TRIBUNJAKARTA.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengintensifkan pemantauan 24 jam terhadap perkembangan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) dan dampaknya terhadap atmosfer, penerbangan, serta kondisi laut di sekitar Selat Sunda.
Berdasarkan analisis citra satelit pada Minggu (6/9/2026) pukul 08.00 WIB, BMKG mengidentifikasi dua klaster sebaran abu vulkanik yang melingkupi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Bengkulu.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengimbau kepada masyarakat Jakarta untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul adanya potensi sebaran abu vulkanik akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
Masyarakat, khususnya yang berada di wilayah yang terdampak sebaran abu, diminta tidak panik namun tetap mengikuti informasi dan arahan resmi dari pemerintah serta instansi terkait.
“Yang paling penting adalah masyarakat tidak panik, tetapi juga jangan menganggap sepele," ujar Kenneth, Senin (7/9/2026).
Ia meminta Pemprov DKI Jakarta bersama instansi terkait untuk terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan pergerakan sebaran abu.
Informasi mengenai arah angin, wilayah yang berpotensi terdampak, maupun perkembangan kualitas udara harus disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat.
“Pemerintah harus memastikan informasi sampai kepada masyarakat secara cepat dan akurat.
Jangan sampai masyarakat malah mendapatkan informasi dari sumber yang tidak jelas atau media sosial yang belum terverifikasi. Dalam situasi seperti ini, komunikasi publik menjadi sangat penting,” kata dja.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan kondisi kesehatan, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki sensitivitas terhadap gangguan pernapasan.
Apabila kondisi udara di lingkungan tempat tinggal memburuk atau abu vulkanik terlihat cukup banyak, masyarakat disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan.
“Kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak, aktivitas di luar ruangan sebaiknya dikurangi ketika kondisi udara terdampak abu.
Selain penggunaan masker, warga juga diminta tidak mengabaikan kebersihan lingkungan.
Kalau memungkinkan, permukaan yang terkena abu harus dibersihkan secara hati-hati.
Warga juga perlu menjaga kebersihan air dan makanan agar tidak terkontaminasi abu,” ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan Jakarta itu.
Kenneth mengingatkan, masyarakat perlu memperhatikan informasi mengenai kondisi jalan dan jarak pandang apabila sebaran abu cukup signifikan.
Pemerintah DKI Jakarta diminta melakukan koordinasi segera, apabila kondisi tersebut berpotensi mengganggu transportasi maupun aktivitas masyarakat.
Menurutnya, Jakarta yang memiliki mobilitas masyarakat yang sangat tinggi sehingga setiap potensi gangguan lingkungan harus diantisipasi secara serius.
Koordinasi lintas instansi diperlukan agar penanganan tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga pada transportasi, kebersihan, pelayanan publik, dan kesiapsiagaan wilayah.
“Jakarta adalah kota dengan mobilitas yang sangat tinggi. Karena itu, apabila ada dampak dari sebaran abu vulkanik, penanganannya harus terpadu.
Dinas kesehatan, lingkungan hidup, BPBD, pemerintah wilayah, hingga aparat di lapangan harus memiliki langkah yang jelas sesuai perkembangan kondisi,” katanya.
Kenneth juga meminta fasilitas kesehatan di Jakarta meningkatkan kesiapsiagaan, apabila terjadi peningkatan pasien yang mengalami keluhan akibat paparan abu, seperti iritasi mata, batuk, atau gangguan pernapasan.
“Fasilitas kesehatan harus siap. Jangan sampai ketika terjadi peningkatan keluhan masyarakat, kita baru bergerak. Kesiapsiagaan harus dilakukan sejak sekarang, terutama dengan memastikan informasi kesehatan dan pelayanan bagi masyarakat siap tersedia,” ucap Alumni PPRA Lemhannas RI Angkatan LXII itu.
Di sisi lain, ia meminta masyarakat agar tidak menyebarkan foto, video, maupun informasi mengenai sebaran abu vulkanik yang belum diketahui kebenarannya. Informasi yang tidak akurat, menurutnya, berpotensi menimbulkan kepanikan dan bisa mengganggu penanganan di lapangan.
“Warga harus mempunyai peran yang positif. Jangan mudah menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi. Pastikan informasi mengenai erupsi dan sebaran abu berasal dari sumber resmi. Kita harus sama-sama menjaga agar situasi bisa tetap kondusif,” katanya.
Kenneth menegaskan akan terus mendorong Pemprov DKI untuk memastikan kesiapan menghadapi potensi dampak aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Pemantauan kondisi udara dan lingkungan juga dinilai perlu dilakukan secara berkala untuk memberikan gambaran faktual mengenai kondisi aktual di wilayah Jakarta.
“Prinsipnya adalah waspada, bukan panik. Pemerintah harus hadir untuk memberikan informasi yang akurat dan langkah perlindungan yang jelas, sementara masyarakat wajib mengikuti arahan yang diberikan. Dengan koordinasi yang baik, potensi dampak negatif terhadap warga bisa diminimalkan,” tutupnya.
