SURYA.co.id, Surabaya - Ratusan anggota Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS) menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Surabaya, Jl. Walikota Mustajab No. 1, Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Senin (31/8/2026).
Mereka menuntut transparansi dan kejelasan sistem pembayaran parkir non-tunai yang dinilai belum siap diterapkan di lapangan.
Dikutip dari KOMPAS.com, massa mulai memadati area pintu samping Balai Kota sekitar pukul 09.30 WIB.
Para demonstran mengenakan rompi jukir dan membawa spanduk bertuliskan “Kami Butuh Solusi!!! Bukan Aturan Diskriminatif” serta “Walikota Surabaya Jangan Merusak Kondusifitas Kota Surabaya”.
Ketua Umum PJS, Izul Fiqri, menegaskan bahwa sistem pembayaran parkir digital di Surabaya masih membingungkan bagi para juru parkir.
“Jadi, masyarakat diminta non-tunai sementara jukirnya diminta setor tunai. Susah, kan? Oleh karena itu, pembayarannya tunggal. Pastikan sekarang juga: mau tunai atau non-tunai,” kata Izul, Senin (31/8/2026).
Baca juga: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Puji 1 Titik Parkir Raup Rp 4 Juta Sehari
Izul menilai kebijakan tersebut belum memiliki mekanisme yang jelas dan justru menyulitkan para jukir yang bergantung pada pendapatan harian.
Selain menuntut kejelasan sistem pembayaran, PJS juga meminta kenaikan bagi hasil pendapatan parkir dari 40 persen menjadi 70 persen untuk jukir.
“Kota Malang sudah menerapkan, Surabaya belum. Hari ini kita minta Eri Cahyadi, ya, menyampaikan bahwa 70 persen bagi hasilnya untuk jukir Kota Surabaya,” ujar Izul.
Mereka juga menuntut agar pelimpahan bagi hasil non-tunai dicairkan setiap hari maksimal pukul 17.00 WIB, agar keluarga jukir bisa memenuhi kebutuhan harian.
“Pelimpahan bagi hasil untuk jukir kalau misalnya non-tunai di hari yang sama maksimal jam 5 sore. Sehingga di sore hari istri dan anak jukir bisa belanja kebutuhan sehari-hari,” jelasnya.
Selain itu, PJS meminta agar jukir diberikan asuransi kehilangan dan BPJS Ketenagakerjaan serta Kesehatan, mengingat risiko tinggi dalam pekerjaan mereka.
“Jukir ini adalah profesi dengan tingkat risiko tinggi. Sedangkan, kalau ada kehilangan itu tidak dicover. Ketika hilang, jukir yang ganti. Kalau sakit dan lain sebagainya juga ditanggung sendiri,” paparnya.
Aksi sempat diwarnai ketegangan ketika beberapa demonstran berusaha masuk ke area Balai Kota, namun berhasil diredam oleh aparat kepolisian yang berjaga di depan pagar.
Izul menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak digitalisasi parkir, tetapi meminta agar penerapannya dilakukan secara matang dan tidak merugikan pekerja di lapangan.
“Kami bukan menolak digital, tapi saat ini carut-marut penataan parkir digital itu disebabkan oleh Eri Cahyadi sendiri selaku Pemerintah Wali Kota Surabaya,” pungkasnya.
Aksi PJS menjadi sorotan publik karena menyoroti tantangan transisi menuju sistem parkir digital di Surabaya.
