TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Partai Golkar Gorontalo mengungkap materi rapat Fraksi Golkar DPRD Provinsi Gorontalo yang digelar pada Senin (24/8/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Bapilu Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo itu membahas evaluasi terhadap Pemerintah Provinsi Gorontalo sekaligus pengisian sementara kekosongan posisi Fraksi Golkar pada dua alat kelengkapan dewan (AKD).

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalieb Lahidjun, mengatakan evaluasi terhadap pemerintah daerah menjadi salah satu materi strategis yang dibahas dalam rapat tersebut.

Baca juga: Kronologi Abang Bentor di Gorontalo Diduga Rudapaksa Penumpang Remaja 17 Tahun, Ancam Pakai Pisau

Namun, ia menegaskan rapat itu belum menghasilkan sikap resmi Fraksi Golkar yang dapat disampaikan kepada publik.

"Memang benar Fraksi Partai Golkar telah menggelar rapat pada hari Senin kemarin. Tapi sampai hari ini, saya maupun anggota fraksi lainnya belum pernah merilis hasil rapat ke publik," kata Ghalieb saat dikonfirmasi TribunGorontalo.com, Kamis (27/8/2026).

Menurut Ghalieb, hasil rapat masih harus dilaporkan dan dikonsultasikan kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie.

"Karena hasil rapat tersebut bersifat strategis dan masih harus dilaporkan dan dikonsultasikan kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo. Jadi sampai hari ini sebenarnya situasi masih normal-normal saja, belum ada hal yang berubah, sampai dengan adanya persetujuan DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo," jelasnya.

Dalam rapat tersebut, Fraksi Golkar mengevaluasi dua hal utama terkait posisi politik partai.

Pertama, fraksi membahas kinerja pemerintahan Gusnar Ismail dan Idah Syahidah Rusli Habibie sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo.

"Bagaimana kinerja pemerintahan Gusnar Ismail dan Idah Syahidah Rusli Habibie yang selama ini dikawal oleh Fraksi Golkar dalam memastikan jalannya pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan rakyat," jelas Ghalieb.

Kedua, Fraksi Golkar turut mempertimbangkan dampak dukungan politik terhadap pemerintah daerah terhadap kepentingan elektoral partai.

"Yang kedua, bagaimana dukungan terhadap pemerintah ini dapat memberikan efek elektoral terhadap Partai Golkar, mengingat Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, adalah bagian dari pemerintahan yakni sebagai Wakil Gubernur Gorontalo," lanjutnya.

Selain evaluasi pemerintahan, rapat juga membahas pengisian sementara posisi Fraksi Golkar pada dua AKD DPRD Provinsi Gorontalo yang saat ini mengalami kekosongan.

Kekosongan tersebut berkaitan dengan proses hukum yang sedang berlangsung terhadap salah satu anggota Fraksi Golkar.

Meski demikian, Ghalieb menegaskan pembahasan tersebut belum dapat dimaknai sebagai keputusan final fraksi.

Ia juga membantah anggapan bahwa Fraksi Golkar telah secara resmi mengambil sikap yang berseberangan dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Ia meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan arah sikap politik Golkar sebelum ada keputusan resmi dari internal partai.

"Di tengah kesulitan rakyat saat ini, sebaiknya kita mencurahkan segenap perhatian, pikiran dan tenaga kepada rakyat. Jangan mudah terprovokasi dengan berbagai isu yang dapat memecah belah publik," katanya.

Ghalieb memastikan Fraksi Golkar akan menentukan sikap politik melalui mekanisme internal partai.

"Sebagai catatan saja, untuk urusan sikap politik, Fraksi Partai Golkar tidak akan sembrono karena kami punya cara sendiri yang elegan untuk menjalankan fungsinya di parlemen," pungkasnya. (*)