Laporan wartawan Wartakotalive.com, Yolanda Putri Dewanti
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan tawaran pekerjaan kepada Yoga, putra Bambang Setiyawan (59), warga yang meninggal dunia setelah menjadi korban kericuhan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.
Tawaran tersebut disampaikan Pramono ketika menyambangi kediaman keluarga Bambang pada Jumat (28/8/2026).
Dalam kunjungan itu, Pramono berbincang dengan Sudarsi (57), istri Bambang, serta kedua putranya, Wisnu dan Yoga.
Pramono kemudian menanyakan kepada keluarga mengenai kesediaan Yoga untuk bekerja.
"Yang penting mau kerja kan?" ucap Pramono.
Yoga bersama ibunya merespons pertanyaan tersebut dengan anggukan.
"Iya Pak mau. Saya apa aja mau," jawab Yoga.
Pramono kemudian kembali memastikan jawaban tersebut.
"Bener ya?" tutur Pramono.
Sudarsi pun menegaskan bahwa putranya siap menerima pekerjaan apa pun yang diberikan.
"Dia apa aja mau," tambah Sudarsi.
Bambang selama ini mencari nafkah dengan berjualan cermin di pinggir Jalan Pejompongan Raya.
Pada Kamis (27/8/2026) malam, Bambang sempat berpamitan kepada istrinya sebelum meninggalkan rumah.
Namun, keluarga baru mengetahui kabar mengenai kondisi Bambang pada Jumat dini hari.
Keluarga kemudian menemukan video yang memperlihatkan Bambang diseret dan dikeroyok sejumlah orang.
Kericuhan di Pejompongan pada Kamis malam tidak hanya menewaskan Bambang.
Seorang pelajar bernama Faturohman (18) juga menjadi korban. Ia mengalami sejumlah luka hingga babak belur.
Kedua warga tersebut disebut menjadi korban pengeroyokan kelompok yang tidak dikenal ketika situasi di kawasan Pejompongan memanas setelah aksi demonstrasi menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset di DPR RI.
Ketua RT 02 RW 06 Bendungan Hilir, Aban Sobandi, mengungkapkan kondisi yang terjadi ketika kericuhan mencapai puncaknya.
Menurut Aban, kelompok yang melakukan tindakan terhadap warga bukan anggota kepolisian, melainkan kelompok tidak dikenal yang mengenakan pakaian bebas.
"Yang nanganin demo itu biasanya aparat kepolisian, tapi saat ini yang nanganin dan dikedepankan itu ormas. Tindakannya di luar SOP kepolisian, semaunya sendiri," kata Aban di rumah duka Bambang, Jumat (28/8/2026).
Aban menyebut situasi paling brutal terjadi sekitar pukul 21.00 hingga 22.00 WIB.
Kelompok tersebut disebut bergerak ke sejumlah titik dan mengamankan orang-orang yang mereka temui tanpa memastikan apakah orang tersebut mengikuti demonstrasi.
Padahal, menurut Aban, warga sekitar tidak ikut dalam aksi demonstrasi.
Warga justru berada di sekitar lingkungan untuk menjaga keamanan permukiman ketika kericuhan terjadi.
"Main comot aja yang dapat siapa aja. Padahal itu enggak ikutan demo. Warga sini enggak ada yang ikut-ikutan demo. Yang satu lagi main HP langsung dicomot," tegasnya.
Aban juga mengungkapkan adanya tindakan terhadap tim medis yang berusaha memberikan pertolongan kepada korban.
Menurut dia, tim medis bahkan didorong ketika hendak membawa korban untuk mendapatkan penanganan.
"Bahkan udah ditolongin, yang satu yang baru ketemu nih di Polda, udah dipegang sama tim medis, mau dibawa tim medis, direbut. Tim medisnya dijorokin," tambah Aban.
Aban mengatakan warga awalnya tidak berani melakukan perlawanan karena mengira kelompok berpakaian bebas tersebut merupakan polisi berpakaian sipil atau intel.
"Warga itu pertama awalan perkiraan itu polisi, jadi enggak berani melawan. Dikiranya 'Oh Intel, Intel'. Tapi warga pada ngumpul menyelamatkan diri. Kalau tahu itu ormas, pasti pada ngelawan lah warga," tuturnya.
Menurut Aban, warga bisa membedakan kelompok tersebut dengan polisi dari pakaian dan cara mereka bertindak.
"Kalau kepolisian kan pakai seragam, terus juga tindakannya enggak seperti itu. Biasa polisi nanganin tidak seperti itu, sesuai SOP. Kelakuan begitu, tindakan ini premanisme," jelasnya.
Aban menyebut kelompok yang diduga merupakan ormas tersebut juga masuk ke kawasan permukiman warga.
Mereka disebut datang dan menyisir wilayah dari arah flyover.
Aban kemudian mempertanyakan alasan pihak luar dilibatkan dalam penanganan demonstrasi.
Menurutnya, penanganan aksi penyampaian pendapat seharusnya dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan mengikuti prosedur resmi.
"Mereka bukan massa aksi. Mereka datang dari arah flyover. Jadi anarkis jadinya, di luar SOP menangani demo. Kenapa mereka bisa diberi izin menangani itu? Kurang polisi?" jelas Aban.
