TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) diminta memperkuat pengawasan dan tata kelola industri pembayaran digital.

Langkah pencabutan izin dinilai belum cukup untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap industri pembayaran digital secara keseluruhan.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, mengatakan BI dan pemangku kepentingan perlu membenahi ekosistem pembayaran digital secara menyeluruh.

Baca juga: OJK Terima 57.366 Pengaduan Konsumen hingga Juli 2026, Fintech Paling Banyak Dikeluhkan

Pembenahan tersebut mencakup pengawasan, regulasi, tata kelola, hingga perlindungan konsumen.

Menurut Esther, penguatan ekosistem diperlukan untuk mencegah kasus penipuan atau fraud kembali terjadi. Di sisi lain, persoalan yang terjadi pada satu perusahaan diharapkan tidak sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap industri pembayaran digital secara keseluruhan.

“Menurut saya tidak cukup hanya mencabut izin perusahaan fintech. Yang terpenting adalah membuat ekosistem yang sehat bagaimana fintech bisa berkembang tanpa ada fraud,” ujar Esther, Minggu (30/8/2026).

Esther mengatakan BI memiliki peran penting dalam memastikan industri sistem pembayaran digital tetap tumbuh dengan mengedepankan keamanan dan perlindungan konsumen.

Menurut dia, terdapat tiga aspek yang perlu diperkuat BI bersama pemangku kepentingan untuk menjaga perkembangan industri fintech pembayaran.

Pertama, kualitas layanan pembiayaan berbasis teknologi perlu ditingkatkan dengan memperluas akses bagi penyedia platform.

Menurut Esther, langkah tersebut dapat mendorong terciptanya persaingan yang lebih sehat sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Kedua, inovasi dalam proses bisnis pembiayaan perlu terus didorong. Kemudahan transaksi dan perluasan akses pembiayaan ritel atau retail lending dinilai dapat membuat layanan keuangan digital semakin inklusif.

Ketiga, regulasi perlu diperkuat untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik penipuan.

Esther menilai regulasi yang diterapkan BI harus mampu mengantisipasi berbagai celah pengawasan terhadap penyelenggara sistem pembayaran, terutama di tengah semakin luasnya penggunaan layanan digital oleh masyarakat.

“Regulasi melindungi konsumen dari fraud ini penting. Jangan sampai satu kasus merusak kepercayaan masyarakat terhadap seluruh industri sistem pembayaran,” tegasnya.

Pengawasan BI Tak Berhenti Setelah Izin Dicabut

Esther menilai pengawasan regulator, khususnya BI, tidak seharusnya berhenti setelah izin usaha sebuah perusahaan dicabut.

Menurut dia, BI tetap perlu memastikan hak dan kewajiban pengguna diselesaikan serta memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat mengenai kondisi perusahaan yang izinnya telah dicabut.

Transparansi menjadi penting karena sistem pembayaran digital kini telah digunakan secara luas, baik oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

Ketidakjelasan mengenai penyelesaian kewajiban perusahaan dapat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap industri pembayaran digital secara keseluruhan.

Esther menilai pencabutan izin perusahaan penyelenggara sistem pembayaran menjadi ujian bagi industri fintech sekaligus regulator.

Penanganan satu kasus yang tidak tuntas, kata dia, berpotensi memberikan dampak yang lebih luas terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.

Karena itu, sanksi terhadap perusahaan yang melanggar perlu berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola, pengawasan, perlindungan konsumen, serta inovasi layanan.

“Jangan sampai satu kasus merusak kepercayaan masyarakat terhadap seluruh industri sistem pembayaran,” kata Esther.

Esther menilai kasus tersebut seharusnya menjadi momentum bagi BI dan pemangku kepentingan untuk memperkuat fondasi industri sistem pembayaran digital di Indonesia.

Pengawasan yang lebih efektif, regulasi yang memadai, serta transparansi kepada konsumen menjadi sejumlah langkah penting agar perkembangan fintech tetap berjalan.

Dengan demikian, inovasi dan pertumbuhan industri pembayaran digital dapat tetap berlangsung tanpa mengorbankan keamanan pengguna dan kepercayaan publik.