BANGKAPOS.COM - Ketidakhadiran tanda tangan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Surat Komitmen Penyelesaian RUU Perampasan Aset memicu sorotan publik.
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan kepemimpinan DPR bersifat kolektif kolegial, sehingga komitmen partai terhadap pemberantasan korupsi tetap solid meski surat tersebut ditandatangani para wakil ketua DPR.
Di tengah sorotan politik ini, rincian LHKPN mencatat total harta kekayaan Puan Maharani menembus angka Rp395,4 miliar.
Baca juga: Kode Redeem FF Terbaru 30 Agustus 2026, Banyak Hadiah yang Bisa Kamu Klaim Gratis
Simak penjelasan resmi PDI-P, rincian Aset Puan, hingga poin kesepakatan pengunduran diri massal pimpinan DPR di bawah ini.
Soal Ketua DPR RI Puan Maharani yang tidak turut menandatangani Surat Komitmen Penyelesaian RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan Pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial.
"Ya, kepemimpinan DPR itu adalah kolektif-kolegial. Saya dapat laporan dari fraksi bagaimana sebelumnya terkait dengan respons demo itu dibahas bersama-sama oleh Mbak Puan Maharani, Mas Dasco, dan juga pimpinan DPR RI lainnya," ujar Hasto saat ditemui di Megawati Institute, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Karena kepemimpinan DPR RI bersifat kolektif-kolegial, pembahasan terkait respons DPR RI terhadap aksi masyarakat tidak hanya dilakukan oleh satu pimpinan.
Hasto mengatakan, DPP PDI-P telah menugaskan Fraksi PDI-P DPR RI untuk memberikan penjelasan mengenai sikap partai terhadap isu tersebut.A
Harta Kekayaan Puan Maharani
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 234.586.418.850
1. Tanah Seluas 2.750 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 365.000.000
2. Tanah Seluas 5.000 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 841 m2/434 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 10.462.305.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1.441 m2/295 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.743.232.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 602 m2/543 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 6.245.710.000
7. Tanah Seluas 9.960 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 143 m2/143 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
9. Tanah Seluas 259 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.680.000.000
10. Tanah Seluas 342 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.430.000.000
11. Tanah Seluas 385 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , 2024 HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
12. Tanah Seluas 612 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 7.623.060.000
13. Tanah Seluas 198 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
14. Tanah Seluas 1.432 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 570.000.000
15. Tanah Seluas 1.790 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
16. Tanah Seluas 2.790 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
17. Tanah Seluas 9.000 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
18. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
19. Tanah Seluas 6.000 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
20. Tanah Seluas 6.700 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 134.000.000
21. Tanah Seluas 3.300 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 66.000.000
22. Tanah Seluas 10.200 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 204.000.000
23. Tanah Seluas 7.650 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 153.000.000
24. Tanah Seluas 24.050 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL
SENDIRI Rp. 481.000.000
25. Tanah Seluas 1.486 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.900.000.000
26. Tanah Seluas 3.500 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
27. Tanah Seluas 5.000 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
28. Tanah Seluas 3.100 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 31.000.000
2024 29. Tanah Seluas 8.330 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
30. Tanah Seluas 3.500 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
31. Tanah Seluas 3.500 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
32. Tanah Seluas 620 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 8.750.000.000
33. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/163 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.350.000.000
34. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
35. Tanah Seluas 1.294 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 82.816.000
36. Tanah Seluas 330 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 21.120.000
37. Tanah Seluas 434 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 27.776.000
38. Tanah Seluas 3.635 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 231.680.000
39. Tanah Seluas 1.095 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 70.080.000
40. Tanah Seluas 2.050 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 134.080.000
41. Tanah Seluas 490 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 31.360.000
42. Tanah Seluas 4.400 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 273.280.000
43. Tanah Seluas 1.300 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000
44. Tanah Seluas 2.500 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
45. Tanah Seluas 1.300 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000
46. Tanah Seluas 2.700 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 54.000.000
47. Tanah Seluas 2.100 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI 2024 Rp. 268.800.000
48. Tanah Seluas 152 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 325.924.000
49. Tanah Seluas 3.505 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 224.320.000
50. Bangunan Seluas 24 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 541.568.800
51. Bangunan Seluas 24 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 541.568.800
52. Bangunan Seluas 24 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 541.568.800
53. Bangunan Seluas 60 m2 di KAB / KOTA KLUNGKUNG, HASIL SENDIRI Rp. 4.081.770.000
54. Bangunan Seluas 60 m2 di KAB / KOTA KLUNGKUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.040.885.000
55. Bangunan Seluas 60 m2 di KAB / KOTA KLUNGKUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.040.885.000
56. Bangunan Seluas 60 m2 di KAB / KOTA KLUNGKUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.040.885.000
57. Bangunan Seluas 60 m2 di KAB / KOTA KLUNGKUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.040.885.000
58. Bangunan Seluas 24 m2 di KAB / KOTA KLUNGKUNG, HASIL SENDIRI Rp. 833.361.375
59. Bangunan Seluas 24 m2 di KAB / KOTA KLUNGKUNG, HASIL SENDIRI Rp. 833.361.375
60. Bangunan Seluas 45 m2 di KAB / KOTA KLUNGKUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.530.663.750
61. Bangunan Seluas 45 m2 di KAB / KOTA KLUNGKUNG, HASIL
SENDIRI Rp. 1.530.663.750
62. Tanah Seluas 6.600 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
63. Tanah Seluas 460 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 16.500.000
64. Tanah Seluas 5.170 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 129.250.000
2024 65. Tanah Seluas 5.860 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 146.500.000
66. Tanah Seluas 6.300 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 157.500.000
67. Tanah dan Bangunan Seluas 560 m2/284 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 19.500.000.000
68. Tanah dan Bangunan Seluas 58 m2/58 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
69. Tanah dan Bangunan Seluas 4.982 m2/4.982 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 26.400.000.000
70. Tanah Seluas 850 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 3.825.000.000
71. Tanah Seluas 2.300 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000
72. Tanah Seluas 1.290 m2 di KAB / KOTA BANGLI, HASIL SENDIRI Rp. 477.300.000
73. Tanah Seluas 4.590 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 229.500.000
74. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
75. Tanah Seluas 470 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 23.500.000
76. Tanah dan Bangunan Seluas 509 m2/285 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , Rp. 5.078.880.000
77. Tanah Seluas 970 m2 di KAB / KOTA KLUNGKUNG, HASIL SENDIRI Rp. 727.500.000
78. Tanah Seluas 1.700 m2 di KAB / KOTA KLUNGKUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.020.000.000
79. Tanah Seluas 1.000 m2 di KAB / KOTA KLUNGKUNG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
80. Tanah Seluas 370 m2 di KAB / KOTA KLUNGKUNG, HASIL SENDIRI Rp. 277.500.000
81. Tanah Seluas 5.900 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000.000
82. Tanah Seluas 5.900 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000.000
83. Tanah Seluas 209 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI 2024 Rp. 146.300.000
84. Tanah Seluas 1.800 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.260.000.000
85. Tanah Seluas 218 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
86. Tanah Seluas 6.100 m2 di KAB / KOTA KLUNGKUNG, HASIL SENDIRI Rp. 3.050.000.000
87. Tanah Seluas 925 m2 di KAB / KOTA KLUNGKUNG, HASIL SENDIRI Rp. 462.500.000
88. Tanah Seluas 2.200 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 666.000.000
89. Tanah Seluas 1.900 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 570.000.000
90. Tanah Seluas 616 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.515.879.200
91. Tanah Seluas 2.832 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000.000
92. Tanah Seluas 688 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000
93. Tanah Seluas 1.020 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000.000
94. Tanah Seluas 835 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 66.800.000
95. Tanah Seluas 3.580 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 286.400.000
96. Tanah Seluas 726 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.530.000.000
1. MOBIL, VW BEETLE SEDAN Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER JEEP Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. MOTOR, HARLEY DAVIDSON SEPEDA MOTOR Tahun 2003,
HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. MOBIL, VW KARMAN GHIA SEDAN Tahun 1961, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
5. MOBIL, DAIHATSU TARUNA MINIBUS Tahun 2002, HASIL 2024 SENDIRI Rp. 130.000.000
6. MOTOR, HARLEY DAVIDSON SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
7. MOTOR, HARLEY DAVIDSON SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
8. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 1969, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
9. MOBIL, MERCEDES BENZ SEDAN Tahun 1976, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
10. MOBIL, MERCEDES BENZ 280 CE Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.000.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 268.320.692.941
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 178.651.372.853
F. HARTA LAINNYA Rp. ----
Sub Total Rp. 688.088.484.644
III. HUTANG Rp. 292.677.362.256
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 395.411.122.388
Menurut Hasto, PDI-P memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Komitmen tersebut juga mencakup dukungan terhadap penyelesaian RUU Perampasan Aset.
"Maka DPP PDI-P menugaskan fraksi untuk memberikan suatu penjelasan karena komitmen untuk pemberantasan korupsi itu merupakan bagian dari sikap politik PDI-P," kata Hasto.
Hasto menegaskan bahwa komitmen PDI-P terhadap pemberantasan korupsi tidak perlu diragukan. Sebab, perjuangan melawan korupsi menjadi salah satu bagian dari sejarah PDI-P.
PDI-P nyatakan berkomitmen terhadap RUU Perampasan Aset
Dia pun mengeklaim bahwa PDI-P bersikap proaktif dalam mendorong penyelesaian RUU Perampasan Aset.
"PDI-P memiliki komitmen penuh, bahkan KPK pun lahir pada masa kepemimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto
"Jadi, komitmen PDI-P tidak diragukan lagi, termasuk di dalam sikap proaktif kami untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset," sambungnya Hasto.
Menurut Hasto, pemberantasan korupsi sudah semestinya menjadi komitmen bersama seluruh penyelenggara negara. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan undang-undang.
"National leader kita juga harus sangat tegas, kemudian aparat penegak hukumnya, kita harus membangun supremasi hukum," jelas Hasto.
"Sehingga undang-undang harus dilihat spiritnya, tetapi juga komitmennya dari seluruh para penyelenggara negara," pungkasnya dia.
Surat tersebut disampaikan setelah AMPB meminta komitmen tertulis dari DPR RI mengenai keseriusan mengesahkan RUU Perampasan Aset.
"Ketika hal tersebut tidak tersampaikan dan tidak terealisasikan maka kami meminta hari ini adalah surat pernyataan resmi dari DPR RI yang menyatakan bahwa jikalau tidak tercapai dan tidak diaplikasikan, tidak disahkan, kami menginginkan adanya kejelasan surat pernyataan atau kesepakatan bahwa seluruh wakil ketua DPR RI dan ketua DPR RI siap untuk mengundurkan diri secara massal," kata salah satu perwakilan AMPB, dalam audiensi tersebut
Seusai audiensi digelar, pimpinan DPR yang diwakili Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa meminta AMPB untuk membaca surat komitmen tersebut sebelum ditandatangani.
Surat tersebut kemudian ditandatangani setelah perwakilan AMPB selesai membaca surat tersebut di hadapan pimpinan DPR.
Surat tersebut ditandatangani empat wakil ketua DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati.
Dalam surat tersebut tidak terlihat tanda tangan Ketua DPR Puan Maharani di surat komitmen tersebut. Puan juga terlihat tidak hadir dalam audiensi tersebut.
Berbeda dengan Sari Yuliati yang ikut membubuhi tanda tangan di surat tersebut meski tidak ikut menghadiri audiensi.
Saat audiensi digelar, Sari tengah memimpin Sidang Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun Persidangan 2026-2027. Sementara Puan hadir di tengah-tengah berjalannya rapat paripurna.
Begini isi Surat Komitmen DPR untuk RUU Perampasan Aset:
Surat Komitmen Penyelesaian Pembentukan RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Menjadi UU.
Kami, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang merugikan keuangan/perkonomian negara dan kepentingan masyarakat, dengan ini berkomitmen:
1. Bahwa DPR RI memandang pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset) sebagai salah satu agenda legislasi yang penting dalam memperkuat sistem pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemulihan hasil kejahatan pidana tersebut.
2. Bahwa Pimpinan DPR RI berkomitmen untuk mendorong seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembentukan RUU tentang Perampasan Aset, termasuk Komisi III DPR RI dan Pemerintah, untuk memastikan setiap tahapan pembahasan dilaksanakan sungguh-sungguh, terukur, cermat, efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pimpinan DPR RI berkomitmen agar pembentukan RUU Perampasan Aset harus diselesaikan paling lambat pada tanggal 15 Desember 2026.
4. Pimpinan DPR RI menyatakan kesiapannya untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Pimpinan DPR dan anggota DPR RI apabila sampai dengan tanggal 15 Desember 2026, RUU tersebut tidak disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI.
Demikian Surat Komitmen ini dibuat dengan sebenarnya sebagai bentuk tanggung jawab Pimpinan DPR RI yang mewakili institusi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(Kompas/Bangkapos.com)
