TRIBUNPEKANBARU.COM - Ekonom senior Ferry Latuhihin menyoroti merosotnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Penurunan ini menjadi sinyal penting mengenai bagaimana masyarakat mulai menilai kinerja pemerintah setelah sebelumnya sempat mencatat tingkat kepuasan yang sangat tinggi.
Gambaran tersebut tercermin dalam dua survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) serta Tempo Data Science.
Keduanya menunjukkan tren yang sama: tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo mengalami penurunan cukup tajam.
Survei SMRC yang digelar pada 5–19 Juli 2025 mencatat hanya 51,1 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja Prabowo. Angka ini merosot jauh dibandingkan tingkat kepuasan yang sebelumnya mencapai 81,2 persen pada November 2025.
Tren serupa terlihat dalam survei Tempo Data Science. Dalam survei yang berlangsung pada 31 Juli–11 Agustus, tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo berada di angka 37 persen. Capaian tersebut turun drastis dari angka 75 persen yang tercatat pada Desember 2025.
Deretan angka itu tentu memunculkan pertanyaan kritis: apa yang sebenarnya membuat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo mulai terkikis?
“Mereka yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah kita ini adalah masyarakat yang berusia 26 sampai 30 tahun, usia yang masih sangat produktif,” kata Ferry di kanal YouTube dia, Jumat, (28/8/2026).
“Pada usia yang produktif itu, kalau boleh saya simpulkan, mereka tidak puas. Saya yakin mereka sulit mencari kerja atau bahkan tidak mempunyai pekerjaan.”
Baca juga: Visibility Bandara SSK II Pekanbaru Membaik, Penerbangan Tetap Lancar dan Normal
Baca juga: Kapolrestabes Surabaya Geram,Warga Jadi Korban Pungli Oknum Polisi Rp1 Juta:Saya Ganti 10 Kali Lipat
Ferry menilainya sebagai sesuatu yang ironis. Pasalnya, usia 26-30 tahun adalah usia ketika seseorang hidup dengan segala macam mimpinya untuk membangun masa depan.
Sulitnya masyarakat pada rentang usia itu untuk mencari kerja, menurut Ferry, akan membuat mereka sangat kecewa kepada pemerintah.
Mantan ekonom di PT Danareksa itu kemudian mempertanyakan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yag mencapai 5 persen menurut Badan Pusat Statistik (BPS), yakni 5,61 persen pada kuartal pertama dan 5,29 persen pada kuartal kedua.
“Nah, angka setinggi ini, kok, tidak membuat masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo?” tanya Ferry.
Ketidakpuasan itu, menurutnya, memunculkan pihak menduga bahwa angka yang dikeluarkan oleh BPS itu adalah angka “jadi-jadian”.
“Kalau kita bicara daya beli masyarakat, kita tahu masyarakat sekarang sudah bukan lagi makan tabungan, bahkan sudah makan utang. Itu terbukti dari pinjol,” ungkapnya.
Dia berkata outstanding pembayaran pinjol telah naik 25,88 persen sehingga menjadi Rp105 triliun. Di samping itu, omzet PT Pegadaian juga naik. Hal itu, kata Ferry, menegaskan bahwa kelas menengah di tanah air sudah mulai makan utang.
Kemudian, dia mengklaim tidak terlihat adanya hasil pertumbuhan ekonomi lebih dari 5 persen.
“Pertama. Kalau memang angka itu benar, pertama itu tercermin dalam buku emiten-emiten yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek kita. Dengan angka tinggi itu, harusnya profit dari perusahaan-perusahaan itu cukup dahsyat,” katanya menjelaskan.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen seharusnya membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik ke level 7.000 atau bahkan 8.000. Namun, IHSG ternyata masih berputar di sekitar 6.400.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menanggapi menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo dalam hasil survei terbaru SMRC Juli 2026.
Menurutnya, kemerosotan ini dipicu oleh rendahnya kinerja jajaran menteri di sektor ekonomi, politik, dan penegakan hukum.
Jamiluddin menjelaskan bahwa kemerosotan kepuasan publik berkaitan erat dengan realitas sulit yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
"Menariknya, besarnya penurunan itu berkaitan dengan kepuasan yang rendah dalam bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Hal ini berpengaruh besar terhadap menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo," kata Jamiluddin saat dikonfirmasi, Selasa (28/7/2026).
Menurutnya, evaluasi terhadap para pembantu presiden di ketiga sektor tersebut saat ini menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditunda.
"Temuan itu menunjukkan, publik menilai kinerja menteri di bidang ekonomi, politik, dan hukum rendah. Hal ini memunculkan ketidakpuasan publik terhadap para menteri yang menangani tiga bidang tersebut," lanjutnya.
Terkait sektor ekonomi, kata Jamiludin, lonjakan kebutuhan pokok dan lambatnya pergerakan pendapatan menjadi sorotan utama yang sangat membebani masyarakat.
"Di bidang ekonomi misalnya, publik merasakan harga-harga yang terus merangkak naik. Sementara penghasilan publik cenderung stagnasi, bahkan nilainya terus merosot," ujarnya.
Ia menjelaskan kesulitan ekonomi ini semakin diperparah oleh iklim industri yang lesu dan terbatasnya ketersediaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
"Sulitnya mencari pekerjaan juga menjadi penyebab ketidakpuasan publik. Hal ini ditambah banyaknya PHK sehingga tingkat pengangguran bertambah tinggi," tutur Jamiluddin.
Dari sisi perpolitikan nasional, ia menuturkan bahwa terjadi kekecewaan atas merosotnya kualitas demokrasi dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sipil di Indonesia.
"Di bidang politik, khususnya demokrasi di Indonesia, menunjukkan adanya kemunduran, yang ditandai masih menguatnya pengaruh oligarki, lemahnya fungsi pengawasan parlemen, serta penurunan kebebasan sipil. Hal ini membuat ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo semakin tinggi," paparnya.
Sementara itu, aparat penegak hukum dinilai masih jauh dari harapan karena belum mampu memberikan rasa keadilan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Dalam penegakan hukum, publik juga menilai masih tebang pilih. Hukum dikesankan masih tajam kepada si miskin dan tumpul kepada pejabat dan si kaya," ungkap Jamiluddin.
Melihat tingginya akumulasi kekecewaan tersebut, ia menilai perombakan kabinet menjadi langkah mendesak bagi Presiden.
"Jadi, hasil survei SMRC itu tampaknya mencerminkan apa yang dirasakan publik. Karena itu, sudah saatnya Prabowo me-reshuffle kabinetnya, terutama menteri yang menangani bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum," katanya.
