TRIBUNJOGJA.COM - Timbulnya gejolak di masyarakat akibat kurang tepatnya penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) jadi sorotan kalangan legislatif di Kota Yogyakarta.
Dewan menyoroti pentingnya verifikasi faktual di lapangan, supaya masyarakat yang miskin atau rentan miskin tetap mendapatkan alokasi bantuan dari pemerintah.
Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Choliq Nugroho Adji, menuturkan, dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tidak boleh hanya terpaku pada DTSEN.
Menurutnya, perlu dilakukan verifikasi langsung di lapangan, supaya bansos yang digulirkan eksekutif tetap menyasar kategori masyarakat yang sangat membutuhkan.
Berdasarkan temuan legislatif, status kesejahteraan berbasis desil dalam sistem DTSEN kerap tidak mencerminkan realita kehidupan masyarakat di bawah.
Sebagai contoh, terdapat masyarakat yang kondisinya cenderung masih miskin namun tiba-tiba tercatat dalam desil 10 atau masuk kategori warga sangat mampu.
"Kondisi itu berpotensi menyingkirkan Keluarga Penerima Manfaat yang sebenarnya sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah," tandasnya, Minggu (30/8/26).
"Maka, pemerintah kota dalam menyalurkan bantuan sosial tidak boleh hanya terpaku pada data di dalam DTSEN. Perlu dilakukan verifikasi langsung di lapangan," urai Adji.
Menurutnya, keterpakuan pada data mentah DTSEN tanpa konfirmasi langsung di wilayah dapat memicu ketidakadilan dan mengakibatkan gejolak di tengah masyarakat.
Warga yang secara ekonomi terdesak justru terancam kehilangan hak atas program perlindungan sosial, hanya karena perubahan sistematis klasifikasi basis data.
Ia menekankan, jika Pemkot hanya pasrah pada sistem pendataan otomatis tanpa melakukan peninjauan lapangan, maka kelompok rentan seperti lansia disabilitas, dan pekerja informal berpenghasilan tak tentu sangat riskan terdepak dari daftar KPM.
Padahal, bantuan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, hingga asistensi pendidikan sangat menentukan keberlangsungan hidup mereka.
"Melihat kondisi ini, kami mendorong Pemkot Yogyakarta segera melakukan mitigasi, atas ketidakakuratan data desil," ungkap politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu.
Adji bilang, dinas terkait bisa mengoptimalkan peran perangkat wilayah, mulai dari pengurus RT/RW, kelurahan, sampai pendamping sosial setempat, untuk melaporkan kasus penentuan desil yang tidak sesuai.
Setelah mendapat laporan, eksekutif harus bergerak cepat melakukan pembenahan dan validasi lapangan, supaya penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran.
"Kami memandang verifikasi langsung di lapangan ini penting sekali dilaksanakan, agar tidak ada warga miskin yang terabaikan hanya karena ketidakakuratan data," tegasnya. (aka)
