TRIBUNPEKANBARU.COM, MERANTI - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah musim kemarau.

Muzamil menyampaikan imbauan itu saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor BPKAD Kepulauan Meranti, Selasa (1/9/2026) pagi.

Apel diikuti jajaran BPKAD, Bapenda dan DPMPTSP Kepulauan Meranti.

Ia meminta ASN ikut mencegah karhutla, salah satunya dengan tidak membakar sampah sembarangan.

Menurutnya, kondisi kemarau dapat membuat api mudah menyebar dan memicu kebakaran.

“Jangan membakar sampah sembarangan. Kondisi kemarau seperti sekarang membuat potensi kebakaran semakin besar.

Kita semua harus ikut menjaga Meranti agar tetap aman,” tegas Muzamil.

Selain karhutla, Muzamil meminta seluruh pegawai menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kantor.

Menurutnya, kondisi lingkungan kerja turut mencerminkan kedisiplinan dan profesionalitas aparatur.

“Jaga kebersihan kantor. Lingkungan kerja yang bersih dan nyaman akan mendukung semangat serta kualitas kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Muzamil juga meminta seluruh ASN menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal.

Ia menilai kedisiplinan dan tanggung jawab aparatur menjadi bagian penting dalam menjaga pelayanan pemerintahan tetap berjalan.

Dalam apel tersebut, Muzamil turut mengapresiasi pembenahan yang telah dilakukan sejumlah perangkat daerah selama masa kepemimpinannya bersama Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar.

“Saya bersama Pak Bupati mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh seluruh perangkat daerah.

Ada banyak hal yang sudah dibenahi. Ini tentu tidak bisa dilakukan oleh pimpinan saja, tetapi membutuhkan kerja bersama seluruh jajaran,” tegasnya.

Ia meminta pembenahan tersebut terus dilanjutkan melalui peningkatan disiplin, soliditas aparatur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Muzamil menegaskan, upaya menjaga Meranti dari ancaman kebakaran bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat, termasuk ASN sebagai bagian dari pelayanan publik.

( Tribunpekanbaru.com / Teddy Tarigan )