Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat pemantauan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga tingkat desa dan kelurahan.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas di tengah kondisi kemarau panjang yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah.

Instruksi itu disampaikan Anwar Hafid saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla secara hybrid di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (31/8/2026).

Menurut Anwar, kondisi kekeringan yang berlangsung cukup lama meningkatkan potensi terjadinya karhutla. 

Fenomena El Nino juga disebut menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai.

“Kita harus waspada kalau kekeringan ini masih berlangsung lama,” ujar Anwar.

Karena itu, Anwar meminta bupati dan wali kota meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya terkait bahaya membersihkan kebun atau lahan dengan cara membakar.

Baca juga: Rustia Tompo Dukung Pemkot Palu Dalam Penetapan SLHS untuk Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang

Masyarakat juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan karena dapat menjadi sumber api di tengah kondisi lahan yang kering.

Selain pencegahan di tingkat masyarakat, Anwar menginstruksikan pelaksanaan apel siaga di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi.

Apel siaga dinilai penting untuk memastikan kesiapan personel, peralatan, sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi ketika terjadi kebakaran.

Anwar juga meminta kepala desa dan lurah mengambil peran lebih aktif dalam memantau kondisi wilayah masing-masing.

Menurutnya, kepala desa dan lurah berada paling dekat dengan masyarakat sehingga memiliki posisi penting untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini.

“Kalau mau penanganan karhutla ini komprehensif, ayo kita lakukan secara totalitas, serentak dan bersama-sama,” katanya.

Baca juga: Festival Pomore Nu Ngana 2026 di Sigi, Anak-anak hingga Ibu-ibu Ikut Lomba Permainan Tradisional

Penguatan pemantauan hingga tingkat desa dan kelurahan diharapkan dapat mempercepat laporan apabila ditemukan titik api maupun aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

Rakor tersebut diikuti pemerintah kabupaten/kota, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparat penegak hukum, instansi vertikal, serta perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Melalui penguatan pencegahan dan kesiapsiagaan tersebut, Pemprov Sulteng mendorong seluruh daerah bergerak bersama untuk menekan risiko karhutla selama musim kemarau. (*)