TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS - Operasional angkutan publik Trans Banyumas dipastikan tetap bergulir di tengah proses transisi pembiayaan dari APBN ke APBD Kabupaten Banyumas.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan bahwasanya pemerintah daerah terus mengakselerasi proses pengalihan skema pendanaan operasional sarana transportasi massal tersebut.
Kendati demikian, seiring pergeseran wewenang pengelolaan dari pemerintah pusat, kinerja operasional Trans Banyumas memerlukan evaluasi secara komprehensif.
Baca juga: Evaluasi Layanan Trans Banyumas, Sadewo: Pemerintah Terus Ngupayakna Pelayanan
Sadewo menyampaikan bahwasanya pada prinsipnya Pemkab Banyumas telah menyatakan kesiapan penuh untuk menampung pengalihan beban operasional tersebut.
Menurut kaji dirinya, rangkaian evaluasi mendatang bakal menyasar penataan ulang jumlah jalur koridor hingga formulasi tarif pelayanan.
"Penyesuaian jumlah koridor dan tarif."
"Kalau sudah dipegang Pemda mungkin tarif akan disesuaikan, koridor yang sepi mungkin dikurangi," jelasnya kepada Tribunbanyumas.com, Senin (31/8/2026).
Ia membeberkan bahwasanya sepanjang masa transisi ini Pemkab Banyumas berkeinginan agar seluruh tahapan berjalan selaras dengan koridor hukum yang berlaku.
Oleh karena itu, terdapat deretan prosedur administratif yang wajib dituntaskan sebelum kewenangan Trans Banyumas sepenuhnya berpindah ke tangan pemerintah daerah.
"Harus dipastikan, agar pengelolaannya tidak melanggar aturan."
"Pengelolaan keuangan negara dan pengelolaan keuangan daerah itu berbeda," paparnya.
Sadewo memaparkan bahwasanya dirinya telah menggelar pertemuan bersama jajaran pengelola serta pengemudi Trans Banyumas pada Minggu (30/8/2026).
Agenda tatap muka tersebut dilaksanakan di tengah bergulirnya proses transisi pembiayaan sekaligus guna membahas masa depan keberlanjutan angkutan publik tersebut.
Ia menggaransi bahwasanya alur evaluasi beserta pergeseran tata kelola ini bakal diupayakan tidak memakan waktu yang terlampau lama.
"Saya akan upayakan pertengahan bulan, sudah berkomunikasi dengan provinsi, mudah-mudahan tidak sampai akhir bulan sudah clear."
"Paling pahit ya akhir September, awal Oktober bisa jalan lagi," jelasnya.
Sadewo turut membeberkan gambaran nasib armada Buy The Service di berbagai penjuru wilayah lain yang menurut laporan yang diterimanya telah menghentikan operasional.
Ia menyebutkan bahwasanya terdapat layanan BTS di sejumlah kota yang terpaksa gulung tikar secara permanen, antara lain di Makassar, Banjarmasin, dan Yogyakarta.
Sementara itu, deretan moda transportasi di daerah lainnya tercatat mengalami penghentian sementara tanpa kepastian jadwal keberlanjutan operasional.
"Tutup sementara tanpa kejelasan itu Kota Bogor (Biskita Trans Pakuan), Kota Surabaya (Trans Semanggi Suroboyo), Bali (Trans Metro Dewata), Kota Bandung (Trans Metro Pasundan), Surakarta (Batik Solo Trans), Medan dan Palembang," ujarnya.
Kendati dihadapkan pada tantangan peralihan anggaran dan evaluasi internal, Sadewo menggaransi bahwasanya operasional Trans Banyumas tidak akan distop.
Menurut pertimbangannya, Trans Banyumas telah menjadi sarana angkutan vital yang diakses luas oleh khalayak warga sehingga keberadaannya amat dibutuhkan.
Bupati Sadewo Tri Lastiono mengutarakan bahwasanya Pemkab Banyumas bahkan telah mengamankan porsi anggaran operasional Trans Banyumas hingga kurun Desember 2026.
Namun demikian, seiring pengalihan pengelolaan dari pusat, peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap performa operasional serta pelayanan tetap mutlak dijalankan.
Ia menekankan bahwasanya agenda evaluasi ini bukan berarti pihak pemerintah abai terhadap aspirasi kebutuhan warga.
Justru menurut penjelasannya, langkah penataan ini digulirkan guna menyempurnakan kualitas angkutan umum agar kian terjangkau, nyaman, aman, serta tertib.
"Intine, selama masyarakat esih mbutuhna, pemerintah bakal terus ngupayakna agar pelayanan tetep hadir lan manfaate bisa dirasakna masyarakat Banyumas," pungkasnya.
