TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Pemerintah menargetkan rekonstruksi Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai dilakukan pada 3 September 2026. Pemulihan kawasan wisata yang terdampak kebakaran tersebut diupayakan rampung dalam waktu kurang dari enam bulan.
Target itu disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI H. Singgih Januratmoko saat melakukan kunjungan kerja spesifik bersama Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri ke Desa Adat Sade, Jumat (28/8/2026).
Kebakaran yang terjadi pada 22 Agustus lalu berdampak cukup luas. Sebanyak 120 kepala keluarga atau sekitar 320 jiwa terdampak, sementara 167 bangunan hangus terbakar.
Bangunan yang terbakar terdiri atas 75 rumah adat, 69 art shop, serta sejumlah fasilitas ibadah dan pariwisata. Total kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai Rp35 miliar.
Singgih mengatakan kunjungan Komisi VIII menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR untuk memastikan penanganan korban, mitigasi bencana hingga proses pemulihan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Khususnya di Desa Adat Sade, kami hadir bukan sekadar melihat kondisi pasca kebakaran, tapi kami memastikan negara hadir bersama masyarakat. Harapan kita, bantuan dan kolaborasi ini membuat penanganan Desa Sade segera berjalan dengan cepat,” ujar Singgih.
Baca juga: Kemenparekraf Minta Pemda Bentuk Tim Khusus Pemulihan Desa Sade
Dalam kunjungan tersebut, bantuan dari kementerian mitra turut disalurkan. Bantuan logistik darurat dari BNPB senilai Rp325.777.075 dan paket sembako dari Kementerian Sosial senilai Rp314.203.168 diberikan untuk membantu kebutuhan warga terdampak.
Namun, pemulihan tidak hanya menyangkut pembangunan kembali bangunan yang terbakar. Terhentinya aktivitas 69 art shop ikut memukul perekonomian warga yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas pariwisata.
Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menilai pemulihan ekonomi perlu menjadi perhatian, terutama bagi para perajin dan keluarga yang kehilangan tempat usaha.
“Daerah ini adalah daerah wisata, penghasilan mereka dari sini. Ketika 69 art shop terbakar, rantai ekonominya berhenti. Mudah-mudahan ada skema yang lebih baik lagi untuk memastikan keluarga yang memiliki usaha dari tempat ini bisa dibantu proses pemulihan ekonominya dengan segera,” harap Atalia.
Pemerintah pusat juga menyiapkan bantuan sementara bagi warga yang rumahnya belum dapat ditempati. Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB RI Agus Widodo mengatakan Dana Tunggu Hunian (DTH) dapat diberikan apabila warga belum mendapatkan hunian sementara.
“Sebelum rumahnya jadi, dari BNPB bisa menyediakan Dana Tunggu Hunian (DTH) kalau tidak ada huntara. Dana Tunggu Hunian ini kurang lebih sekitar Rp600.000 per bulan per KK,” jelas Agus.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri memastikan pemerintah daerah bersama Pemkab Lombok Tengah terus bergerak dalam proses pemulihan. Menurutnya, penanganan tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga kondisi psikologis dan pemenuhan kembali dokumen administrasi warga yang terdampak.
“Selain keinginan kita membangun kembali Desa Sade, yang lebih utama pemerintah juga menghadirkan kegiatan trauma healing untuk memastikan masyarakat, terutama anak-anak, kembali bersemangat untuk bersekolah. Kami juga berkoordinasi dengan Dukcapil Lombok Tengah untuk memastikan akta keluarga dan dokumen kependudukan warga diterbitkan kembali, karena ini menjadi modal utama mereka melanjutkan kehidupannya,” papar Wagub.
Pemulihan Desa Adat Sade nantinya diharapkan tidak hanya mengembalikan bangunan dan fasilitas yang terbakar, tetapi juga menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat yang selama ini bertumpu pada sektor pariwisata dan kerajinan.
Kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah Nursiah, Asisten II Setda NTB Lalu Moh Faozal, Asisten III Setda NTB Eva Dewiyani, Kepala Dinas Sosial P3A NTB Ahmad Masyhuri, Kepala Dinas Kebudayaan NTB Muhammad Ihwan, Kalaksa BPBD NTB Sadimin, serta jajaran Anggota Komisi VIII DPR RI lintas fraksi.
(*)
