TRIBUNPAPUABARAT.COM, KAIMANA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Kaimana, Papua Barat, menggelar rapat koordinasi bersama empat bank penyalur dana kampung untuk membahas mekanisme pencairan Program Satu Miliar Satu Kampung (SAMISAKA).
Rapat yang berlangsung di ruang DPMK Kaimana, Jumat (4/9/2026), melibatkan Bank Papua, BRI, Bank Mandiri, dan BNI.
Kepala DPMK Kaimana, Ika Damayanti, menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan karena keempat bank tersebut merupakan pemegang rekening kas kampung yang pembagiannya disesuaikan dengan wilayah distrik.
Baca juga: Rapat Koordinasi dengan Empat Bank, Pemkab Kaimana Pastikan Dana SAMISAKA Tepat Sasaran
Rekening ini digunakan untuk menyalurkan Alokasi Dana Kampung (ADK), Dana Desa (DD), serta dana SAMISAKA sesuai Peraturan Bupati Kaimana Nomor 7 Tahun 2026.
“Rapat ini untuk menyamakan persepsi dengan pihak bank sebagai penyalur dan pemegang rekening kas kampung. SAMISAKA merupakan program baru sehingga perlu dikoordinasikan sejak awal,” ujar Ika usai rapat.
Ia menambahkan, sinkronisasi penting dilakukan mengingat pencairan tahap pertama sedang berjalan.
Pada tahap berikutnya, nilai anggaran yang dicairkan akan lebih besar sehingga diperlukan langkah pencegahan sejak dini.
“Proteksi dini diperlukan agar tidak terjadi kebocoran dana. Proses pencairan juga harus sesuai SOP dan petunjuk teknis yang diatur dalam peraturan bupati,” tegasnya.
Ika berharap penyaluran dana SAMISAKA lebih banyak dilakukan secara non-tunai kepada penerima maupun tempat pembelanjaan yang telah ditentukan.
Menurut mantan Sekretaris Dinas Perikanan Kaimana ini, mekanisme tersebut akan membuat penggunaan dana lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi.
Baca juga: DPRK Kaimana dan Pemkab Sepakati Lima Poin Penting Program Samisaka
“Kami berharap penyalurannya lebih terarah dan tertib. Tidak ada kebocoran, sehingga program ini dapat berjalan baik dan menjadi bahan evaluasi untuk tahun berikutnya,” katanya.
Adapun pembagian wilayah penyaluran dana SAMISAKA dilakukan melalui empat bank:
“Pembagian wilayah tersebut diharapkan dapat memperlancar proses pencairan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana SAMISAKA di setiap kampung,” tutup Ika Damayanti.
