TRIBUNNEWS.COM - Komisi IV DPR menyoroti soal rencana anggaran Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tahun 2027 terkait penyewaan helikopter dan pesawat waterbomber untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal ini disampaikan oleh sejumlah anggota Komisi IV DPR saat rapat kerja (raker) bersama dengan Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni di gedung parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
Pada rapat tersebut, Raja Juli mengatakan pihaknya berencana untuk menganggarkan penyewaan masing-masing enam helikopter dan pesawat waterbomber.
"Akan digunakan secara terintegrasi untuk mendukung kegiatan patroli, pemantauan kondisi kawasan hutan, deteksi dini, dan penanganan karhutla secara cepat dan efektif," katanya dalam rapat tersebut.
Dia mengungkapkan, pihaknya lebih memilih skema menyewa alih-alih membeli karena berbiaya rendah, tidak ada beban pemeliharaan, dan lebih efektif untuk menyesuaikan armada terkait penanganan karhutla.
Baca juga: Asap Karhutla Makin Berbahaya, Kalbar Paling Kritis, 50.891 Warga Kena ISPA
Raja Juli mengatakan rencana penyewaan helikopter dan pesawat waterbomber akan dilakukan dalam kurun waktu setahun dengan rincian delapan bulan biasa dan empat bulan karhutla.
Adapun anggaran yang diperlukan yakni sebesar Rp1,54 triliun.
"Dengan komposisi tersebut, kebutuhan operasional 12 pesawat udara sebesar Rp1,54 triliun per tahun.
Pada pemaparannya, Raja Juli turut memperlihatkan foto tipe helikopter yang akan disewa yakni Bell 412, Sikorsky S-70i, Mil Mi-8/Mi-171, dan Sikorsky S4 Air Crane.
Sementara, tipe pesawat waterbomber yang akan disewa yaitu Canadaair CL-415.
Anggota Komisi IV DPR darin Fraksi PDIP, Sonny Danaparamita pun mengkritik penganggaran Kemenhut terkait penanganan karhutla.
Dia menilai Kemenhut tidak memiliki visi untuk mencegah terjadinya karhutla ke depannya.
Menurutnya, hal tersebut bisa dilihat dari anggaran sewa helikopter dan pesawat waterbomber yang lebih besar dibanding dana untuk pencegahan.
"Anggaran-anggaran (penanganan) karhutla yang ada ini kok, saya masih melihatnya memadamkan atau mencegah. Di slide terakhir tadi, contohnya gambar perbandingan antara sewa dan beli heli. Kenapa tidak ada perbandingan antara mencegah itu biayanya berapa, kalau sewa biayanya berapa," ujarnya di rapat yang sama.
Sonny mengatakan padahal karhutla berpotensi akan terjadi tiap tahunnya di Indonesia.
Menurutnya, ketika alokasi anggaran dari Kemenhut tidak berorientasi pencegahan, maka tidak mungkin peristiwa karhutla akan menurun.
Sonny mencatat dari rencana anggaran Kemenhut soal penanganan Karhutla, dana untuk pencegahan hanya sekitar Rp200 miliar.
Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Golkar, Hanan Rozak turut menyoroti anggaran penyewaan helikopter dan pesawat waterbomber oleh Kemenhut.
Dia meminta kepada Raja Juli mengalihkan anggaran untuk pencegahan terjadinya karhutla di tahun 2027.
"Kalau namanya untuk sewa helikopter, pesawat, dan sebagainya, jangan dimasukkan ke sini (APBN). Ini rugi kita. Anggaran Kementerian Kehutanan kelihatan besar belum tentu bisa digunakan tahun 2027 kalau tidak terjadi kebakaran hutan," katanya.
Baca juga: Karhutla Meluas, Puan Minta Pemerintah Juga Siapkan Penanganan Pascabencana
Rozak pun menyarankan Raja Juli agar penyewaan helikopter dan pesawat waterbomber bisa masuk ke anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pasalnya, helikopter dan pesawat baru bisa digunakan ketika memang terjadi karhutla.
Karena itu, tidak perlu adanya pos anggaran tersendiri terkait penyewaan helikopter dan pesawat waterbomber.
"Tolong untuk pencegahan, (anggaran) harus dapat perhatian," ujarnya.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)
