TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Ancaman perubahan iklim dan meningkatnya potensi bencana menuntut kesiapan personel di garda terdepan. 

Demi memastikan kesiapsiagaan sumber daya manusia (SDM) yang andal, BPBD Provinsi Bali bersama Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (LSP-BNPB) dan Forum Penanggulangan Risiko Bencana (FPRB) menggelar Uji Kompetensi SDM Penanggulangan Bencana pada 26–28 Agustus 2026. 

Agenda ini turut didukung oleh Program SIAP SIAGA, kemitraan Australia-Indonesia untuk manajemen risiko bencana.

Pelatihan dan uji sertifikasi ini diikuti oleh 35 peserta dari pelbagai instansi, seperti BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, BMKG, perangkat daerah, hingga perwakilan organisasi penyandang disabilitas. 

Baca juga: Galang Donasi untuk Korban Bencana di NTT, Pemkot Denpasar Bali Kumpulkan 700 Juta, Termasuk Sembako

Selama tiga hari, para peserta diuji berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Penanggulangan Bencana (SKKNI-PB). 

Materi pengujian mencakup kaji cepat, pengelolaan data dan informasi, pencarian dan pertolongan, pelayanan air bersih serta sanitasi, pertolongan pertama, hingga tata kelola distribusi bantuan.

Langkah ini diapresiasi oleh berbagai pihak karena menyentuh aspek inklusivitas serta peningkatan profesionalisme di lapangan.

Ni Luh Made Vissca Anggraini selaku Sekretaris BPBD Provinsi Bali, mewakili Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali) mengatakan penanggulangan bencana merupakan tugas yang membutuhkan kompetensi, profesionalisme, kecepatan, ketepatan, integritas, serta kemampuan bekerja secara kolaboratif. 

"Untuk itu, kita memerlukan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengambil keputusan dan bertindak secara tepat dalam situasi yang dinamis dan penuh risiko," jelas Vissca, Jumat 28 Agustus 2026. 

Ismu Buhana selaku Asesor LSP-PB BNPB, mengungkapkan menugaskan seseorang dengan kompetensi yang baik, pekerjaan menjadi lebih efisien, cepat, dan aman. 

"Penanggulangan bencana adalah pekerjaan berisiko tinggi sehingga membutuhkan personel yang terkualifikasi dan berkualitas. Karena itu, uji kompetensi menjadi sangat penting," kata Ismu. 

Sementara itu, Ni Ketut Leni selaku Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Bali dan perwakilan ULD-PB menjelaskan keterwakilan ini menjadi praktik baik yang berkontribusi pada peningkatan kapasitas. 

"Informasi yang diperoleh dari kegiatan ini juga akan kami bagikan kepada teman-teman disabilitas lainnya agar semakin banyak masyarakat yang terinformasi dan siap menghadapi risiko bencana," beber Leni. 

Uji kompetensi ini menjadi pijakan penting dalam memperkuat sistem mitigasi bencana di Bali. 

Kesiapan petugas sebelum terjadinya krisis akan menjamin pelayanan kebencanaan yang tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.