TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU – Simak respons terbaru Ketua PDKU Kaltara, Liet Ingai, soal peluang pemuda Dayak dalam rekrutmen TNI
Kebijakan pemerintah pusat yang membuka kesempatan luas bagi pemuda Dayak untuk bergabung sebagai prajurit TNI, mendapat perhatian serius dari jajaran pengurus adat.
Kebijakan ini secara khusus menguat pasca Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, para kepala staf angkatan, serta jajaran menteri ke kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor pada Sabtu, 29 Agustus 2026 malam.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden menginstruksikan agar persyaratan rekrutmen prajurit TNI bagi masyarakat adat Dayak pedalaman, disesuaikan guna membuka kesempatan pengabdian yang seluas-luasnya.
Meskipun dinilai sebagai langkah strategis yang sangat baik, implementasi kebijakan rekrutmen khusus ini di tingkat daerah dianggap masih menemui kendala administratif, yang perlu dibenahi secara transparan.
Hal tersebut dikemukakan Ketua Umum Persatuan Dayak Kalimantan Utara ( PDKU ) Kaltara, Liet Ingai, saat dikonfirmasi TribunKaltara seusai pelantikan Pengurus Cabang PDKU Kabupaten Malinau periode 2026–2031 di Malinau pada Senin, 31 Agustus 2026.
Dalam wawancara tersebut, Liet Ingai mengapresiasi komitmen pimpinan pusat yang memberikan ruang pengabdian khusus bagi pemuda adat di jajaran TNI.
Namun, ia menggarisbawahi adanya ketidakselarasan antara instruksi pusat dan pelaksanaan teknis di lapangan, khususnya di tingkat kabupaten.
"Kita menyambut bagus yang begitu, cuma biasanya pengurus yang di tingkat bawah, misalnya di kabupaten, itu yang sebenarnya bikin susah.
Mungkin kebijaksanaan dari atas seperti itu, tapi nanti kebijakan yang dari bawah ini yang dari atas yang turun ini itu yang biasanya susah untuk dilaksanakan," ungkap Liet Ingai.
Ia menegaskan pentingnya komitmen bersama agar instansi di daerah dapat memiliki pemahaman yang sejalan dengan kebijakan nasional.
Penyelarasan ini dianggap krusial agar program pemberdayaan pemuda perbatasan tidak menemui jalan buntu ketika diterapkan di daerah.
"Harapan kita supaya ini satu bahasa dari atas sampai ke bawah.
Di mana mereka yang berwenang mengurus di kabupaten supaya itu bisa satu bahasa, tidak mempersulit," pintanya.
Baca juga: 66 Pengurus PDKU Malinau Dilantik Hari Ini, Digadang jadi Pelopor Keharmonisan
Secara khusus, Liet Ingai menyayangkan minimnya transparansi dalam tahapan seleksi yang kerap menggugurkan langkah para pemuda lokal.
Padahal, banyak dari putra daerah di Malinau dan Kaltara yang telah mempersiapkan diri dengan matang dan berjuang keras untuk memenuhi kriteria kelulusan, baik untuk menembus Akademi Militer (Akmil) maupun bintara.
"Putra daerah kita sudah berjuang keras mau masuk ke Akmil, walaupun gak sampai ke akademi tapi di bawah di bintara.
Tapi susah sekali hampir enggak bisa lulus, alasan nanti alasan klasiklah kesehatan," ujarnya secara terbuka.
Bagi PDKU Kaltara, kendala prosedural yang dinilai kurang objektif ini harus dievaluasi bersama oleh para pihak yang berwenang, agar tidak mematahkan semangat juang pemuda di wilayah perbatasan.
"Padahal bukan itu, cuma gak mau diterima saja kata kasarnya seperti itu. Semoga kebijaksanaan itu bisa diterapkan," tambah Liet Ingai.
Liet Ingai mengingatkan bahwa tuntutan penyelarasan kebijakan ini tidak hanya berlaku pada sektor rekrutmen pertahanan, melainkan juga pada berbagai program pembangunan fisik, dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Ia berharap tidak ada lagi program yang sudah disetujui bersama oleh forum pimpinan daerah, tetapi mengalami penyimpangan prosedur saat dieksekusi di lapangan.
"Jangan hanya indah di atas tapi buruk di bawah.
Kita gak mau programnya bagus disetujui sama dengan forum pimpinan, tapi berangkat ke daerah mulai sudah dipelintir, itu yang tidak kita terima," tegasnya.
Sinergi yang solid antar-instansi ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal, sejalan dengan komitmen Ketua PDKU Malinau terpilih, Lewi Mawa, yang menargetkan pemuda Dayak untuk aktif mengambil peran penting sebagai pelaku pembangunan di Kalimantan Utara.
(*)
Penulis: Mohammad Supri
