Laporan Wartawan WARTAKOTALIVE.COM, Ramadhan L Q
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mendorong penguatan regulasi untuk menghadapi perkembangan teknologi digital dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu.
Perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), dinilai akan membawa perubahan besar terhadap pola kontestasi politik dan pengawasan pemilu di masa mendatang.
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan, perkembangan teknologi menuntut lembaga pengawas pemilu untuk terus beradaptasi.
Menurutnya, metode pengawasan secara manual tidak lagi cukup untuk menghadapi dinamika pemilu yang semakin berlangsung di ruang digital.
"Pengawasan digital ini kan keniscayaan. Ke depan tidak mungkin lagi kita masih sangat manual padahal dunia sudah sangat digital, termasuk nanti kontestasi yang akan berlangsung di 2029," ujar Lolly dalam Diskusi Media bertema "Refleksi Kepemimpinan Bawaslu Jelang 5 Tahun" di Grand Luxcamp, Pangandaran, Jawa Barat, Kamis (3/9/2026).
Pengawas Pemilu Harus Melek Teknologi
Lolly menilai Bawaslu beserta jajaran pengawas di daerah perlu meningkatkan kemampuan dan pemahaman terhadap teknologi digital.
Menurut dia, penguasaan teknologi menjadi kebutuhan penting agar pengawas mampu mendeteksi dan merespons berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di ruang digital.
Namun, peningkatan kapasitas teknologi tersebut harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum. Bawaslu membutuhkan payung regulasi yang jelas agar penggunaan teknologi dalam pengawasan tidak justru menimbulkan persoalan hukum.
"Secara teknologi kami enggak boleh gaptek, secara regulasi ya harus ada payung hukum yang memayunginya sehingga tidak dianggap abuse of power," kata Lolly.
Ia berharap kebutuhan tersebut dapat diakomodasi melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Bawaslu, kata Lolly, saat ini tengah menyiapkan kajian serta sejumlah usulan yang berkaitan dengan substansi perubahan regulasi tersebut.
Soroti Penggunaan AI dan Deepfake
Selain digitalisasi pengawasan secara umum, Bawaslu juga mulai memberikan perhatian terhadap perkembangan teknologi AI dalam kontestasi politik.
Teknologi tersebut dinilai dapat memberikan manfaat untuk mendukung kerja pengawasan, tetapi pada saat yang sama berpotensi disalahgunakan untuk memproduksi maupun menyebarkan informasi palsu.
Salah satu tantangan yang menjadi perhatian adalah kemunculan konten deepfake, yakni konten digital yang dibuat atau dimanipulasi menggunakan teknologi AI sehingga dapat menyerupai orang, suara, atau peristiwa tertentu.
Lolly mengatakan Bawaslu mulai membekali jajaran pengawas dengan pengetahuan dasar mengenai AI. Pembekalan itu mencakup pemahaman mengenai cara kerja teknologi tersebut hingga kemungkinan pemanfaatannya dalam mendukung tugas pengawasan pemilu.
"Yang dilakukan oleh kehumasan Bawaslu adalah membekali dulu jajaran pengawas kami di bawah soal apa itu AI, bagaimana dia bekerja, bagaimana Bawaslu bisa memanfaatkannya," ujar Lolly.
Persiapan Menuju Pemilu 2029
Menurut Lolly, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian dari persiapan Bawaslu menghadapi perubahan pola pengawasan pemilu.
Pengawas tidak hanya dituntut mampu memahami bentuk-bentuk pelanggaran konvensional, tetapi juga harus mampu membaca perkembangan informasi dan konten yang beredar di berbagai platform digital.
Meski demikian, Lolly menegaskan bahwa sejauh mana Bawaslu dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan AI tetap akan sangat bergantung pada regulasi yang berlaku.
"Bagaimana dia bermetamorfosis terhadap cara Bawaslu melakukan pengawasan, sangat tergantung terhadap regulasinya nanti. Tapi kita siapin ini," katanya.
Bawaslu pun mendorong agar perkembangan teknologi tidak menjadi celah baru dalam pelaksanaan pemilu. Sebaliknya, teknologi diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan sekaligus menjaga proses demokrasi tetap berjalan secara transparan dan berintegritas.
