SURYA.CO.ID, SURABAYA – Gelombang keluhan masyarakat Jawa Timur mengenai ketidaksesuaian data desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) akhirnya sampai ke DPRD Jatim, Minggu (6/9/2026).
Banyak warga mendapati status kesejahteraannya tidak mencerminkan kondisi ekonomi asli di lapangan hingga memicu polemik luas.
Akibatnya, sejumlah masyarakat yang tergolong kurang mampu justru tercoret dari daftar penerima bantuan sosial hingga program beasiswa.
Baca juga: Data Desil BPS Dituduh Bermasalah, Jeritan Anak Tukang Bangunan Surabaya jadi Contohnya
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, mengungkapkan bahwa persoalan tersebut kerap disampaikan warga saat momen reses jajaran dewan.
"Paling tidak selama beberapa kali reses saya mendapatkan curhatan dari warga," kata Puguh kepada SURYA.CO.ID, Minggu (6/9/2026).
Ketidakakuratan data itu berakibat fatal karena penetapan desil 1 sampai 4 menjadi syarat utama penerima bansos seperti PKH dan BPJS PBI.
Sementara kategori desil 6 ke atas secara otomatis menutup peluang warga untuk memperoleh intervensi bantuan pemerintah.
Kondisi itu dinilai sangat merugikan warga prasejahtera yang seharusnya menjadi prioritas penanganan kemiskinan.
"Curhatan-curhatan masyarakat seperti ini paling tidak hampir sepanjang tahun 2026 ini banyak saya jumpai di lapangan, dan itu saya pikir potret yang terjadi juga di hampir seluruh bagian di Jawa Timur," jelasnya.
Baca juga: Upah Sehari Rp 30 Ribu, Penjaga Warung di Lumajang Masuk Desil 6-10 DTSEN
Kendati pemerintah menyediakan mekanisme perbaikan data, alur sanggah yang ada dinilai masih membebankan masyarakat.
"Ketika mereka mencoba untuk melakukan pengurusan penurunan desil, nah itu persyaratannya cukup rumit begitu harus dilakukan verifikasi dan segala macam," kata politisi PKS itu.
Ia menegaskan persoalan itu menjadi pekerjaan rumah besar yang wajib segera dirampungkan oleh pihak pemerintah.
"Harus segera dievaluasi sistem desil itu sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat," ucapnya.
Baca juga: Karut-Marut Data Desil di Gresik, KIP Anak Dicoret karena Ibu Single Parent Numpang di Perumahan
Puguh meminta pemerintah bergerak cepat melakukan langkah konkret berupa evaluasi serta verifikasi faktual di lapangan.
"Verifikasi ulang harus dilakukan, verifikasi lapangan dan yang terpenting menurut saya ceklis penentuan desil itu yang menurut saya harus disesuaikan," ungkap legislator asal Malang Raya itu.
Parameter penentuan tingkat kesejahteraan juga didesak untuk diperbarui agar lebih intuitif dan akurat.
Kepemilikan sepeda motor maupun rumah berdinding keramik di masa sekarang dinilai tidak lagi bisa menjadi indikator mutlak seseorang tergolong kaya.
Selain itu, situasi warga yang mengalami kemunduran ekonomi akibat bangkrut harus cepat ditanggulangi lewat penyesuaian data terbaru.
"Apalagi misalkan dulu memang dia itu orang yang berada ternyata dalam perjalanan kehidupan dia bangkrut, kemudian terpuruk akhirnya dia menjadi miskin, nah orang yang seperti itu kan harus dibantu oleh pemerintah," tandasnya.
