SURYA.CO.ID - Pengakuan Rafli Ridho, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, soal keracunan yang dialami 566 santri dan siswa, kini menjadi sorotan.
Rafli Ridho mengaku heran karena makanan produksi SPPG-nya sebelumnya telah melewati tahap uji uji rasa dan kualitas (organoleptik) oleh Person in Charge (PIC) di masing-masing sekolah dan dinyatakan aman.
"Di situ kan ada organoleptik (penguji atau penilai suatu produk). Jadi setiap ke sekolahan itu ada uji yang nantinya itu dicicipi oleh PIC pihak sekolah. Nah, setelah saya tanya, katanya aman, enggak ada masalah di makanan itu. Tapi kenapa kok keracunan lah itu yang saya tidak tahu," ungkap Rafli kepada awak media, Rabu (2/9/2026).
Rafli menjelaskan, pihaknya mulai mengolah menu MBG sejak pukul 05.30 WIB. Makanan tersebut kemudian didistribusikan ke sekolah-sekolah penerima pada pukul 11.00 WIB.
Menurutnya, batas ketahanan makanan tersebut adalah empat jam.
Baca juga: Akhirnya Kepala SPPG Kalitengah Minta Maaf Usai Ratusan Santri Diduga Keracunan MBGnya, Berdalih Ini
Adapun paket menu MBG yang dibagikan hari itu terdiri dari nasi putih, telur orak-arik, tempe bumbu bali, tumis buncis baby corn, dan buah apel.
Sempat beredar rumor bahwa sayuran yang disajikan berbau tidak sedap atau terasa asam. Namun, temuan di lapangan menunjukkan dinamika lain.
Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jatim, Emil Elestianto Dardak, menuturkan bahwa ada korban yang tidak memakan menu sayuran tersebut.
"Tadi kita juga coba tanya, menunya apa sih hari ini? Menunya kan nasi dengan telur orak-arik dan ada sayur. Ada yang bilang sayurnya kayaknya, tapi ternyata kita ketemu dua anak enggak dimakan sayurnya. Biasa kan ada anak-anak yang enggak hobi makan sayur, tapi yang dimakan orak-arik telur tempenya," jelas Emil, Rabu (2/9/2026).
Berdasarkan data yang dihimpun Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat total 512 orang yang terpapar atau terdampak dalam peristiwa ini.
Para korban berasal dari 19 lembaga pendidikan, termasuk Pondok Pesantren (Ponpes) Manba’ul Hikam Desa Putat, SDN Kalitengah 1, dan SDN Kalitengah 2.
Data ini terus bertambah hingga terakhir disebut ada 566 orang yang keracunan di Sidoarjo.
Meski mengaku sudah mengikuti SOP, nasib Rafli Ridho kini di ujung tanduk.
Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dr. Ketut Sumedana secara terang-terangan mengusulkan pencopotan sekaligus pergantian kepala pada SPPG tersebut.
"Kami juga mengusulkan kepada kepala SPPG tersebut untuk dilakukan suatu pencopotan sekaligus pergantian," ujar Ketut dikutip dari tribunnews pada Rabu (2/9/2026).
Ketut Sumedana mengatakan pihaknya masih melakukan investigasi bersama instansi terkait untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut.
"Yang pertama adalah melakukan tindakan investigasi dengan dinas kesehatan terkait. Hasilnya nanti kami umumkan apa yang menyebabkan terjadinya keracunan," ujar Ketut, Rabu (2/9/2026).
Baca juga: Akhirnya Kepala SPPG Kalitengah Minta Maaf Usai Ratusan Santri Diduga Keracunan MBGnya, Berdalih Ini
Berdasarkan hasil investigasi sementara di lapangan, BGN mencatat sebanyak 512 siswa terdampak dalam insiden dugaan keracunan MBG tersebut.
"Dari data yang kami terima dari tim investigasi di lapangan, total yang terdampak sebanyak 512 orang," katanya.
Ketut merinci, dari jumlah tersebut sebanyak 80 orang masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan. Sementara 312 orang lainnya telah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit.
"Namun kami masih melakukan observasi terhadap 120 orang," jelasnya.
Sebagai langkah lanjutan, BGN menyetop SPPG Sidoarjo Talang Angin Kalitengah selama 30 hari karena didugaan masuk kategori berat.
Saat ini, BGN memprioritaskan penanganan kesehatan para korban, khususnya anak-anak yang masih menjalani perawatan. BGN juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak sekolah dan pesantren yang terdampak.
Sebelumnya, dugaan keracunan massal dialami ratusan santri jenjang SMP hingga SMA di salah satu pesantren di wilayah Tanggulangin, Sidoarjo.
Gejala mulai dirasakan para santri setelah waktu salat Ashar pada Selasa (1/9). Keluhan yang muncul antara lain pusing, nyeri perut, mual, muntah, hingga sesak napas.
Para santri yang mengalami keluhan awalnya mendapatkan penanganan di ruang UKS.
Namun, karena jumlah korban terus bertambah dan kondisi sebagian santri memburuk, pihak pesantren kemudian melakukan evakuasi ke sejumlah rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
Dikutip dari Kompas.com sekitar pukul 13.30 WIB menunjukkan dapur MBG yang berada di depan Jalan Nasional Surabaya-Malang tersebut sudah berhenti beroperasi.
Sejumlah mobil yang digunakan untuk mengantarkan menu MBG masih terparkir di depan dapur.
Meski tidak lagi beroperasi, sejumlah orang masih terlihat keluar masuk bangunan yang didominasi warna putih dan biru tersebut.
Salah satunya petugas keamanan yang masih berjaga di pintu masuk SPPG.
Kepala SPPG Kalitengah Rafli Ridho mengatakan, selain ratusan santri, terdapat sekitar lima siswa sekolah dasar yang turut mengalami keluhan kesehatan.
“Kelima siswa tersebut berasal dari dua sekolah berbeda, yaitu SDN Kalitengah 1 dan SDN Kalitengah 2,” ujar Rafli, Rabu (2/9/2026).
Dengan adanya lima siswa tersebut, terdapat tiga lembaga pendidikan yang menerima menu dari SPPG Kalitengah dan dilaporkan terdampak dugaan insiden keracunan MBG, yakni satu pondok pesantren dan dua sekolah dasar.
Rafli mengatakan, informasi mengenai lima siswa tersebut baru diterima pihaknya pada Selasa malam.
Menurut dia, informasi itu diterima setelah terdapat kepastian bahwa kasus sebelumnya merupakan keracunan makanan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) meminta sosok pemilik SPPG itu diperjelas.
Menurutnya hal itu penting agar pertanggungjawaban terhadap kasus tersebut dapat dilakukan secara jelas.
"Yang pertama harus jelas dulu itu SPPG-nya punya siapa? Kepala SPPG-nya siapa agar pertanggungjawabannya jelas oleh BGN," kata Irma saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (2/9/2026).
Politisi Partai Nasdem ini mengatakan kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG masih terjadi meski telah terjadi pergantian Kepala BGN.
Karena itu, menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup hanya disikapi dengan menyampaikan empati kepada korban.
"Masalahnya sejak Kepala BGN diganti pun keracunan tetap ada dan lumayan banyak," ujar legislator Partai NasDem itu.
Irma menegaskan, Komisi IX DPR RI sebelumnya telah menyarankan agar pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap SPPG yang secara fisik maupun standar kelayakannya tidak memenuhi persyaratan.
"Kami di Komisi IX sudah menyarankan. Yang dibutuhkan itu bukan sekadar empati pada korban. Tapi segera ambil tindakan tegas pada SPPG yang kondisi fisiknya tidak memenuhi syarat," ucapnya.
Menurut Irma, penindakan tersebut harus berlaku terhadap seluruh SPPG tanpa melihat lokasi maupun bentuk lembaga yang menjadi mitra, termasuk SPPG yang melayani pondok pesantren.
"Mau ponpes atau apa pun," katanya. (kompas.com)
