

"Kritikan seorang anggota DPRD Medan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan harusnya berbasis data. Jangan sampai kritik pejabat publik justru menjadi konsumsi informasi yang liar dan tidak berdasar," kata Dion. 

Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Medan periode 2023-2024 itu menyinggung data yang pernah disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada April 2026.

Berdasarkan data tersebut, pertumbuhan ekonomi Kota Medan disebut mencapai 6,54 persen. Karena itu, menurut Dion, kondisi ekonomi Medan tidak bisa dinilai hanya berdasarkan satu indikator maupun kesan politik.

"Kritik silakan, tetapi harus diikuti data. Kami tidak hanya ingin mendengar penjelasan, tetapi ingin melihat data yang bisa diuji dan dipertanggungjawabkan di hadapan publik," tegasnya.

Dion mengakui kepemimpinan Rico Waas menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan politik, kebijakan hingga tuntutan pertanggungjawaban publik.

Namun, ia mempertanyakan dasar kritik terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi jika tidak disertai indikator serta sumber data yang jelas.

"Yang perlu kami analisis, kritik itu bermotif perbaikan atau justru politik narasi? Kalau yang dikritik pertumbuhan ekonomi dan inflasi, tentu harus ada data dan sumber datanya," ujarnya.

Menurut Dion, pernyataan tanpa basis data justru berisiko mengaburkan persoalan yang sebenarnya dihadapi masyarakat.

Kritik terhadap pemerintah, katanya, seharusnya diarahkan untuk menguji kebijakan dan mencari solusi, bukan sekadar membangun persepsi bahwa seluruh persoalan ekonomi merupakan akibat kegagalan kepala daerah.

Di sisi lain, Dion menilai sejumlah program Pemko Medan menunjukkan adanya upaya mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Ia mencontohkan pelaksanaan Car Free Day, Car Free Night, pesta kuliner serta berbagai kegiatan yang melibatkan bazar UMKM, termasuk rangkaian kegiatan pemerintah kota seperti MTQ.

"Di lapangan kami melihat ada kebijakan yang memberikan ruang kepada pelaku UMKM lebih hidup danbproduktif. Bahkan banyak di antaranya berasal dari kalangan Gen Z," katanya.

Dion juga menyoroti aktivitas perdagangan malam di kawasan Pasar Petisah. Menurut pengamatannya, kawasan yang sebelumnya relatif sepi pada malam hari kini mulai diramaikan pedagang jajanan.

Meski demikian, ia menegaskan geliat tersebut tetap perlu dibuktikan melalui indikator ekonomi yang terukur, bukan semata berdasarkan pengamatan lapangan.

Inflasi Tetap Jadi Pekerjaan Rumah

Kendati menekankan pentingnya penggunaan data, Dion tidak menutup mata terhadap persoalan inflasi yang masih menjadi beban masyarakat.

Ia menyebut data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi Kota Medan pada 2026 berada di kisaran 4 persen lebih. Angka tersebut, menurutnya, tetap harus menjadi perhatian serius Pemko Medan.

Sebab, dampak inflasi paling nyata dirasakan masyarakat ketika harga kebutuhan pokok meningkat dan tidak stabil.

"Di pasar tradisional banyak ibu-ibu mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok, mulai beras, gula, minyak goreng, ayam hingga ikan. Harga yang tidak stabil ini adalah persoalan nyata," katanya. 

Karena itu, Dion meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tidak berhenti pada rapat dan laporan administratif.

Pemerintah bersama instansi vertikal terkait, menurut dia, perlu memastikan langkah pengendalian inflasi benar-benar berdampak terhadap harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat.

"Jangan sampai inflasi tidak terkendali dan akhirnya rakyat semakin terbebani. Ini yang seharusnya menjadi perhatian bersama," pungkasnya.

(Dyk/Tribun-Medan.com)