TRIBUNJAKARTA.COM - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mendorong adanya skema transportasi umum gratis khusus pelajar sebagai salah satu upaya mengurangi potensi tawuran di Jakarta.
Menurut Nova, kemudahan akses transportasi umum bagi pelajar perlu dipertimbangkan karena persoalan kendaraan masih menjadi salah satu faktor yang dapat memicu persinggungan antarpelajar.
Usulan tersebut disampaikan Nova kepada Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza dalam rapat kerja eksekutif bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Nova mengusulkan agar pelajar dimasukkan sebagai salah satu kelompok penerima Kartu Layanan Gratis (KLG).
Dengan kartu tersebut, pelajar nantinya dapat menggunakan sejumlah moda transportasi umum di Jakarta secara gratis, mulai dari Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, hingga Mikrotrans.
"Ini isu klasik, pertama masalah kendaraan. Kendaraan menyebabkan persinggungan seperti apa, yang akhirnya tawuran," kata Nova dalam rapat tersebut.
Nova menilai, penggunaan transportasi umum dapat menjadi salah satu alternatif bagi pelajar untuk beraktivitas tanpa harus membawa kendaraan pribadi.
"Yang ingin saya tanyakan, pelajar ini akan direncanakan untuk mendapatkan Kartu Layanan Gratis tidak ke depan? Ini sangat penting," ujarnya.
Nova juga menilai kebijakan tersebut tidak harus membuat anggaran subsidi transportasi membengkak.
Ia meminta skema pemberian layanan gratis bagi pelajar dikaji agar dapat diterapkan tanpa menambah beban subsidi yang sudah tersedia.
"Saya rasa ini tidak menambah subsidi, kan? Hari ini masih tetap. Dan saya rasa ini bagus," kata dia.
Saat ini, layanan transportasi umum gratis di Jakarta telah diberikan kepada 15 kelompok masyarakat.
Kelompok tersebut di antaranya pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), penerima bantuan sosial, penghuni rusunawa, anggota Tim Penggerak PKK, PJLP dan pegawai non-ASN.
Kemudian ASN dan pensiunan Pemprov DKI, penyandang disabilitas, lansia, veteran, pekerja swasta dengan ketentuan tertentu, guru dan tenaga kependidikan PAUD, serta pengurus rumah ibadah.
Layanan gratis juga diberikan kepada warga Kepulauan Seribu, petugas Jumantik, Dasawisma dan Posyandu, anggota Karang Taruna, TNI, serta Polri.
