TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Nama PSMS Medan tercantum dalam daftar sejumlah klub sepak bola Indonesia yang disebut Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) masih memiliki persoalan tunggakan gaji pemain.

Dalam catatan APPI, terdapat 28 klub sepak bola di Indonesia yang disebut masih memiliki masalah klasik berupa tunggakan gaji kepada pemain.

Klub-klub tersebut berasal dari berbagai kasta kompetisi sepak bola nasional, mulai dari Super League, Championship, Liga Nusantara, hingga Liga 4.

PSMS Medan menjadi salah satu klub yang masuk dalam daftar tersebut.

Menanggapi hal itu, Presiden PSMS Medan, Fendi Jonathan, meminta APPI menyampaikan informasi secara resmi dan rinci terkait dasar pencantuman nama PSMS dalam daftar klub yang disebut masih memiliki tunggakan gaji.

Fendi mengatakan, pihaknya perlu mengetahui pemain yang dimaksud serta periode atau tahun ketika persoalan tunggakan tersebut terjadi.

"Surat resmi saja ke PSMS. Maksudnya pemainnya siapa, tahun berapa, biar kami tahu. Soalnya kami juga tidak tahu," kata Fendi kepada Tribun Medan melalui seluler, Selasa (1/9/2026). 

Menurutnya, apabila PSMS benar-benar memiliki tunggakan gaji yang belum diselesaikan, persoalan tersebut seharusnya dapat berdampak terhadap proses verifikasi dan lisensi klub.

Fendi menjelaskan, aspek finansial menjadi salah satu bagian penting dalam proses verifikasi lisensi klub. Salah satunya berkaitan dengan kewajiban klub terhadap pemain.

Ia pun mempertanyakan dasar yang digunakan APPI dalam menyatakan PSMS masih memiliki tunggakan gaji.

"Yang pasti kalau PSMS nunggak gaji, lisensi enggak mungkin lolos. Kemudian PSMS pasti ada ban FIFA. Dasarnya tunggakan gaji itu seperti apa? Kalau FIFA sebut PSMS ada tunggakan gaji, pasti kena ban, mau dari tahun kapan pun," ujarnya.

Seperti diketahui, PSMS Medan mendapatkan Lisensi Klub Profesional tahun 2026 dari PSSI. 

Untuk mendapatkan lisensi ini, klub wajib menyerahkan dokumen dan lolos verifikasi dalam 5 aspek standar profesional regulasi AFC mulai dari Memiliki program pembinaan usia muda yang jelas, Memiliki atau mengontrak stadion yang lolos standar keselamatan dan kelayakan, Memiliki staf profesional seperti pelatih berlisensi AFC, dokter, manajer keuangan, dan petugas media, Kepemilikan klub dan kekuatan hukum entitasnya harus jelas, Laporan keuangan harus sehat, diaudit secara independen, dan bebas dari tunggakan gaji pemain/staf.

Fendi menilai persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Ia juga meminta agar informasi mengenai dugaan tunggakan tersebut terlebih dahulu dikonfirmasi kepada pihak PSMS sebelum nama klub dicantumkan dalam daftar.

"Jadi maksudnya dasar APPI ngomong begitu dari mana? Sudah ke FIFA atau belum? Kan itu namanya tuduhan sepihak," katanya.

Fendi menegaskan, manajemen PSMS hingga kini tidak mengetahui persoalan tunggakan gaji yang dimaksud dalam catatan APPI tersebut.

Karena itu, ia meminta APPI menyampaikan data secara resmi agar manajemen dapat melakukan pengecekan dan memberikan klarifikasi berdasarkan informasi yang jelas.

"Saya juga enggak tahu masalahnya yang mana. Intinya kalau saya ada tunggakan, pasti saya tidak lolos verifikasi lisensi dan pasti ada ban FIFA," tegasnya.

Lebih lanjut, Fendi mengatakan persoalan tunggakan gaji seharusnya menjadi bagian dari edukasi dan pembenahan tata kelola sepak bola nasional.

Menurutnya, klub yang mengikuti kompetisi profesional harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan oleh operator liga dan PSSI, termasuk persyaratan finansial.

Ia menambahkan, proses verifikasi lisensi klub menjadi salah satu instrumen untuk memastikan klub memenuhi kewajibannya, termasuk terkait pembayaran gaji pemain.

"Ini harus menjadi edukasi. Kita punya standar dari liga dan PSSI sudah jelas. Terlebih harus lolos verifikasi lisensi, salah satunya adalah masalah finansial. Dalam finansial itu salah satunya ada tunggakan gaji atau tidak," jelas Fendi.

"Kalau klub itu sudah lolos lisensi, artinya tidak ada tunggakan gaji. Kalau ada tunggakan gaji, pasti PSMS di-ban oleh FIFA," sambungnya.

Fendi berharap persoalan tersebut dapat segera diperjelas sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan, khususnya terkait status PSMS Medan.

Menurutnya, manajemen PSMS terbuka untuk memberikan penjelasan maupun melakukan pengecekan apabila APPI menyampaikan data secara resmi, termasuk identitas pemain dan periode tunggakan gaji yang dimaksud.

Ia menegaskan, persoalan pembayaran gaji pemain seharusnya menjadi bagian dari edukasi dalam tata kelola sepak bola profesional. Terlebih, Liga dan PSSI telah memiliki standar serta persyaratan yang harus dipenuhi setiap klub untuk mendapatkan lisensi.

Salah satu aspek yang menjadi bagian dari proses verifikasi lisensi adalah kondisi finansial klub, termasuk memastikan tidak adanya tunggakan gaji kepada pemain.

"Ini harus menjadi edukasi. Kita punya standar dari liga dan PSSI sudah jelas. Terlebih harus lolos verifikasi lisensi, salah satunya masalah finansial. Dalam finansial itu salah satunya ada tunggakan gaji atau tidak. Kalau klub itu sudah lolos lisensi, artinya tidak ada tunggakan gaji. Kalau ada tunggakan gaji, pasti PSMS di-ban oleh FIFA," pungkasnya. 

(Cr29/tribun-medan.com)