TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, memanggil kembali memori sejarah mengenai ketangguhan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar ini dalam menghadapi intervensi politik kekuasaan.
Salah satu tonggak sejarah yang melambangkan kemandirian moral NU adalah peristiwa Muktamar ke-29 di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, pada tahun 1994 silam.
Pengamat sejarah NU asal Australia, Prof. Greg Barton, mengenang peristiwa Cipasung sebagai momen penting di mana kekuatan masyarakat sipil (civil society) NU diuji secara langsung untuk berhadapan dengan kekuatan otoritarianisme rezim Orde Baru.
Baca juga: Sidang Pleno Muktamar NU Didemo Usai Ketentuan Masa Iddah Politik Disahkan
Kala itu, Presiden Soeharto secara terbuka mengerahkan seluruh instrumen kekuasaan dan aparat keamanannya untuk menjegal terpilihnya kembali KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Ketua Umum PBNU.
"Muktamar di Cipasung tahun 1994 adalah pertama kali saya menyaksikan peran Gus Dur sebagai pemimpin di arena kontestasi riil. Saat itu, Pak Harto tidak mau Gus Dur dibolehkan meneruskan periodenya sebagai ketua umum PBNU, dan melakukan pemblokiran secara all-out melalui pengerahan berbagai instrumen kekuatan negara," kata Greg Barton saat wawancara dengan Tribunnews.com, Sabtu (29/8/2026).
Barton melukiskan ketegangan luar biasa yang menyelimuti jalannya muktamar di Cipasung kala itu.
Namun, alih-alih tunduk pada intimidasi dan tekanan struktural penguasa, para utusan pengurus cabang di daerah justru memperlihatkan soliditas yang kokoh dalam mempertahankan kedaulatan organisasi mereka.
Melalui proses pemungutan suara yang dramatis, mayoritas muktamirin tetap menjatuhkan pilihannya untuk memenangkan Gus Dur. Kemenangan ini diletakkan sebagai simbol kemenangan moral masyarakat sipil atas represi rezim militeristik.
"Akhirnya yang memenangkan pertarungan itu adalah NU, Gus Dur, dan prinsip demokrasi itu sendiri. Yang kalah pada akhirnya adalah kekuasaan Pak Harto. Itu merupakan pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya, karena menjadi bukti nyata bahwa NU adalah organisasi yang berani bersuara kritis di saat lembaga-lembaga lain memilih diam," terangnya.
Lebih jauh, Barton mengatakan bahwa keteguhan sikap kemandirian yang diperlihatkan oleh warga Nahdliyin di Cipasung tahun 1994 merupakan salah satu pemantik utama bagi bergulirnya konsolidasi kekuatan reformasi di tingkat nasional beberapa tahun kemudian.
Kemenangan moral Gus Dur di Cipasung menjadi uji coba keberanian (test case) bagi gerakan pro-demokrasi lainnya, termasuk penguatan barisan oposisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang juga menghadapi tekanan serupa dari penguasa Orde Baru.
"Peristiwa Cipasung boleh dikatakan merupakan titik berangkat penting bagi proses Reformasi 1998. Di situ ditunjukkan bahwa kekuatan masyarakat sipil terpadu yang digerakkan oleh kiai-kiai NU, tokoh Muhammadiyah, kalangan gereja, dan aktivis pro-demokrasi lainnya mampu membangun bendungan moral yang meruntuhkan hegemoni otoriter kekuasaan," tegas Greg Barton.
