TRIBUNNEWS.COM - Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pelaksanaan sejumlah program pemerintah menjadi sorotan.
Evaluasi tidak hanya mencakup capaian program, tetapi juga efektivitas implementasi dan akses masyarakat terhadap layanan yang disediakan.
Prabowo dan Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024.
Masa pemerintahan Prabowo-Gibran akan genap dua tahun pada 20 Oktober 2026.
Sejumlah program yang menjadi perhatian antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan Sekolah Rakyat.
Baca juga: Koordinator AMPB Bantah Aksi di DPR RI Settingan, Benarkan Percakapan Video Call dengan Prabowo
Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif'an menyoroti pelaksanaan program-program tersebut.
Menurut Ali, secara konsep, MBG, Sekolah Rakyat, dan CKG menyasar kebutuhan masyarakat.
Namun, menurut dia, persoalan dapat muncul apabila program tidak dikomunikasikan dan diimplementasikan secara efektif.
"Sebaik apa pun program pemerintahan ketika tidak mampu dikomunikasikan dengan baik kepada publik maka tidak menjadi persoalan positif," kata dia dalam sesi jumpa pers di Jakarta Pusat pada Minggu (6/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pemaparan survei bertajuk "Evaluasi Kinerja dan Program Prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran". Survei dilakukan pada 23-29 Juli 2026 di 38 provinsi dengan 1.200 responden dan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Berdasarkan survei nasional Arus Survei Indonesia (ASI), tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat 57,6 persen.
Ali mengatakan angka tersebut perlu menjadi perhatian karena berada di sekitar ambang batas mayoritas. Meski demikian, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan masih berada di atas 60 persen.
Menurut Ali, perbaikan ekonomi, terutama yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kembali kepuasan publik terhadap pemerintah.
Ali mengatakan indikator ekonomi makro yang positif belum otomatis dirasakan masyarakat apabila harga kebutuhan pokok masih menjadi persoalan.
"Ekonomi mikro itu adalah ekonomi yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak, yang salah satunya adalah soal harga kebutuhan pokok. Memastikan harga kebutuhan pokok itu stabil," ujarnya.
Diketahui, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 72,11 poin atau 1,09 persen ke level 6.667,89. Nilai transaksi tercatat mencapai Rp18,64 triliun, dengan 402 saham menguat dan 213 saham melemah.
Pada perdagangan yang sama, rupiah menguat 0,56 persen ke level Rp17.650 per dolar AS. Posisi tersebut menjadi level terkuat dalam 15 pekan terakhir.
Ali mengatakan pemerintah perlu memastikan kinerja kementerian di bidang ekonomi berjalan efektif.
Jika terdapat menteri yang dinilai tidak berkinerja baik, menurut dia, evaluasi hingga pergantian perlu dipertimbangkan.
"Saya sangat yakin kalau ini dipastikan, performa pemerintah Prabowo akan naik kembali, akan rebound kembali. Caranya apa? Kalau ada menteri di bidang ekonomi tidak perform, segera diganti. Dicari yang benar-benar ahli di sana," katanya.
Ali juga menilai perbaikan ekonomi dapat berdampak terhadap stabilitas politik dan nasional.
"Kalau sektor ekonomi itu positif biasanya akan berkelindan ke sektor politik dan akan berkelindan ke stabilitas politik dan stabilitas nasional. Nah, ekonomi adalah kunci. Jadi bukan hanya Jawa adalah kunci, tetapi ekonomi adalah kunci dalam konteks memperbaiki performa kinerja pemerintah Prabowo-Gibran," ujarnya.
Baca juga: Prabowo Beri Instruksi, Penanganan Erupsi Anak Krakatau Harus Utamakan Keselamatan Warga
Survei ASI mencatat tiga bidang yang mendapatkan apresiasi positif dari publik, yakni kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Sementara itu, ekonomi, hukum, dan politik dinilai belum memperoleh atensi positif yang sama.
Adapun tiga persoalan utama yang masih dinilai dihadapi masyarakat adalah tingginya harga kebutuhan pokok, persoalan pekerjaan, dan kemiskinan.
Menurut Ali, kondisi tersebut menunjukkan sektor ekonomi, khususnya ekonomi mikro yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, perlu menjadi perhatian pemerintah.
Ali menyebut terdapat tiga hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kembali tingkat kepuasan publik.
Pertama, memperbaiki sektor ekonomi, terutama persoalan harga kebutuhan pokok. Kedua, memperkuat komunikasi publik agar program pemerintah dapat dipahami masyarakat. Ketiga, memastikan implementasi program berjalan sesuai tujuan.
Dia menambahkan, pemerintah juga perlu memastikan gagasan dan program prioritas dapat diimplementasikan secara efektif.
"Karena kalau kita lihat secara normatif program seperti MBG, Sekolah Rakyat, CKG, seperti renovasi rumah ini adalah program yang sangat bagus karena langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Tetapi kalau pengimplementasian gagal maka ini akan menjadi blunder," ujar Ali.
Selain pelaksanaan program secara umum, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menyoroti pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG), khususnya terkait akses terhadap layanan kesehatan lanjutan.
Menurut Trubus, akses layanan kesehatan masih menjadi tantangan, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kota. Masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan atau penanganan lanjutan sering kali harus dirujuk ke rumah sakit di kota dengan jarak yang cukup jauh.
"Persoalannya di daerah ini kan sulitnya adalah mengenai fasilitas kesehatan. Kalau misalnya orang itu sakit, yang sakitnya sakit, itu yang berat lah. Nah itu kan harus dirujuk ke rumah sakit di kota. Nah biasanya itu jarak dari rumah sakit di kota ini itu sangat jauh. Ya karena jauh dan itu yang menjadi problem," ujarnya.
Menurut Trubus, keterbatasan fasilitas kesehatan juga masih terjadi di sejumlah desa. Keberadaan klinik, pusat kesehatan, maupun tenaga medis belum merata sehingga dapat menghambat keberlanjutan program pemeriksaan kesehatan gratis.
"Nah di satu sisi juga menurut saya penting adalah bagaimana pemerintah segera menggenjot pembangunan yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan," katanya.
Ia mendorong pemerintah memperkuat pembangunan puskesmas sekaligus memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, termasuk dokter, bidan, dan perawat.
"Jadi puskesmas, jangankan di sana, di Jakarta juga masih kurang puskesmas itu ya. Jadi menurut saya ini juga di daerah perlu sekali, apalagi untuk yang terakhir milik wilayah 3T," ujar Trubus.
Baca juga: Ketatnya Pengamanan Pertemuan Prabowo-Putin di Vladivostok Rusia hingga 24 Jam Tanpa Internet
Trubus mengatakan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) perlu mendapat perhatian khusus dalam pengembangan layanan kesehatan.
Menurutnya, karakter geografis wilayah 3T yang sulit tercakau menjadi salah satu kendala dalam penyediaan layanan kesehatan.
Meskipun jumlah penduduk di sejumlah wilayah tersebut relatif tidak besar, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat memperoleh akses kesehatan.
"Wilayah 3T ini harus menjadi perhatian khusus, karena di samping memang wilayah yang secara geografis sulit tercakau, tetapi juga masyarakatnya jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Tetapi tetap bagian dari tanggung jawab negara untuk menyediakan fasilitas layanan kesehatan yang cukup," katanya.
Dengan penguatan fasilitas dan tenaga kesehatan, Trubus berharap program CKG dapat memiliki keberlanjutan dan tidak berhenti pada tahap pemeriksaan awal.
"Sehingga CKG yang diprogramkan pemerintah selama ini ada keberlanjutannya, itu yang diharapkan," ujarnya.
