TRIBUNWOW.COM - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan pentingnya memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak disalahgunakan sebagai alat politik maupun kekuasaan.

Hal tersebut disampaikan Habiburokhman saat rapat Komisi III DPR RI yang membahas masukan terkait RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Baca juga: Guntur Romli Sebut Dugaan Pencatutan Nama dalam Buku Islam Ala Prabowo Serius

Menurut Habiburokhman, pengalaman ketika berada di posisi oposisi membuatnya memahami bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat politik dan kekuasaan.

"Saya pernah di oposisi juga sebelum saya di pemerintah, pendukung partai pemerintah. Sakit sekali rasanya ketika hukum jadi alat politik, alat kekuasaan," kata Habiburokhman.

Ia mengatakan pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

Habiburokhman mengingatkan agar aturan yang dibuat saat ini tidak justru menjadi alat bagi pihak yang memiliki kekuasaan pada masa mendatang.

"Bagaimana kelak, ketika kita tidak ada kekuasaan, Undang-Undangnya digunakan oleh orang yang berkuasa untuk alat kekuasaannya? Itulah yang selalu kami pikirkan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Habiburokhman juga menyinggung adanya pembaruan dalam draf RUU Perampasan Aset.

Ia mengatakan muncul pembicaraan mengenai draf lama yang disebut lebih ekstrem dan berasal dari masa pemerintahan sebelum Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Habiburokhman, terdapat kecurigaan bahwa draf yang dinilai lebih ekstrem tersebut berpotensi digunakan untuk kepentingan politik terhadap pihak yang menjadi lawan pemerintah.

"Ada juga yang curiga draf yang lebih ekstrem itu yang beredar di zaman pemerintahan sebelum Pak Prabowo, justru itu draf yang akan digunakan untuk menghabisi lawan-lawan politik pemerintahan saat itu," sambungnya.

Habiburokhman kemudian membandingkan corak pemerintahan saat ini dengan pemerintahan sebelumnya.

"Mungkin enggak? Kalau kita lihat corak ya kan ya, pemerintahan Pak Prabowo saat ini dengan sebelumnya, mohon maaf, sekarang jauh lebih demokratis," pungkas Habiburokhman. (*)