TRIBUNPRIANGAN.COM – Ditengah adanya keterbatasan anggaran yang terjadi saat ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) hadir dengan kabar terbaru.
Seperti yang sudah dilansir dari laman BKN, jika pada Senin (31/08/2026) kemarin digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI.
Yang mana, Plt. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Rahman Hadi mewakili Kepala BKN, Prof. Zudan, menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang bagi BKN untuk terus melakukan transformasi manajemen ASN.
Sebaliknya, keterbatasan anggaran justru mendorong BKN semakin selektif dalam menentukan prioritas.
Setiap sumber daya digunakan secara efektif untuk menghadirkan manfaat nyata bagi ASN sekaligus mendukung kebutuhan organisasi pemerintahan.
Baca juga: Penjelasan Menteri PANRB Soal Seleksi CPNS 2026 yang Ramai Disebut Akan Segera Dibuka4
Baca juga: Bocoran Pendaftaran Seleksi CPNS 2026, Benarkah Segera Dibuka dalam Waktu Dekat?
Hal ini pun jelas terlihat dari capaian sepanjang 2026, BKN telah menyediakan 15 kebijakan pro-karier ASN yang berorientasi pada percepatan layanan, pengembangan karier, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan sistem merit.
Salah satunya, yakni diwujudkan melalui kebijakan mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili.
Hingga saat ini, sebanyak 86 pegawai BKN telah dipindahkan ke unit kerja BKN yang lebih dekat dengan keluarga dan domisilinya.
Kebijakan ini menurutnya diharapkan dapat mengurangi beban biaya transportasi dan akomodasi pegawai sehingga optimal dalam bekerja.
Baca juga: Guru PPPK Dapat Kepastian Nasib di Tahun 2027, Bisa Ikut CPNS
Baca juga: Jadwal Pendaftaran Seleksi CPNS 2026 Benarkah Bakal Segera Dibuka dalam Waktu Dekat
15 Kebijakan Pro ASN
Selain kebijakan kedekatan dengan keluarga, 15 terobosan BKN juga mencakup penyederhanaan pengakuan gelar akademik dan profesi, kemudahan mekanisme kenaikan pangkat, hingga penghargaan bagi ASN berprestasi dan berdedikasi melalui pemberian Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB).
“Seluruhnya diarahkan untuk menghadirkan manajemen ASN yang semakin sederhana, objektif, dan berbasis merit,” terang Plt. Sestama BKN, Rahman Hadi dalam rangka pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2027 bersama Komisi II DPR, di Gedung DPR RI, Jakarta.
Berbagai kemudahan layanan ini juga diikuti tersebut dengan peningkatan layanan manajemen ASN berbasis digital.
Tercatat hingga 24 Agustus 2026, BKN telah memproses 487.038 layanan kenaikan pangkat, 370.155 usulan peremajaan data, dan 101.449 usulan pencantuman gelar.
Sementara itu, ASN Digital telah mencatat sekitar 1,49 miliar kunjungan. Tingginya angka tersebut menunjukkan kebutuhan ASN terhadap layanan kepegawaian yang semakin mudah, cepat, dan terintegrasi. (*)
