TRIBUNBEKASI.COM- Pernyataan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memancing reaksi dari beberapa partai khususnya Gerindra.
Pidato pria yang akrab disapa AHY ini dianggap menyerempet Pilpres 2029 sehingga ada anggapan AHY seharusya bekerja bukan malah berbicara soal Pilpres.
Merespons hal itu, Gerindra angkat bicara, Partai Gerindra meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY beserta jajaran Demokrat fokus membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan persoalan rakyat.
Juru Bicara Gerindra Sugiat Santoso mengatakan, urusan elektoral dan Pemilu 2029 sebaiknya ditunda terlebih dahulu karena pelaksanaan pemilu masih lama.
“Kalau pemilu kan masih lama kan. Sementara banyak persoalan kerakyatan yang membutuhkan solusi dari kita bersama, kan gitu,” ujar Sugiat saat dihubungi, Senin (7/9/2026).
Sugiat menilai Demokrat sebagai bagian dari pemerintahan seharusnya fokus menuntaskan tugas yang telah diamanahkan.
“Fokus bersama pemerintahan Pak Prabowo untuk menuntaskan persoalan-persoalan kerakyatan. Kalau memang ada temuan data fakta-fakta di lapangan terkait dengan kondisi rakyat, mari kita sama-sama mencari solusinya supaya itu bisa tuntas, kan begitu,” kata dia.
Menurut Sugiat, kondisi tersebut juga berlaku bagi seluruh partai yang berada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan.
Dia mengatakan, seluruh elemen bangsa saat ini perlu bekerja sama mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Oleh karena itu, lanjut Sugiat, partai politik seharusnya tidak terburu-buru membahas urusan elektoral karena pemerintahan Prabowo baru memasuki tahun kedua.
“Karena kan di tahun kedua lah ini, di tahun kedua ini kan ya seharusnya untuk urusan-urusan elektoral, urusan-urusan pemilu itu kan ditunda dulu. Kita fokus menuntaskan urusan-urusan rakyat dulu kan,” jelas Sugiat.
Sugiat mengingatkan setiap partai politik tidak perlu khawatir mengenai dampak elektoral jika fokus menyelesaikan persoalan masyarakat.
Menurut dia, keberhasilan menyelesaikan persoalan rakyat justru dapat meningkatkan elektabilitas partai secara otomatis.
“Saya yakin dan percaya partai mana pun yang berhasil katakanlah menuntaskan persoalan-persoalan rakyat, nanti secara otomatis elektoralnya pasti meningkat itu nggak usah khawatir terhadap itu,” kata Sugiat.
Sugiat juga mengatakan Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden Prabowo tidak pernah membahas Pemilu 2029 di internal partai.
“Pak Prabowo sendiri kan di internal Gerindra tidak pernah membahas apa pun terkait dengan pemilu. Kami masih fokus mengawal program-program strategis Pak Prabowo supaya bisa tereksekusi dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat,” ungkap Sugiat.
Meski Demokrat mulai mendapat sorotan setelah pidato AHY dalam peringatan HUT ke-25 Demokrat, Sugiat menegaskan Gerindra tidak khawatir.
“Enggaklah,” ujar Sugiat saat ditanya mengenai kekhawatiran Gerindra terhadap pergerakan Demokrat yang mulai menonjol.
Sugiat mengatakan, Gerindra berpegang pada pesan Prabowo agar kader menjalankan amanah yang diberikan rakyat.
Prabowo, kata dia, selalu mengingatkan kader Gerindra untuk bekerja sekuat tenaga ketika mendapat amanah sebagai pejabat eksekutif maupun legislatif.
Menurut Sugiat, Gerindra saat ini juga tidak melihat pergerakan Demokrat sebagai sesuatu yang mengganggu konsolidasi pemerintahan.
Dia menilai konsolidasi politik yang dibangun Prabowo bersama berbagai pihak masih kuat.
“Saya yakin dan percaya tidak ya. Apalagi Pak Prabowo kan secara personal juga membangun komunikasi yang sangat baik dengan seluruh tokoh-tokoh bangsa, dengan pimpinan-pimpinan partai politik,” pungkas Sugiat.
Sebelumnya, AHY menegaskan bahwa kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya.
“Kami saat ini, hingga 2029, tetap fokus untuk membantu mensukseskan seluruh program pemerintahan Prabowo-Gibran, membantu sekuat tenaga agar rakyat bisa segera keluar dari masalah yang dihadapi,” kata AHY saat berpidato dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, Sabtu (5/9/2026).
AHY juga mengingatkan agar hak rakyat untuk memilih dan dipilih tidak dihalangi.
“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” ujar dia.
Menurut AHY, demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai prosedur dan penyelenggaraan pemilu.
Dia mengatakan, demokrasi membutuhkan pemerintahan yang bertanggung jawab, hukum yang dipercaya, pers dan masyarakat sipil yang bebas, serta mekanisme checks and balances yang sehat.
AHY juga menegaskan bahwa pemilu harus berlangsung secara jujur, adil, bebas, dan demokratis.
“Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih,” kata AHY.
Selain itu, AHY mengingatkan agar fasilitas negara tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis.
“TNI, Polri, Intelijen, Penegak Hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral,” ujarnya.
AHY juga menekankan bahwa kemenangan dalam pemilu harus lahir dari kepercayaan rakyat.
“Fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis,” tutur AHY.
Dalam pidatonya, AHY turut menyinggung pengalaman Demokrat ketika menjadi partai penguasa maupun berada di luar pemerintahan.
“Setiap peserta Pemilu harus memperoleh perlakuan yang adil. Siapa pun yang menang harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat, dan siapa pun yang kalah harus menghormati kehendak rakyat,” kata AHY dikutip dari kompas.com
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai pidato AHY dalam HUT ke-25 Demokrat seolah menjadi sinyal kuat untuk maju dalam Pilpres 2029.
Doli melihat sinyal tersebut dari nuansa penyampaian, gestur, dan posisi politik AHY saat menyampaikan pandangannya soal demokrasi, batas kekuasaan hingga transisi kekuasaan.
“Namun, dilihat dari nuansa penyampaian, gestur, dan standing position-nya, AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam Pilpres mendatang,” ujar Doli saat dihubungi, Senin (7/9/2026).
Terlepas dari hal itu, Doli menegaskan bahwa dirinya sepenuhnya menyetujui substansi pernyataan AHY mengenai pentingnya menjaga pertumbuhan demokrasi.
Menurut dia, seluruh institusi negara memiliki tanggung jawab dalam menjaga kesehatan sistem demokrasi.
Pemerintah juga memiliki tugas utama untuk menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat.
“Secara substansi, apa yang disampaikan oleh AHY, saya setuju sepenuhnya. Tentang pertumbuhan demokrasi yang harus terus dijaga, tanggung jawab seluruh institusi negara, tugas utama pemerintah, dan hak serta kewajiban warga negara,” kata Doli.
