TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden ke-11 RI, Prof. Boediono mengungkap pelajaran penting tata kelola pemerintahan dari keberhasilan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meredam dampak krisis keuangan global 2008.
Menurutnya, menghadapi situasi krisis membutuhkan kecepatan mengambil keputusan, kebijakan berbasis rasionalitas, koordinasi antarlembaga, serta dukungan penuh pemegang otoritas politik.
Boediono mengatakan krisis 2008 bukan guncangan kecil.
Bahkan ia menggambarkannya sebagai “gempa” ekonomi dengan skala lebih besar dibandingkan Krisis Finansial Asia 1998.
Namun dampaknya terhadap Indonesia dapat ditekan.
Hal itu disampaikan Boediono dalam acara Sarasehan 25 Tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
“Gempanya lebih besar, tetapi karena suasana sosial-politik lebih kondusif dan cara penanganannya lebih baik, dampak akhirnya dapat diredam,” kata Boediono.
Ketika kebangkrutan Lehman Brothers mengguncang sistem keuangan dunia dan tekanan likuiditas mulai menghantam Indonesia, pemerintah tidak menunggu keadaan memburuk.
“Pemerintahan Pak SBY merespons perkembangan situasi ini dengan cepat. Atas usulan dari tim ekonominya, Presiden mengeluarkan tiga Perpu di bulan Oktober untuk menangani masalah tersebut,” ujar Boediono.
Keputusan politik tersebut kemudian diterjemahkan menjadi serangkaian langkah operasional di sektor perbankan, moneter, fiskal, dan sektor riil.
Kebijakan dirumuskan secara teknokratis dan dikoordinasikan antarlembaga, terutama antara Bank Indonesia, Departemen Keuangan, dan instansi terkait.
Tujuannya adalah menjaga likuiditas sekaligus mencegah kepanikan dan kejatuhan sektor perbankan seperti yang terjadi pada 1998.
Menurut Boediono, hasilnya terlihat dalam waktu relatif cepat.
“Dalam hitungan bulan indikator-indikator utama ekonomi seperti pertumbuhan PDB, kurs, suku bunga, indeks surat-surat berharga kembali menuju normal. Dan satu hal lagi, apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain, Indonesia ternyata dapat bangkit lebih cepat,” katanya.
Pengalaman itu, menurut Boediono, menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang efektif bukan sekadar memiliki banyak kebijakan, tetapi memastikan keputusan yang tepat dapat dibuat pada waktu yang tepat dan dilaksanakan secara terkoordinasi.
Kebijakan teknokratis membutuhkan dukungan politik, sementara otoritas politik membutuhkan pijakan kebijakan yang rasional.
“Teknokrasi dan politik harus saling mengisi untuk menghasilkan kebijakan yang efektif,” tegas Boediono.
Pesan tersebut menjadi pelajaran dari pemerintahan SBY yang menurutnya tetap relevan untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa kini maupun masa mendatang.
Sarasehan 25 Tahun Partai Demokrat
Tokoh yang hadir
Moderator acara
Dipandu oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) Partai Demokrat Ahmad Khoirul Umam
Pakar yang dihadirkan
